JAKARTA, KORANPALPRES.COM - Dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) jajaran satuan kerja Mabes Polri serta mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Tentang Keterbukaan informasi publik, Divisi Humas Polri mengadakan giat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Yang diikuti oleh 43 satuan kerja (satker) Mabes Polri yang diselenggarakan di Arion Suites Hotel, Jakarta (30/11/2023).

Dengan mengusung tema “Peran Humas Polri Dalam Mengelola Informasi Publik Guna Mendukung Pemilu Damai 2024“, kegiatan tersebut dibuka secara langsung Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Moh Hendra Suhartiyono.

BACA JUGA:Upaya Penanganan Inflasi di Musi Banyuasin Diberi Nilai Positif, Ini Masukan Tim Evaluator Kemendagri

Bahkan menghadirkan narasumber diantaranya Rawanda Wendy Tuturoong selaku Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Imam Wahyudi dan Muhammad Aziz Nasution sebagai Konsultan Media.

“Dengan pemberlakuan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimana setiap lembaga kehumasan institusi harus memiliki sebuah website," jelas Brigjen Pol Moh Hendra Suhartiyono.

Dari seluruh satker Mabes Polri yang berjumlah 43 Satker hanya ada 8 satker mabes Polri yang aktif dalam mengupload.

Baik dokumentasi dan informasi di website resmi humas.polri.go.id yang menjadi website resmi dari Kepolisian Republik Indonesia. 

BACA JUGA:Komitmen Tinggi Bupati OKU Timur Diganjar Penghargaan Dari LSP LP20 Lankor Untuk Kategori Ini

Brigjen Pol Moh Hendra Suhartiyono menjabarkan, ada banyak hal-hal atau kegiatan yang bisa diangkat dari masing-masing satker Mabes Polri. 

Seperti Divisi Hubungan Internasional yang mempunyai kegiatan sangat menarik. “Divhubinter yang memiliki sejumlah kegiatan internasional yang sangat menarik agar dapat rajin dalam mendistribusikan informasi dan dokumentasi," ungkapnya. 

Baik dari kegiatannya kepada Divhumas sehingga kegiatan tersebut bisa teramplifikasi dan revitalisasi pada setiap platform Divhumas Polri. 

Selain itu, Brigjen Pol Moh Hendra Suhartiyono menegaskan bahwa Polri dalam Pemilu 2024 akan menjaga integritas dan netralitas terhadap situasi politik.