Pj Gubernur Sumsel Ikuti Rakor Bersama Mendagri dan Menaker Bahas Penetapan Upah Minimum 2025, ini Besarannya!

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 31 Oct 2024 - 16:54

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi (kiri) mengikuti Rakor yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian membahas maraknya isu PHK massal dan persiapan dalam penetapan upah minimum 2025.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

pj gubernur sumsel ikuti rakor bersama mendagri dan menaker bahas penetapan upah minimum 2025, ini besarannya!                            palembang, koranpalpres.com – di penghujung oktober 2024, pemerintah mulai merancang besaran upah minimum 2025.
persiapan dalam penetapan upah minimum 2025 ini sendiri dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan menteri dalam negeri republik indonesia (mendagri) tito karnavian bersama menteri ketenagakerjaan (menaker) yassierli.
rakor yang digelar kamis, 31 oktober 2024 itu juga membahas maraknya isu pemutusan hubungan kerja (phk).
rakor yang dipimpin secara langsung oleh mendagri tito karnavian itu bertujuan menyatukan visi dalam antisipasi isu sensitif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
baca juga:alhamdulillah! uu cipta kerja resmi disahkan, simak kenaikan upah minimum di sumatera selatan, tag bosmu besti
baca juga:10 negara dengan upah minimum terendah di dunia, ada indonesia
utamanya terkait dengan isu upah minimum provinsi (ump) tahun 2025 serta phk yang dapat berimbas pada faktor politik dan keamanan di daerah.
"lewat rakor ini kita siapkan upaya antisipasi agar kepala daerah paham atas kebijakan pemerintah pusat dan dapat membuat kebijakan dengan baik sesuai situasi lokal masing-masing dengan resiko yang minimum," tutur tito. 
kapolri ke-23 kelahiran palembang ini mengajak pemda terus menjaga agar tidak terjadi masalah yang dapat mempengaruhi kemananan dan kondusivitas nasional.
senada menaker yassierli menambahkan, rakor ini penting untuk meningkatkan koordinasi bersama sehingga dapat memberikan kerja terbaik ke depannya. 
baca juga:buntut pemberhentian ratusan perangkat desa, massa desak mendagri pecat seorang pj bupati di sumatera selatan
baca juga:pemkab muba sukses kendalikan inflasi daerah, begini kata mendagri tito karnavian
“rakor ini kita lakukan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah kita semua agar iklim bekerja dengan kondusif di indonesia," katanya.
dia menguraikan, berbagai tantangan strategis ketenagakerjaan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal. 
"ada beberapa pr kita kedepan untuk dikerjasamakan kedepannya secara bersama antara lain perhatian jamsos ketenagakerjaan serta keselamatan kerja yang bisa ditingkatkan," ulasnya.
di samping itu, dia juga memaparkan data phk nasional yang dipengaruhi global dan nasional. 
baca juga:sk kemendagri diperpanjang, h. elman lanjutkan tugas sebagai pj walikota prabumulih
baca juga:paparkan 10 indikator prioritas, pj bupati muba panen pujian dari tim evaluator itjen kemendagri 
dari data-data yang ada, yassierli mengaku tetap optimis bahwa ekonomi indonesia akan lebih baik.
"namun kita harus bisa monitoring dan antisipasi apapun itu, ypaya-upaya yang dilakukan pemerintah secara terstruktur dengan optimisme kondisi akan lebih baik," timpalnya.
diakui yassierli bawah kemenaker telah punya beberapa agenda penting ketenagakerjaan terkait isu phk dan ump.
terlebih kemenaker juga telah menyediakan berbagai upaya mitigasi resiko.
baca juga:maju di pilkada 2024! ratu dewa sudah ajukan pensiun dini, tinggal tunggu surat mendagri
baca juga:terungkap! ini alasan mendagri tunjuk elen setiadi gantikan agus fatoni jadi pj gubernur sumsel
menurut dia, pemerintah harus memberikan solusi terbaik bagi pengusaha dan buruh dalam penetapan ump. 
“kita optimis menatap kedepan, deteksi dini sangat penting dan tentunya perlu kerjasama dengan stakeholder," tukasnya.
sementara penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) elen setiadi ikut menghadiri rakor tersebut secara virtual dari command center kantor gubernur sumsel. 
dibincangi usai rakor, pj gubernur elen setiadi mengatakan, rapat tersebut masih membahas konteks regulasinya.
baca juga:sore ini elen setiadi dilantik mendagri jadi pj gubernur sumatera selatan, gantikan agus fatoni 
baca juga:sukses turunkan 3 hal ini, pj walikota lubuklinggau dipuji tim evaluasi kemendagri 
lebih lanjut untuk perhitungan besaran ump tahun 2025 masih menunggu data bps yang akan dikirimkan tanggal 6 november 2024 nanti ke kemenaker. 
“jadi memang harus dilihat 2 kepentingan, baik dari pelaku usaha kemudian kepentingan dari pekerja yang harus seimbang,” pungkasnya.