Sosialisasi Apa Dilakukan di Kabupaten Muba Yang Dihadiri Jaksa Fungsional Ini

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 07 Nov 2024 - 16:54

Telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemaparan materi tentang Tupoksi Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pada Desa di Kabupaten Muba.--Humas Kejati Sumsel

sosialisasi apa dilakukan di kabupaten muba yang dihadiri jaksa fungsional ini                            muba, koranpalpres.com - telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pemaparan materi tentang tupoksi kejaksaan.
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pelatihan kapasitas aparatur pemerintah desa pada desa di kecamatan batang hari leko, kabupaten musi banyuasin (muba), rabu 6 november 2024.
"bahwa kegiatan sosialisasi materi tentang tupoksi kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pelatihan kapasitas aparatur pemerintah desa, pada desa di kabupaten musi banyuasin ini dilaksanakan di kecamatan batang hari leko," ujar kasi intel kejari muba, abdul harris augusto, s.h., m.h.
kegiatan ini dilaksanakan pada 3 desa di kecamatan batang hari leko, dimulai dari desa bukit selabu, desa bukit sejahtera dan desa bukit pangkuasan.
baca juga:ada penyitaan aset dilakukan kejari muba, apa kasusnya?
baca juga:wah! ada koordinasi dengan kpu, apa tujuan kejari muba?
yang dihadiri oleh jaksa fungsional bidang intelijen kejaksaan negeri musi banyuasin renny ertalina, sh.
bahwa dalam kegiatan ini, menjelaskan bahwa kejaksaan memiliki wewenang seperti penuntutan, penyelidikan, dan pemeriksaan tambahan. 
"kejaksaan juga melakukan sidang untuk kasus korupsi dan penyelewengan dana yang merugikan negara," katanya. 
melalui bidang intelijen, kejaksaan memiliki kewenangan sesuai uu 11 tahun 2021 tentang kejaksaan ri. 
baca juga:sosialisasi kejari muba pada bumd di wilayahnya, berikut pembahasannya
baca juga:waduh! kejari muba sita aset ini demi kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi
fokus kejaksaan dalam bidang intelijen termasuk menciptakan kondisi untuk mendukung pembangunan, pencegahan korupsi, dan penyuluhan hukum. 
transparansi dan akuntabilitas dana desa, serta pencegahan korupsi dengan menghilangkan faktor-faktor pemicu korupsi dan menerapkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
"kejaksaan negeri musi banyuasin berkomitmen untuk terus melaksanakan koordinasi dalam setiap kegiatan pada pimpinan untuk menciptakan kondusifitas kegiatan yang berjalan aman dan tertib," tandasnya.
sebelumnya, telah dilaksanakan penyitaan aset dugaan tppu dan gratifikasi yang dilakukan oleh rc, ap.,m.si selaku kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten musi banyuasin sejak tahun 2019.
baca juga:kejari muba tetapkan mantan plt kadis pmd muba sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, ini kasusnya
baca juga:akhirnya kejari muba menetapkan tersangka dalam kasus aplikasi santan, ini wajahnya
sebagaimana disangka melanggar pasal 12b undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 kuhp dan pasal 3 undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. pasal 64 kuhp.
"bahwa penyitaan aset dilakukan terhadap 1 bidang tanah seluas 150 m² beralamat di desa lumpatan, kecamatan, sekayu kabupaten musi banyuasin (muba)," ujar kasi intel kejari muba, abdul harris agusto, s.h., m.h.
hal ini sendiri sesuai dengan buku tanah nomor: 01364 atas nama richard cahyadi tanggal 25 oktober 2021.
baca juga:dukung 7 prioritas nasional rkp 2024, pemkab-kejari muba teken mou perdata dan tata usaha negara
baca juga:wah! ada bimbingan teknis penyelenggaraan sakip wilayah kejati sumsel
bahwa selanjutnya kepala kejaksaan negeri musi banyuasin memerintahkan penyitaan aset tersebut untuk kepentingan penyidikan. 
hal ini tidak lain dalam rangka mengungkap dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang.
yang dilakukan oleh rc selaku kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten musi banyuasin sejak tahun 2019 sebagaimana surat perintah penyitaan nomor : prin-1161/l.6.16/fd.1/09/2024.
"kejaksaan negeri musi banyuasin melakukan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan aktivitas ekonomi di kabupaten musi banyuasin," katanya.
baca juga:kejati sumsel tetapkan tersangka baru perkara dugaan korupsi pembangunan prasarana lrt, siapa?
baca juga:pejabat kejati sumsel ini membuka kegiatan pelatihan pengadaan barang pemerintah
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"