Dugaan Korupsi di Kalbar Diusut, Ini Kasusnya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Minggu , 10 Nov 2024 - 17:59

Dittipidkor Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 Kalbar, tindak pidana ini diduga terjadi pada 2008-2018. Hal ini dikatakan Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa.--Bidhumas Polda Sumsel

JAKARTA, KORANPALPRES.COM - Dittipidkor Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat (Kalbar). Tindak pidana ini diduga terjadi pada 2008-2018.

Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa menyebut pihaknya telah menaikan status perkara itu ke tahap penyidikan.

Hal ini diputuskan dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik pada Selasa, 5 November 2024.

"Polri telah meningkatkan status penyelidikan kepada penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi," ujar Kombes Pol Arief Adiharsa.

Hal ini terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat (2x50 MW) tahun 2008 sampai dengan 2018.

Yang mengakibatkan pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat mangkrak atau tidak dapat dioperasikan.

Kombes Pol Arief menyebut pengerjaan proyek PLTU itu diduga melawan hukum dan terdapat penyalahgunaan wewenang.

Akibatnya pekerjaan proyek mengalami kegagalan atau mangkrak sejak 2016, sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

"Pada tahun 2008 dilaksanakan lelang pembangunan PLTU 1 Kalbar 2x50 MW dengan sumber anggaran dari PT PLN (Persero). Setelah dilakukan proses lelang yang ditunjuk sebagai pemenang adalah KSO BRN," ujar Arief.

Arief menjelaskan, KSO BRN sebagai pihak yang ditunjuk pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam tahap prakualifikasi dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis dalam proses pelelangan.

dugaan korupsi di kalbar diusut, ini kasusnya                            jakarta, koranpalpres.com - dittipidkor bareskrim polri mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) 1 kalimantan barat (kalbar). tindak pidana ini diduga terjadi pada 2008-2018.
wadirtipidkor bareskrim polri kombes pol arief adiharsa menyebut pihaknya telah menaikan status perkara itu ke tahap penyidikan. 
hal ini diputuskan dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik pada selasa, 5 november 2024.
"polri telah meningkatkan status penyelidikan kepada penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi," ujar kombes pol arief adiharsa.
baca juga:begini cara apresiasi kapolri terhadap dedikasi kompolnas 2020-2024
baca juga:wow! siber bareskrim polri catat keberhasilan besar dalam pengungkapan ini
hal ini terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) 1 kalimantan barat (2x50 mw) tahun 2008 sampai dengan 2018.
yang mengakibatkan pembangunan pltu 1 kalimantan barat mangkrak atau tidak dapat dioperasikan.
kombes pol arief menyebut pengerjaan proyek pltu itu diduga melawan hukum dan terdapat penyalahgunaan wewenang. 
akibatnya pekerjaan proyek mengalami kegagalan atau mangkrak sejak 2016, sehingga tidak dapat dimanfaatkan.
baca juga:ini langkah komitmen kapolri untuk kawal asta cita, apakah itu?
baca juga:gandeng polri dan bp2mi, apa tujuan imigrasi?
"pada tahun 2008 dilaksanakan lelang pembangunan pltu 1 kalbar 2x50 mw dengan sumber anggaran dari pt pln (persero). setelah dilakukan proses lelang yang ditunjuk sebagai pemenang adalah kso brn," ujar arief.
arief menjelaskan, kso brn sebagai pihak yang ditunjuk pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam tahap prakualifikasi dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis dalam proses pelelangan. 
selanjutnya, pada 11 juni 2009 dilakukan penandatanganan kontrak yang antara rr selaku dirut pt brn mewakili konsorsium brn dengan fm selaku dirut pt pln (persero).
"dengan nilai kontrak sebesar usd 80 juta dan rp507 m atau sekitar rp1,2 t dengan kurs saat ini," jelas arief.
baca juga:gelar anev konsolidasi di aston sentul lake resort, berikut tujuan divisi humas polri
baca juga:kinerja kabid humas polda se-indonesia, ini kata staf ahli kapolri bidang media sosial
setelah itu, pt brn mengalihkan seluruh pekerjaan proyek pembangunan pltu 1 kalbar kepada pihak ketiga, yaitu pt pi dan qjpse yang merupakan perusahaan energi asal tiongkok. 
dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, pembangunan pltu 1 kalbar 2x50 mw mengalami kegagalan atau mangkrak, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sejak 2016.
"berdasarkan laporan hasil pemeriksaan bpk ri terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar mencapai usd 62,410 juta dan rp323,2 miliar," pungkasnya.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"