Polda Sumsel Aktif Monitor Kampanye Hitam dan Negatif Jelang Pilkada Serentak 2024, ini Kata Pakar Hukum

Reporter: Kurniawan |

Editor: M Iqbal |

Minggu , 17 Nov 2024 - 22:22

Polda Sumsel aktif memonitor dan menindak pelanggaran pilkada berupa kampanye hitam dan kampanye negatif.--dok koranpalpres.com

Selain itu, kegiatan black campaign tidak hanya merugikan paslon yang diajukan dalam pemilihan umum (pemilu), tetapi juga merugikan masyarakat karena menerima informasi palsu atau hoaks.

Pelanggaran kampanye hitam memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Aturannya di pasal 69 huruf b yakni menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.

Dan huruf c disebutkan, melakukan kampanye hitam berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Sanksi pidananya di pasal 187 ayat 2 pidana penjara minimal 3 bulan dan maksimal 18 bulan dan denda Rp600 ribu hingga Rp6 juta.

Sedangkan di aturan lain, pasal 280 ayat 1 Undang-undang Pemilu mengatur tentang larangan dalam kampanye disebutkan huruf c menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, dan huruf d menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Di pasal ini juga mengatur bahwa tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana maksimal 2 tahun penjara dan dikenakan denda maksimal Rp24 juta.

"Bisa juga dikenakan Pasal 28 juncto pasal 45A Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang ITE disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi bohong melalui media elektronik dapat dipidana maksimal 6 tahun penjara serta denda maksimal Rp1 miliar," jelasnya.

Sebagai Pakar Hukum Pidana yang tidak terlibat dalam politik praktis, Azhari mengajak atau mengimbau para paslon peserta pilkada baik di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tidak melakukan black campaign terhadap kandidat lain.

Apabila terdapat pasangan peserta pilkada yg melakukan black campaign agar segera melaporkan ke bawaslu setempat guna terciptakan pilkada jurdil alias jujur, dan adil, siap menang dan siap kalah dalam kontestasi pilkada.

polda sumsel aktif monitor kampanye hitam dan negatif jelang pilkada serentak 2024, ini kata pakar hukum                            palembang, koranpalpres.com – di bulan ini merupakan bulan pesta demokrasi, di mana tepatnya tanggal 27 november 2024 pelaksanaan pilkada serentak ditandai sebagai hari pencoblosan. 
hanya saja menjelang hari tersebut yang sisa kurang dari 2 pekan itu, sebagian masyarakat kita masih belum terlalu paham tentang bagaimana mengenali dan menghindari kampanye hitam (black campaign) dan kampanye negatif (negative campaign).
kepala kepolisian daerah sumatera selatan atau kapolda sumsel, irjen pol andi rian ryacudu djajadi menegaskan jajaran polda sumsel aktif memonitor dan menindak pelanggaran pilkada berupa kampanye hitam dan kampanye negatif.
terlebih imbuh andi rian, pihaknya sudah memetakan daerah kerawanan pilkada di wilayah sumsel yang saat ini berada di urutan keempat.
baca juga:jangan sebar hoaks dan kampanye hitam! bawaslu empat lawang komitmen wujudkan pemilu damai
baca juga:detik-detik pilkada serentak 2024! serangan kampanye hitam tak pengaruhi elektabilitas herman deru
beberapa daerah menurut beliau termasuk kategori rawan seperti kabupaten lahat, penukal abab lematang ilir (pali) dan musi rawas utara (muratara). 
“saya melihat, semua proses sudah berjalan, ada beberapa daerah rawan kita akan pertebal pengamanannya,” tutur alumni akpol tahun 1991 ini saat dibincangi.
mantan kapolda sulawesi selatan (sulsel) ini mengajak semua elemen masyarakat dan seluruh stakeholder di sumsel untuk berpartisipasi aktif, bekerja sama untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan lancar.
“kami menyadari bahwa polri tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan pengamanan, perlu dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan,” paparnya.
baca juga:indikasi black campaign bermunculan di media sosial, fitrianti tegaskan tetap fokus bekerja dan ikhlas
baca juga:jalankan kontestasi jujur dan transparan di pilkada, prima salam tegaskan rdps anti black campaign 
tidak hanya itu, jenderal bintang 2 ini juga bakal mengerahkan anggota brimob pengamanan pilkada serentak di sumsel.
para personel brimob tersebut akan ditempatkan hingga tingkat kecamatan dalam menjaga kondusifitas guna mengantisipasi gangguan keamanan.
"beberapa titik penting telah kita petakan, personel brimob akan ditempatkan di tingkat ppk yang dianggap krusial," urainya.
bahkan ketegangan dalam pilkada disinyalir dapat terjadi karena beberapa faktor di antaranya karena berita hoaks hingga kampanye hitam dan kampanye negatif ditujukan menyerang pribadi pasangan calon (paslon) kepala daerah. 
baca juga:kampanye dialogis pagar sari lahat, widia ningsih: selagi ade jeme kite nian jadikan dulu bz-win 
baca juga:ribuan masyarakat bayung lencir muba hadiri kampanye paslon matahati
faktor ini diyakini akan berpotensi memanaskan situasi pilkada hingga berujung kericuhan dan konflik horizontal.
menurut andi rian, kampanye hitam dan kampanye negatif cukup ramai di media sosial (medsos). 
dia mengaku pihaknya mengamati dan melihat mana substansinya (potensi terjadi kericuhan). 
“saya sudah arahkan jajaran cek and ricek peristiwa tersebut yang menjadi pemberitaan di medsos," tukas dia.
baca juga:kampanye dialogis di musi banyuasin, warga yakin cagub sumsel eddy santana putra bisa majukan sektor ini
baca juga:ada asn dan pejabat bumd diduga ikut kampanye cagub dilaporkan ke bawaslu sumsel, ayo tebak!
nah, berikut ini penjelasan beberapa pakar hingga bawaslu sumsel mengenai kampanye hitam dan kampanye negatif.
pakar hukum pidana, achmad azhari sh mengatakan, berdasarkan pasal 69 huruf c uu 8/2015 dan penjelasannya, secara tegas disebutkan bahwa kampanye hitam atau black campaign adalah melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
kemudian dilihat di kbbi (kamus besar bahasa indonesia) kampanye hitam adalah kampanye dengan cara menjelek-jelekkan lawan politik. 
"black campaign dapat pula diartikan sebagai kampanye yang bersifat kepada penghinaan, menyebarkan berita bohong, fitnah, atau ditujukan untuk menjatuhkan kandidat tertentu," ulasnya.
baca juga:lantik tim kampanye hdcu musi rawas, herman deru target raih kemenangan telak
baca juga:bawaslu sumsel gelar deklarasi kampanye damai 2024, wujudkan pilkada zero konflik
selain itu, kegiatan black campaign tidak hanya merugikan paslon yang diajukan dalam pemilihan umum (pemilu), tetapi juga merugikan masyarakat karena menerima informasi palsu atau hoaks.
pelanggaran kampanye hitam memang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
aturannya di pasal 69 huruf b yakni menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik.
dan huruf c disebutkan, melakukan kampanye hitam berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
baca juga:daftar ke kpu lampirkan 1 istri, saat kampanye cawako prabumulih arlan malah pamer 4 istri
baca juga:asn hadiri kampanye pilkada, ahli hukum: sah dan tidak melanggar
sanksi pidananya di pasal 187 ayat 2 pidana penjara minimal 3 bulan dan maksimal 18 bulan dan denda rp600 ribu hingga rp6 juta.
sedangkan di aturan lain, pasal 280 ayat 1 undang-undang pemilu mengatur tentang larangan dalam kampanye disebutkan huruf c menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, dan huruf d menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
di pasal ini juga mengatur bahwa tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana maksimal 2 tahun penjara dan dikenakan denda maksimal rp24 juta.
"bisa juga dikenakan pasal 28 juncto pasal 45a undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang ite disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi bohong melalui media elektronik dapat dipidana maksimal 6 tahun penjara serta denda maksimal rp1 miliar," jelasnya.
baca juga:ngesti-amin kampanye perdana, ratusan warga tanjung rambang inginkan keduanya pimpin prabumulih
baca juga:masuk tahap kampanye paslon, pj walikota palembang ajak pendukung paslon ciptakan suasana damai
sebagai pakar hukum pidana yang tidak terlibat dalam politik praktis, azhari mengajak atau mengimbau para paslon peserta pilkada baik di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tidak melakukan black campaign terhadap kandidat lain.
apabila terdapat pasangan peserta pilkada yg melakukan black campaign agar segera melaporkan ke bawaslu setempat guna terciptakan pilkada jurdil alias jujur, dan adil, siap menang dan siap kalah dalam kontestasi pilkada.
"jadi harus lebih mengedepankan kepada visi misi dan program pasangan calon peserta pilkada bukan black campaign," akunya.
dari sisi sumber, pelaku kampanye negatif jelas, sedangkan pelaku kampanye hitam tidak jelas. 
baca juga:wow! ada perwakilan kejari banyuasin hadiri deklarasi kampanye damai, siapa dia?
baca juga:gawat! disinyalir jadwal kampanye dari kpu lahat terkesan memihak pada satu paslon
dari sisi tujuan, kampanye negatif bertujuan mendiskreditkan karakter seseorang, dan kampanye hitam bertujuan untuk menghancurkan karakter seseorang. 
kemudian dari sisi kebenaran, kampanye negatif menggunakan data yang sahih, sementara kampanye hitam datanya tak sahih atau mengada-ada.
menurut dia, membuktikan seseorang bersalah atas kasus dugaan tindak pidana kampanye negatif bukanlah hal mudah. 
biasanya dalam menangani perkara ini, penyidik menggunakan 2 pendekatan. 
baca juga:kpu oku timur gelar deklarasi kampanye damai usai pengundian nomor urut paslon, ini hasilnya
baca juga:panen raya di desa sumbersuko jaya belitang diduga dikemas untuk kampanye pasangan petahana 
salah satunya, apakah yang dilakukan oleh terlapor menurunkan harkat martabat seseorang.
sementara itu, akademisi ilmu komunikasi/politik, dr. hendra sudrajat, s.h., m.h menerangkan, kampanye hitam lebih dalam bentuk menghasut, memfitnah, mengadu domba oleh partai politik maupun kelompok masyarakat. 
terlebih tindakan menyimpang tersebut telah ditetapkan regulasinya dalam undang-undang pemilu.
"jadi di dalam undang-undang itu, kita dapat melihat kampanye hitam ini atau black campaign tidak boleh dilakukan," terang managing director firma hukum hendra sudrajat legal consultant lawyer dan mediator itu.
baca juga:jelang pilkada 2024, pj walikota palembang imbau parpol berkampanye dengan santun
baca juga:bawaslu oku timur tegaskan asn dan pejabat jaga netralitas di pilkada 2024, kampanye tak gunakan fasilitas 
untuk dampak dari negative campaign atau kampanye negatif sendiri tidak memberikan literasi yang baik kepada masyarakat. 
"karena kita menginginkan pemilu ini damai hingga berkualitas," tegasnya.
menurut pakar hukum tata negara yang juga ahli hukum pemilu ini, kampanye hitam tidak memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat, dampaknya sendiri memunculkan kegaduhan dalam berdemokrasi.
hal ini karena menghadirkan nilai-nilai yang merekatkan kepada masyarakat, bukan membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
baca juga:wapres ucapkan selamat tahun baru imlek, dan masa tenang kampanye masyarakat diminta beraktivitas normal
baca juga:hadiri kampanye terbuka partai nasdem di palembang, surya paloh sampaikan dengan tegas hal ini
bahkan hendra sudrajat yang juga direktur masyarakat hukum tata negara dan peneliti pemilu (mahapatih) menambahkan, hal ini harus diantisipasi karena masalah ini juga memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah berkembang.
"kita melihat medsos sangat booming, sehingga hal itu perlu sangat dihindari agar masyarakat terhindar dari namanya black campaign," beber peraih rekor muri doktor hukum tata negara termuda di indonesia dengan kelulusan cumlaude 2011.
dia mengimbuhkan, kempanye hitam ini jelas sama dengan menyebarkan informasi yang tidak jelas, lantaran informasi yang bohong terhadap lawan politik.
"hal itulah yang harus dihindari," tegas hendra sudrajat.
baca juga:kegiatan tahapan kampanye mulai meningkat, polda sumsel lakukan langkah ini hadapi pemilu yang aman
baca juga:wah! polrestabes palembang terjunkan 500 personel amankan kampanye akbar terbuka calon presiden ini di bkb
"harapan kita dengan adanya pilkada serentak bisa menghadirkan pemilu yang berkualitas tanpa adanya black campaign," timpalnya pula.
black campaign termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam uu 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 hamuruf c dan di uu 1 tahun 2024 tentang ite pasal 40 ayat 2 bagi kampanye hitam yang dilakukan di media sosial.
mencegah black campaign dengan teori konstitusi nusantara dengan memahami esensi kearifan lokal masing-masing daerah bahwa dengan pilkada yang berintegritas, berkualitas dan konstitusional akan membawa melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas.
sementara itu, badan pengawasan pemilu (bawaslu) provinsi sumsel telah melakukan berbagai cara mencegah black campaign di pilkada serentak ini.
baca juga:masuki kampanye akbar, wapres ingatkan semua pihak patuhi pakta integritas
baca juga:menteri budi arie: dibanding 2019 konten hoaks masa kampanye pemilu 2024 menurun 
ketua bawaslu sumsel kurniawan mengatakan, jenis kegiatan black campaign itu masih kerap terjadi yang dilakukan sejumlah oknum tertentu yang menyalahgunakan fasilitas negara atau umum. 
hal ini biasanya dilakukan oleh bakal calon yang sebelumnya sedang menduduki jabatan eksekutif atau legislatif negara.
selain itu, politik uang atau money politic juga masih sering dilakukan oleh para bakal calon untuk merebut perhatian dan simpati masyarakat. 
untuk pejabat yang ingin kembali memperoleh posisi jabatannya di periode selanjutnya, sering melakukan money politic dengan cara membagikan bantuan langsung tunai (blt), dana sosial, atau door prize ketika kampanye.
baca juga:pastikan pilkada aman, pjs bupati oku timur hadiri simulasi pemungutan dan perhitungan suara 
baca juga:waduh, kpu lahat curi start lakukan coblos dan perhitungan suara pilkada serentak, kok bisa
“mereka menjadikan blt yang berasal dari anggaran negara untuk mencari simpatisan atau pendukung ketika kampanye,” jelasnya.
menurut dia, dahulu black campaign dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet, fotokopian artikel, dan lain-lain yang di dalamnya berisikan mengenai informasi-informasi negatif pihak lawan, kepada masyarakat luas. 
penyebaran itu dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari si bakal calon.
sekarang sambung dia, black campaign dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih, seperti misalnya medsos.
baca juga:relung forum dan fjp sentil politik kotor memenangkan suara rakyat, kontestan pilkada kebakaran jenggot
baca juga:unggul telak, lucianty-syaparuddin berpeluang besar menang di pilkada muba
"namun demikian, media cetak pun masih tetap digunakan untuk kegiatan kampanye hitam, sementara aturan belum memadai, karena pemikiran penegak hukumnya belum sampai ke sana,” tambahnya.
untuk itu, pihaknya memperketat pengawasan kampanye pilkada 2024 di medsos.
pihaknya hingga saat ini belum menemukan pelanggaran yang signifikan. 
namun, mengingat tingginya penggunaan media sosial dan kecanggihan teknologi, potensi kerawanan dalam kampanye di medsos semakin meningkat.
baca juga:cegah kerawanan pilkada, polsek lakukan patroli rutin di kantor bawaslu kecamatan
baca juga:pastikan kesiapan logistik untuk pilkada 2024 di oku timur, ini yang dilakukan kapolsek madang suku ii 
“untuk di medsos kami belum ada temuan pelanggaran, tetapi kami akan memperketat pengawasan,” tegas dia.
ia mengatakan perkembangan teknologi saat ini membuat media sosial menjadi alat penting dalam kampanye yang memiliki dampak bisa positif ataupun negatif.
oleh karena itu, pihaknya mengimbau tim sukses paslon untuk mematuhi aturan yang berlaku dan memanfaatkan teknologi dengan bijak.
“zaman sekarang semakin canggih, masyarakat juga semakin banyak menggunakan medsos. medsos ini adalah alat, yang efeknya bisa positif maupun negatif, tergantung cara penggunaannya,” timpal kurniawan.
baca juga:posko tim emas khatulistiwa diresmikan, siap menangkan hdcu di pilkada sumsel 
baca juga:polda sumsel glorifikasikan pilkada damai, ramai terkendali! ini kata forkopimda dan penyelenggara pemilu
selain itu, bawaslu juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan, namun apabila menemukan akun-akun yang melakukan pelanggaran kampanye di media sosial, masyarakat dapat melaporkannya langsung ke bawaslu untuk segera ditindaklanjuti.
dengan pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat, bawaslu berupaya menciptakan kampanye yang sehat dan sesuai dengan regulasi di pilkada 2024.
ia juga berharap teknologi yang berkembang pesat ini dimanfaatkan secara positif, terutama oleh tim paslon, sehingga kampanye tetap berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.
“harapannya, kecanggihan medsos bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam pilkada,” ungkapnya.
baca juga:pemkab lahat siapkan jurus jitu, siap ciptakan pilkada aman dan damai jauh dari konflik
baca juga:pilkada serentak, kesejahteraan rakyat dan tanggung jawab yang terpilih
oleh sebab itu, bawaslu sumsel menyiapkan beberapa upaya mencegah black campaign, yaitu melakukan identifikasi kerawanan pemilu dan pemilih, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, serta meningkatkan pendidikan pemilih.
kemudian, menyampaikan imbauan, saran perbaikan, rekomendasi kepada partai politik dan kpu kabupaten/kota, dan juga berkoordinasi dengan seluruh pihak pemangku kepentingan.
melakukan kerja sama antarlembaga untuk meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif melalui nota kesepahaman perjanjian kerja sama pada tingkatan berjenjang. 
salah satunya adalah kerjasama bawaslu ri dengan akun media sosial seperti tiktok, juga penjajakan platform online seperti google indonesia.
baca juga:optimis pilkada serentak di sumsel lancar, elen setiadi sebut 1.205 ppk sebagai tulang punggung demokrasi
baca juga:pilkada di depan mata! lsi buka-bukaan beberkan 6 kunci sukses hdcu rebut hati warga sumsel 
lalu, mengawasi setiap tahapan pemilu secara melekat, meningkatkan layanan dalam laporan, aduan masyarakat, dan juga memproduksi konten pemilu/pemilihan bersih, damai dan demokrasi, serta mengakomodir organisasi sebagai pemantau pemilu di wilayah sumsel.
“kami juga menyediakan platform jarimu awasi pemilu sebagai forum komunikasi dua arah yang terbuka untuk umum, serta menyediakan fitur cek fakta fakta untuk menelisir kebenaran suatu berita tertentu,” pungkas kurniawan.