Koalisi DMFI Desak Pemprov DIY Segera Terbitkan Perda Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Selasa , 26 Nov 2024 - 22:31

Koalisi DMFI dan masyarakat peduli satwa menggelar aksi damai bertajuk “DIY Darurat Perda Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing".--dokumentasi

koalisi dmfi desak pemprov diy segera terbitkan perda pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing                            yogyakarta, koranpalpres.com - koalisi dog meat free indonesia (dmfi) dan masyarakat peduli satwa–didukung oleh personel shaggydog yang mewakili musisi jogja peduli–menggelar aksi damai bertajuk “diy darurat perda pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing”. 
aksi diawali dengan bersepeda bersama dari kantor band shaggydog menuju kompleks kepatihan.
para peserta aksi kemudian menyerukan kepada pemerintah provinsi (pemprov) diy segera menerbitkan peraturan tegas untuk menghentikan praktik berbahaya perdagangan daging anjing dan kucing. 
mereka juga menyerahkan dokumen “catatan kebijakan: pelarangan kekerasan terhadap hewan sebagai bangsa yang beradab dan berperikemanusiaan” yang disusun oleh koalisi dmfi. 
dokumen catatan kebijakan tersebut menguraikan berbagai alasan mendesak perlunya peraturan daerah (perda) yang secara spesifik mengatur tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap hewan termasuk penghentian perdagangan daging anjing dan hewan penular rabies (hpr) lainnya di seluruh wilayah provinsi diy.
termasuk pelarangan nasional terhadap perdagangan daging anjing dan kucing
diketahui, dokumen tersebut pada 11 november 2024 juga telah disampaikan koalisi dmfi di rdpu balegnas dpr ri bersamaan dengan pengajuan ruu terkait perlindungan hewan domestik di indonesia.
menurut angelina pane selaku koordinator regional yogyakarta koalisi dmfi, setelah diterbitkannya surat edaran (se) gubernur nomor 510/13896 tahun 2023 tentang pengendalian peredaran/perdagangan daging anjing dan hewan penular rabies lainnya di diy pada 7 desember 2023 lalu, belum tampak langkah progresif yang ditempuh pemerintah diy. 
padahal sebelumnya, dalam audiensi dengan koalisi dmfi pada 19 oktober 2023, pihak pemprov diy menyatakan secara terbuka bahwa se tersebut adalah langkah awal saja untuk menghentikan perdagangan daging anjing yang akan segera ditindaklanjuti dengan penyusunan perda. 
“sayangnya, langkah konkret yang diharapkan publik tak kunjung direalisasikan, sementara praktik perdagangan dan konsumsi daging anjing yang kejam dan berbahaya tetap berlangsung,” lanjut angelina pane. 
transportasi massal anjing untuk dikonsumsi dari wilayah rabies-endemik tanpa pemeriksaan kesehatan masuk ke wilayah diy tak hanya melanggar hukum dan sangat kejam.
melainkan juga mengancam status diy sebagai daerah yang sudah bebas rabies melalui risiko penularan penyakit zoonosis mematikan. 
angelina pane mencontohkan, kasus penyelundupan 78 anjing dari jawa barat yang berhasil digagalkan kepolisian kulonprogo pada mei 2021 silam.
senada koordinator edukasi dmfi elsa lailatul marfu’ah mengungkapkan, masih maraknya praktik perdagangan dan konsumsi daging anjing di provinsi diy masih marak. 
hal tersebut kata elsa, berdasarkan laporan masyarakat kepada koalisi dmfi.
“meskipun disinyalir tidak semasif di jawa tengah dan dki jakarta yang sama-sama berada di pulau jawa, namun praktik tersebut telah menodai citra baik yogyakarta sebagai kota budaya, pendidikan, dan pariwisata,” imbuhnya. 
selain itu sambung elsa, pihaknya juga mendapat laporan keresahan masyarakat tentang kasus pencurian anjing-anjing kesayangan dampingan warga yang dipicu oleh perdagangan dan konsumsi daging anjing. 
“ini sangat memprihatinkan dan mengancam keamanan lingkungan,” lanjut elsa.
koalisi dmfi berharap pemprov diy memberikan prioritas pada isu kesehatan serta keamanan publik dan kesejahteraan hewan dengan segera menerbitkan peraturan tegas terkait pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing untuk: 
1. menjamin kesehatan masyarakat dengan mencegah risiko zoonosis seperti rabies dan penyakit lainnya. 
2. melindungi kesejahteraan hewan dari praktik perdagangan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip keberadaban. 
3. menjaga status diy sebagai kawasan bebas rabies yang menjadi kebanggaan bersama. 
setelah orasi, perwakilan peserta diminta untuk masuk ke dalam kompleks kepatihan dan bertemu dengan perwakilan dari pemerintah provinsi diy, termasuk perwakilan dari bappeda, serta biro dinkes, hukum, ekonomi, pertanian, dan pangan setda provinsi diy. 
dalam kesempatan tersebut, yulia hermawati dari biro ekonomi setda diy menyampaikan, pihaknya mengapresiasi semangat dan dedikasi koalisi dmfi serta masyarakat peduli satwa dalam mendorong penghentian perdagangan daging anjing di yogyakarta. 
“sebagai langkah lanjutan, kami menyarankan agar advokasi ini diperkuat dengan pendekatan kepada bagian legislatif,” tukas yulia. 
bandizt, perwakilan dari shaggydog menyampaikan bahwa 10 tahun yang lalu pihaknya sudha melakukan aksi sepeda bareng untuk mengajak pemerintah melarang perdagangan daging anjing.
hanya saja selama 10 tahun ini singgung bandizt, belum ada progres berarti. 
“besar harapan kami kepada pemprov jogja agar segera mewujudkan perda pelarangan perdagangan daging anjing di provinsi yogyakarta,” cetusnya.
koalisi dmfi berharap pertemuan dan aksi ini menjadi momentum untuk mempercepat langkah-langkah konkret dalam mewujudkan regulasi yang tidak hanya melindungi kesejahteraan hewan, tetapi juga menjaga kesehatan serta keamanan masyarakat di provinsi diy.