"Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan teknologi terbaru dan strategi pengelolaan yang efektif di daerah masing-masing," ujarnya menyampaikan sambutan.

Selain itu kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga bentuk komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. 

Pemerintah Kota Palembang optimistis bahwa dengan kolaborasi yang erat, tantangan dalam pengelolaan air limbah dapat diatasi, sehingga mewujudkan kota yang lebih sehat dan layak huni.

BACA JUGA:Sumbang PAD Rp681 Miliar, ini Harapan Dirut Perumda Tirta Musi Palembang

BACA JUGA:INFO! Perumda Tirta Musi Lakukan Pemeliharaan IPA Sei Lais, Ini Daftar Daerah Yang Terdampak

"Workshop ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan adalah tugas bersama. Dengan semangat kolaborasi, visi Palembang yang bersih dan berkelanjutan bukan lagi sekadar impian, tetapi tujuan nyata yang dapat dicapai," harap dia.

Sementara itu Ketua Umum PERPAMSI, Arief Wisnu Cahyono mengungkapkan, ketersediaan air minum yang aman dan terjangkau bagi masyarakat adalah salah satu pilar penting tercapainya kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Namun, tantangan pencapaiannya dirasa masih cukup besar.  

Hal ini dapat terlihat dari cakupan pelayanan air minum perpipaan nasional saat ini yang baru mencapai 22,70%, dengan total sambungan rumah sekitar 15,3 juta sambungan. 

"Ini artinya sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada sumber air lainnya seperti air sumur dangkal yang kualitas dan keamanannya belum tentu terjamin. Saat ini, di Indonesia terdapat total 434 operator penyedia layanan air minum perpipaan atau penyelenggara SPAM yang memiliki bentuk institusi beragam seperti Perumda sejumlah 278, Perseroda 9, PDAM 137, BLUD 2, dan UPTD 8," jelas Arief.

BACA JUGA:Wah! Ada Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kejari Palembang dan Perumda Tirta Musi, Tentang Apa?

BACA JUGA:INFO! Perumda Tirta Musi Palembang Stop Distribusi Air Bersih 15.193 Pelanggan, Catat Tanggalnya

Meskipun sudah banyak lembaga yang intitusinya berbentuk BUMD, namun tidak membuat performa Penyelenggara SPAM menjadi baik atau bahkan profesional selayaknya perusahaan dengan prinsip profit oriented yang bahkan menunjukkan disparitas dan perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Tahun 2023 terhadap 393 BUMD AM oleh Kementerian PUPR, ada sebanyak 257 BUMD AM masuk kategori Sehat (65,39 %), 88 BUMD AM masuk kategori Kurang Sehat (22,39 %), dan 48 BUMD AM dalam kondisi Sakit (12,21 %).

Berbicara mengenai ketersediaan dokumen acuan daerah dalam layanan air minum perpipaan, baru sejumlah 323 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia atau sekitar 62,84% telah memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Capaian nasional dari hasil penilaian kinerja terhadap 393 BUMD Air Minum antara lain cakupan pelayanan teknis (27,21%), idle capacity (26.663 liter/detik), tingkat kehilangan air (NRW) (33,90%), penerapan tarif  Full Cost Recovery  (FCR) (42,49%) atau 167 BUMD Air Minum, tarif rata-rata (Rp5.609) dengan harga pokok produksi (Rp5.381) pada NRW Riil, sambungan layanan (15.324.322 SL), kapasitas terpasang (237.891 l/dt), volume produksi rill (173.098 l/dt) dan BUMD Air Minum yang memiliki Rencana Bisnis 329 (83,71%).

Kondisi tersebut menggambarkan perlunya peningkatan tata kelola, efisiensi operasional, dan keberlanjutan keuangan bagi banyak operator dimana salah satu indikator pentingnya adalah tarif yang memenuhi Full Cost Recovery (FCR). 

Selain itu, masalah kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) di angka 33-34% secara nasional dianggap cukup tinggi. Tingginya nilai NRW berkontribusi tidak saja hanya membebani kinerja keuangan operator, tetapi juga mengurangi kapasitas distribusi layanan air minum pada masyarakat khususnya yang menjadi pelanggan.