Catatan Akhir Tahun Ombudsman Sumsel, Ternyata Laporan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tertinggi

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Kamis , 07 Dec 2023 - 21:55

Kepala perwakilan Ombudsman RI Sumsel M. Adrian Agustiansyah memaparkan peran Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik pada kegiatan peran serta pers dalam pengawasan pelayanan publik di Hotel Emilia Palembang, Kamis, 7 Desember 2023.--Alhadi/koranpalpres.com

Pada perjanjian kerja tersebut, Ombudsman Sumsel ditargetkan menerima 140 laporan sedangkan pada praktek di lapangan menerima hingga 246 laporan.

Dari jumlah laporan tersebut terdiri dari laporan yang ditutup sebanyak 178 laporan dan laporan tahap proses ada 76 laporan.

“Dengan kata lain, persentase laporan yang diselesaikan sebanyak 72 persen sedangkan tahap proses ada 28 persen,” katanya.

Sementara, klasifikasi instansi yang paling sering dilaporkan adalah pemerintah daerah.

Prana menjelaskan, laporan pengaduan pelayanan publik untuk instansi di pemerintah daerah mencapai 202 laporan.

Kemudian ada Badan Pertanahan Nasional sebanyak 13 laporan, pengaduan pelayanan PLN ada 9 laporan, kementerian 7 laporan dan terakhir BUMN 3 laporan.

Sedangkan substansi yang sering dilaporkan adalah administrasi kependudukan ada 74 laporan.

Selanjutnya pemukiman dan perumahan atau fasos ada 73 laporan, pemerintah dalam negeri (pedesaan, pendidikan dan kepegawaian) 43 laporan, pertanahan ada 21 laporan.

Dan terakhir Keasistenan Pencegahan Maladministrasi.

Dari hasil kajian pada keasisten ini difokuskan pada optimalisasi optimalisasi penerangan jalan umum di Palembang dan Banyuasin.

Sementara penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari 17 pemerintah kab/kota dan Pemprov Sumsel, 17 kantor Polres se Sumsel dan 17 Kantor Pertanahan se Sumsel.

“Dari hasil temuan kajian, kita melihat belum adanya regulasi yang mengatur khusus tentang pengelolaan Penerangan Jalan umum,” jelasnya.

catatan akhir tahun ombudsman sumsel, ternyata laporan pelayanan publik pemerintah daerah tertinggi                            palembang, koranpalpres.com – ombudsman sumsel merilis laporan pengaduan pelayanan publik sepanjang tahun 2023.
hasilnya, ombudsman sumsel mencatat laporan pengaduan pelayanan publik untuk instansi yang ada di pemerintah daerah paling tinggi.
cataan akhir tahun pada laporan pengaduan pelayanan publik ini disampaikan dalam kegiatan peran serta pers dalam pengawasan pelayanan publik di emilia hotel palembang, kamis 7 desember 2023.
kepala keasistenan pemeriksaan laporan ombudsman ri perwakilan sumatera selatan prana susiko, s.h.i., menjelaskan, catatan pelaksanaan pengawasanan pelayanan publik dibagi menjadi keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan.
baca juga:sambut hut ke-78 kodam ii/swj, kodim 0432/basel gelar karya bakti dan baksos
selanjutnya keasistenan pemeriksaan laporan dan terakhir keasistenan pencegahan maladministrasi.
pada sektor keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan, sepanjang tahun 2023 pihaknya menerima 811 laporan.
pengaduan tersebut terdiri dari laporan masyarakat, reaksi cepat ombudman sumsel, inisiatif, konsultasi dan tembusan.
“untuk keasistenan ini terbanyak pada laporan masyarakat sebanyak 168 pengaduan,” jelas prana.
baca juga:4 kecamatan bentuk desa tangguh bencana, persiapan untuk menghadapi ini
laporan dan pengaduan masyarakat ini memanfaatkan beberapa sarana seperti surat sebanyak 167 pengaduan, datang langsung ke kantor ombudsman sumsel sebanyak 181 pengaduan, email ada 17 email.
sarana pengaduan lain yakni telepon 154 pengaduan, website 14 pengaduan, media sosial ada 12 pengaduan, whatsapp ada 17 pengaduan.
“ada juga pvl on the spot ada 187 pengaduan, investigasi inisiatif ada 5 pengaduan dan konsultasi daring ada 57 pengaduan,” sebutnya.
lebih jauh kata prana, pada sektor keasistenan pemeriksaan laporan melebihi target dari perjanjian kerja dengan ombudsman ri.
baca juga:fakta tentang hewan berikut bisa bikin kamu kaget lho!
pada perjanjian kerja tersebut, ombudsman sumsel ditargetkan menerima 140 laporan sedangkan pada praktek di lapangan menerima hingga 246 laporan.
dari jumlah laporan tersebut terdiri dari laporan yang ditutup sebanyak 178 laporan dan laporan tahap proses ada 76 laporan.
“dengan kata lain, persentase laporan yang diselesaikan sebanyak 72 persen sedangkan tahap proses ada 28 persen,” katanya.
sementara, klasifikasi instansi yang paling sering dilaporkan adalah pemerintah daerah.
baca juga:wah! ada pembentukan karakter lewat pembelajaran, ini materi yang disampaikan satlantas polres pali
prana menjelaskan, laporan pengaduan pelayanan publik untuk instansi di pemerintah daerah mencapai 202 laporan.
kemudian ada badan pertanahan nasional sebanyak 13 laporan, pengaduan pelayanan pln ada 9 laporan, kementerian 7 laporan dan terakhir bumn 3 laporan.
sedangkan substansi yang sering dilaporkan adalah administrasi kependudukan ada 74 laporan.
selanjutnya pemukiman dan perumahan atau fasos ada 73 laporan, pemerintah dalam negeri (pedesaan, pendidikan dan kepegawaian) 43 laporan, pertanahan ada 21 laporan.
baca juga:mau jadi kpps di pemilu 2024, siapkan syarat-syarat ini
dan terakhir keasistenan pencegahan maladministrasi.
dari hasil kajian pada keasisten ini difokuskan pada optimalisasi optimalisasi penerangan jalan umum di palembang dan banyuasin.
sementara penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari 17 pemerintah kab/kota dan pemprov sumsel, 17 kantor polres se sumsel dan 17 kantor pertanahan se sumsel.
“dari hasil temuan kajian, kita melihat belum adanya regulasi yang mengatur khusus tentang pengelolaan penerangan jalan umum,” jelasnya.
baca juga:wow! jumlah kasus kejahatan menurun selama tanggal ini, yuk simak penjelasan kabag penum divhumas polri
selanjutnya, regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota palembang terkait penerangan jalan umum hanya regulasi terkait pungutan pajak penerangan jalan.
kemudian, belum adanya regulasi yang mengatur terkait kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerangan jalan umum di kota palembang.
“pemerintah kota palembang melakukan perbaikan berdasarkan laporan pengaduan yang disampaikan kepada instansi terkait melalui sarana pengaduan,” jelasnya.
hasil temuan lain, belum adanya standar operasional prosedur  pengaduan terkait permasalahan penerangan jalan.
baca juga:drama korea moving dinominasikan sebagai best foreign language series di 29th annual critics choice awards
“sehingga menyebabkan terjadinya maladmnistrasi penundaan berlarut bagi pelayanan pengaduan permasalahan lampu jalan,” ujarnya.
untuk itulah, pihaknya meminta kepada pemerintah menerbitkan regulasi tentang  penerangan jalan umum yang mengatur  tentang pengelolaan penerangan jalan umum beserta stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum.
dinas terkait diminta membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerangan jalan umum.
dan terakhir pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan perbaikan dalam penyempurnaan prosedur penanganan pengaduan permasalahan penerangan jalan umum (pju) yang berupa:
baca juga:maksimalkan kesiapan pengamanan nataru, ini langkah polda sumsel
a. menetapkan surat keputusan tim pengelola pengaduan
b. menetapkan mekanisme prosedur pengelola pengaduan
c. menetapkan kepastian waktu tindaklanjut pengaduan permasalahan penerangan jalan umum (pju).
sementara itu, kepala perwakilan ombudsman ri sumatera selatan m. adrian agustiansyah menilai, peran pers sangat dibutuhkan dalam mengontrol pelayanan publik.
baca juga:buka umkm expo(rt) brilianpreneur, jokowi tekankan peran penting umkm dalam ekonomi nasional
“kerja pers dilindungi uu sehingga sangat tepat jika pers ikut berperan dalam meningkatkan pelayanan publik,” terangnya.*