Tolak Wacana Single Bar, Prof Suteki: Perlu Majelis Dewan Etik dan Operator Tetap Multi Bar

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 18 Dec 2024 - 18:56

Pernyataan Kemenko Hukum, HAM dan Imipas RI yang menginginkan organisasi profesi dari advokat hanya single bar menjadi tema seminar Nasional digelar oleh DPP PP Lawyers Nusantara di Hotel Grand Daira, Rabu 18 Desember 2024.--Kurniawan

tolak wacana single bar, prof suteki: perlu majelis dewan etik dan operator tetap multi bar                            palembang, koranpalpres.com - pernyataan kemenko hukum, ham dan imipas ri, yusril ihza mahendra yang menginginkan organisasi profesi dari advokat hanya satu atau single bar di dalam hal ini perhimpunan advokat indonesia (peradi) mendapatkan tentangan berbagai pihak mulai akademisi hingga organisasi  advokat itu sendiri. 
bahkan hal ini menjadi tema seminar nasional yang digelar oleh dpp pp lawyers nusantara di hotel grand daira, rabu 18 desember 2024.
yang mana, dalam seminar nasional yang menghadirkan rektor unisba, prof dr edi setiadi sh mh, guru besar undip, prof dr suteki sh mhum. 
kemudian prof dr rudi lukman sh llm ll selaku guru besar unila dan juga guru besar uin raden fatah, prof dr h faisal burlian sh mhum ini secara tegas menolak penerapan single bar atau satu organisasi di profesi advokat. 
baca juga:bocoran harga trio samsung galaxy s25 series, sama seperti pendahulunya?
baca juga:menghadapi libur nataru, ini rincian tarif tol trans jawa
"di era sekarang ini yang secara fakta di lapangan, terdapat puluhan organisasi dari advokat, tentu tidak bisa lagi hanya terdiri satu organisasi atau single bar ke profesi advokat," ujarnya.
sehingga kebijakan ataupun juga pernyataan yang dikeluarkan prof yusril ihza mahendra ini tidak sesuai semangat yang ada selama ini. 
"terlebih menafikan puluhan organisasi advokat yang tumbuh dan berkembang seperti sekarang," terang guru besar undip, prof dr suteki tersebut di sela-sela seminar.
namun demikian, berkenaan dengan satu organisasi ke dalam bidang pengawasan dari kinerja dan etik dari profesi advokat, ini tentu sebuah terobosan di dalam hal ini. 
baca juga:pembangunan pelabuhan palembang baru di tanjung carat, masyarakat setempat minta ikut dilibatkan
baca juga:4 sikap yang menyebabkan orang menjauh dari kehidupan kamu, apa saja?

di sisi lain, untuk operator atau pelaksana dari organisasi yang ada, tentunya harus tetap multibar atau banyak organisasi. 
terlebih lagi, dari data yang ada, jumlah organisasi advokat di seluruh indonesia sekitaran 50 organisasi yang tentunya mempunyai ad/art tersendiri dan sudah melaksanakan pkpa tersebut. 
kalau untuk pengawasan etik dan kinerja dari advokat, memang perlu satu organisasi namun tetap operator atau pelaksananya itu tetap multi bar. 
"ya, bisa diibaratkan komisi etik atau sejenisnya, namun tetap di dalam kepengurusan terdiri dari perwakilan setiap organisasi. tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan uu advokat tersebut," terangnya. 
baca juga:haramkah mengucapkan selamat natal dalam islam? para ulama bilang begini
baca juga:kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan di indonesia
sementara itu, guru besar unila prof dr rudi lukman sh llm ll pada saat dibincangi mengungkapkan, pada dasarnya kenyataan hukum yang ada saat ini multi bar. 
yang perlu dipikirkan adalah membuat satu majelis dewan etik untuk membawahi dan mengawasi advokat-advokat yang ada. 
ini juga menjadi momentum dan refleksi dari uu advokat yang usianya sendiri sudah lebih dari 20 tahun. 
"sudah saatnya kita melihat kenyataan hukum yang ada dan memperbaiki dari uu advokat sendiri untuk kebaikan advokat itu sendiri," tambahnya. 
baca juga:wakili kapolda sumsel, jenderal ini buka rapat koordinasi, tentang apakah itu?
baca juga:bau ketiak mengganggu? 6 solusi alami dan praktis yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah, ampuh banget gess

karena itu, yang perlu dipikirkan ini tentu membuat majelis etik yang nantinya akan membawahi organisasi advokat yang ada sekaligus jadi refleksi kita bersama. di sisi lain, usia uu advokat sudah lebih dari 20 tahun. 
di tempat terpisah, ketum dpp pp lawyers nusantara, muhammad aminuddin sh mh mengungkapkan, pihaknya merasa prihatin.
dengan pernyataan dari kemenko kumham imipas ri terkait menganulir organisasi dari advokat dan hanya menerapkan peradi ini sebagai satu organisasi advokat terhadap seluruh advokat. 
pernyataan tersebut sama saja mengebiri keberadaan organisasi advokat yang sudah eksis hingga saat ini. 
baca juga:danrem gapo resmikan besemah di wilayah sumsel, apa tujuannya?
baca juga:4 rekomendasi smartphone kelas menengah dengan kamera terbaik di akhir tahun 2024!
apalagi keterbukaan dan multi bar atau organsiasi advokat yang lebih dari satu ini, sebagai wadah semua advokat yang ada di tanah air. 
sehingga hal ini memancing perasaan tidak nyaman bagi advokat dengan pernyataan tersebut yang sekaligus menjadi polemik bagi organisasi advokat tersebut. 
"kalau saya pribadi serta semua pengurus dpp pp lawyer nusantara dengan tegas menolak wacana single bar tersebut," pungkasnya diamini puluhan advokat yang hadir dalam seminar tersebut.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"