OPINI: Kebijakan Opsen Pajak sebagai Pengungkit Percepatan dan Perbaikan Pembangunan Daerah

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Selasa , 24 Dec 2024 - 19:36

Kebijakan Opsen Pajak sebagai Pengungkit Percepatan dan Perbaikan Pembangunan Daerah-Kolase-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Opini berjudul Kebijakan Opsen Pajak sebagai Pengungkit Percepatan dan Perbaikan Pembangunan Daerah ini ditulis oleh Yudho Bintoro Sandi dan Riedho Hizwar, dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Keuangan RI.

Menghitung hari menuju pergantian tahun 2025, kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) akan menjadi babak baru dalam pengelolaan pajak daerah.

Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), mekanisme ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah yang selama ini masih menjadi isu karena ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Opsen didefinisikan sebagai Pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu, dengan prinsip penerapannya yang memperhatikan beban Wajib Pajak (WP).

Terhitung 5 Januari 2025, pemerintah kabupaten/kota akan mengenakan opsen sebesar 66% dari PKB dan BBNKB yang terutang.

Kebijakan opsen PKB dan BBNKB juga didukung dengan penurunan tarif maksimal pajak induk untuk mengurangi beban wajib pajak (WP).

Tarif maksimal PKB diturunkan dari 2% menjadi 1,2%, begitu pula dengan tarif maksimal BBNKB yang turun dari 20% menjadi 12%.

Bahkan, tarif BBNKB penyerahan kedua semula maksimal 1% menjadi dihapuskan untuk meringankan beban WP melakukan pendaftaran kendaraan bermotor (mendorong voluntary compliance).

Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan kepatuhan WP.

Opsen bukanlah pajak baru, namun menjadi pengganti skema bagi hasil yang selama ini menjadi landasan pembagian pendapatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

opini: kebijakan opsen pajak sebagai pengungkit percepatan dan perbaikan pembangunan daerah                            palembang, koranpalpres.com – opini berjudul kebijakan opsen pajak sebagai pengungkit percepatan dan perbaikan pembangunan daerah ini ditulis oleh yudho bintoro sandi dan riedho hizwar, dari kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi sumatera selatan, kementerian keuangan ri.
menghitung hari menuju pergantian tahun 2025, kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) akan menjadi babak baru dalam pengelolaan pajak daerah. 
didasarkan pada undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (uu hkpd), mekanisme ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah yang selama ini masih menjadi isu karena ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. 
opsen didefinisikan sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, dengan prinsip penerapannya yang memperhatikan beban wajib pajak (wp).
baca juga:realisasi pajak daerah oku timur baru capai 85,3 persen, ini kendalanya
baca juga:bakal ada dua pajak baru kendaraan bermotor mulai tahun depan lho 
terhitung 5 januari 2025, pemerintah kabupaten/kota akan mengenakan opsen sebesar 66% dari pkb dan bbnkb yang terutang. 
kebijakan opsen pkb dan bbnkb juga didukung dengan penurunan tarif maksimal pajak induk untuk mengurangi beban wajib pajak (wp). 
tarif maksimal pkb diturunkan dari 2% menjadi 1,2%, begitu pula dengan tarif maksimal bbnkb yang turun dari 20% menjadi 12%. 
bahkan, tarif bbnkb penyerahan kedua semula maksimal 1% menjadi dihapuskan untuk meringankan beban wp melakukan pendaftaran kendaraan bermotor (mendorong voluntary compliance). 
baca juga: begini cara dan syarat bayar pajak stnk 2024, tidak perlu ktp pemilik lama
baca juga:dongkrak pendapatan pajak daerah, pj gubernur sumsel bikin terobosan luar biasa bareng 17 kabupaten/kota
langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan kepatuhan wp. 
opsen bukanlah pajak baru, namun menjadi pengganti skema bagi hasil yang selama ini menjadi landasan pembagian pendapatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 
dengan metode baru berupa direct split (pembagian langsung), pendapatan dari pkb dan bbnkb dapat langsung diterima oleh kabupaten/kota secara real-time. 
perubahan ini tentunya membawa harapan besar bagi percepatan proses pembangunan di daerah karena pemerintah daerah tidak perlu lagi menunggu siklus pembagian hasil dari tingkat provinsi. 
baca juga:realisasi pad palembang tembus 97 persen, 4 item pajak lampaui target
baca juga:pj walikota palembang ajak wajib pajak untuk bayar pbb tepat waktu, ini tanggal jatuh temponya
mengapa opsen?
di masa lalu, skema bagi hasil sering kali menemui kendala administrasi. 
penyaluran dana yang tidak tepat waktu hingga tunggakan pembayaran bagi hasil menjadi masalah yang menghambat kelancaran pembangunan daerah. 
dengan sistem opsen, pemerintah kabupaten/kota akan memiliki akses langsung ke pendapatan mereka, sehingga pemerintah daerah dapat secara langsung memanfaatkan pendapatan tersebut untuk modalitas pembangunan. 
baca juga:jangan sampai terlewat! ini jadwal dan syarat lengkap pemutihan pajak kendaraan bermotor di sumsel
baca juga:pemprov sumsel kembali selenggarakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, ini jadwalnya!
hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah. 
dampak langsung pada pembangunan
salah satu terobosan signifikan dalam kebijakan ini adalah kewajiban earmarking. 
setidaknya 10% dari penerimaan pkb dan opsen pkb harus dialokasikan untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum. 
baca juga:pemprov sumsel bakal adakan pemutihan pajak kendaraan, catat jadwalnya
baca juga:yuk manfaatkan pemutihan pajak kendaraan, ini jadwal samling di kecamatan ogan ilir 
artinya, masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan dalam bentuk infrastruktur yang lebih baik. 
sebagai contoh, daerah dengan tingkat kepatuhan pembayaran pkb yang tinggi akan mendapatkan penerimaan opsen yang lebih besar. 
dana tersebut dapat digunakan untuk membangun jalan-jalan baru, meningkatkan transportasi umum, atau bahkan memperbaiki layanan publik lainnya. 
tantangan 
baca juga:gandeng tim pembina samsat nasional, pemprov sumsel percepat peningkatan pendapatan sektor pajak kendaraan
baca juga:lewat 2 tahun gak bayar pajak kendaraan bermotor, pemerintah langsung blokir stnk anda
namun, penerapan kebijakan opsen bukan tanpa tantangan. 
berubahnya skema pembagian hasil pemungutan pkb dan bbknb menimbulkan tuntutan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki basis data objek pajak daerahnya, khususnya terkait dengan data kendaraan bermotor. 
kita tahu bahwa sebuah kendaraan bermotor seringkali tidak terdaftar di daerah tempat kendaraan tersebut beroperasi, melainkan terdaftar di daerah lain. 
hal ini tentunya akan merugikan bagi daerah itu sendiri karena pungutan pajak atas kendaraan bermotor tersebut justru menjadi pendapatan bagi daerah lain. 
baca juga:wakili pj wako, h hermawan buka acara rekonsiliasi penerimaan pajak daerah provinsi sumatra selatan 
baca juga:parah! temukan kendaraan operasional di pali tak bayar pajak dan kir
oleh karenanya, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kab/kota harus bisa memastikan kendaraan-kendaraan yang beroperasi di daerahnya sudah terdaftar di daerah tersebut. 
tentunya hal ini perlu didukung dengan kemudahan-kemudahan bagi wp dalam melakukan pendaftaran kendaraan bermotor dan sistem pembayaran pajak di daerah. 
selain itu, tingkat kepatuhan pembayaran pkb di indonesia juga masih rendah. 
berdasarkan data dari pt. jasa raharja, terdapat sekitar 53 juta kendaraan bermotor atau 47,3% dari total kendaraan yang belum memenuhi kewajibannya hingga september 2023. 
baca juga:penerimaan pajak dan pnbp meroket, tren positif kinerja apbn sumsel bikin menkeu sri mulyani sumringah
baca juga:realisasi pad palembang tembus rp 639 miliar, optimalkan potensi dengan jenis pajak ini 
untuk itu, diperlukan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pembayaran pajak. 
sinergi dalam pemungutan pkb dan bbnkb beserta opsennya, menjadi modal penguatan administrasi pajak. 
kebijakan ini diharapkan dapat menekan gap antara realisasi pkb dengan pertumbuhan jumlah kendaraan atau mendorong kepatuhan wp, melalui keterlibatan aktif kabupaten/kota, sehingga dalam jangka menengah - panjang akan berdampak siginifikan terhadap peningkatan pad baik provinsi maupun kabupaten/kota. 
harapan baru bagi daerah
baca juga:1.280 pelajar di sumsel dan babel dapat pembekalan pajak dari djp, ciptakan kesadaran pajak sejak dini
baca juga:blokir massal! djp sumsel babel blokir rekening 169 wajib pajak dengan tunggakan rp80 miliar
kebijakan opsen pkb dan bbnkb menciptakan momentum baru bagi daerah untuk memperkuat kemampuan pengelolaan keuangan mereka. 
pendapatan yang diterima secara real-time memberikan peluang bagi daerah untuk berinovasi dalam pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. 
pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersempit kesenjangan antarwilayah. 
opsen adalah bukti bahwa kebijakan fiskal yang baik bukan hanya tentang mengumpulkan lebih banyak pajak, tetapi juga memastikan bahwa pajak tersebut dikelola untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. 
baca juga:kejutan akhir tahun! core tax system siap tingkatkan penerimaan pajak drastis!
baca juga:realisasi pad palembang tembus rp 639 miliar, optimalkan potensi dengan jenis pajak ini 
tahun 2025 adalah kesempatan bagi kita semua untuk mewujudkan hal tersebut. 
mari kita kawal kebijakan ini agar benar-benar menjadi pengungkit percepatan dan perbaikan pembangunan daerah.
disclaimer: tulisan ini merupakan opini pribadi para penulis, tidak merepresentasikan pandangan organisasi.