Mudah Saja Bagi Prabowo Batalkan PPN 12 Persen, Begini Tutorialnya

Reporter: Citra Utama |

Editor: Citra Utama |

Minggu , 29 Dec 2024 - 09:20

Ilustrasi pajak. Mudah saja bagi Prabowo batalkan PPN 12 Persen, begini tutorialnya.-Pexels.com/Nataliya Vaitkevich-

KORANPALPRES.COM – Mudah saja bagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies atau Celios Mhd Zakiul Fikri menyatakan, kebijakan yang mendapatkan penolakan masyarakat itu bisa dibatalkan dengan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu.

Sebab, opsi lain untuk membatalkan aturan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kini sudah tertutup.

“Penerbitan perppu menjadi solusi cepat mengatasi permasalahan hukum dan ekonomi, terutama saat DPR sedang reses," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa 24 Desember 2024.

Sebagaimana diketahui, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Tapi memang ada syarat tertentu untuk menerbitkan suatu perppu.

Syarat itu harus mencakup adanya unsur kegentingan yang memaksa.

"Perppu hanya bisa diterbitkan apabila negara dalam kegentingan yang memaksa. Kata-kata tepatnya itu, ada kegentingan yang memaksa, sehingga perlu dikeluarkan perppu," ujarnya.

Zakiul mengatakan pemerintah sebenarnya bisa saja mengevaluasi kenaikan PPN dengan menurunkannya hingga 5 persen atau menaikkannya hingga maksimum 15 persen.

Ketentuan itu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pasal 7 Ayat (3) pada Bab IV.

mudah saja bagi prabowo batalkan ppn 12 persen, begini tutorialnya                            koranpalpres.com – mudah saja bagi presiden republik indonesia prabowo subianto membatalkan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 januari 2025.
direktur hukum center of economic and law studies atau celios mhd zakiul fikri menyatakan, kebijakan yang mendapatkan penolakan masyarakat itu bisa dibatalkan dengan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.
sebab, opsi lain untuk membatalkan aturan dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (uu hpp) kini sudah tertutup.
“penerbitan perppu menjadi solusi cepat mengatasi permasalahan hukum dan ekonomi, terutama saat dpr sedang reses," katanya dalam keterangan tertulis, selasa 24 desember 2024.
baca juga:apakah tarif tol bakal naik efek pemerintah terapkan ppn 12 persen mulai januari 2025? ini kata menteri pu 
baca juga:catat! ini daftar barang dan jasa yang kena ppn 12 persen mulai 1 januari 2025
sebagaimana diketahui, kenaikan tarif ppn dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 januari 2025 sesuai dengan undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp).
tapi memang ada syarat tertentu untuk menerbitkan suatu perppu.
syarat itu harus mencakup adanya unsur kegentingan yang memaksa. 
"perppu hanya bisa diterbitkan apabila negara dalam kegentingan yang memaksa. kata-kata tepatnya itu, ada kegentingan yang memaksa, sehingga perlu dikeluarkan perppu," ujarnya.
baca juga:bayar pakai qris bakal kena ppn 12 persen mulai januari 2025, begini hitungannya
baca juga:benarkah tabungan masyarakat di bawah rp100 juta bakal tergerus jika ppn naik jadi 12 persen?
zakiul mengatakan pemerintah sebenarnya bisa saja mengevaluasi kenaikan ppn dengan menurunkannya hingga 5 persen atau menaikkannya hingga maksimum 15 persen.
ketentuan itu diatur dalam uu nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp) pasal 7 ayat (3) pada bab iv.
namun, revisi tarif ppn memakan proses yang panjang dan rumit karena pemerintah harus merembukkannnya dengan dpr. 
apalagi dpr sedang berada pada masa reses dari 6 desember 2024 sampai 15 januari 2025 mendatang sehingga tidak mungkin persoalan ppn dibicarakan bersama dalam waktu dekat.
baca juga:bakal ada dua pajak baru kendaraan bermotor mulai tahun depan lho 
"oleh sebab itu, terhadap perintah pasal 7 ayat (1) bab iv pasal 4 angka 2 uu hpp 2021, pemerintah wajib menganulirnya melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)," katanya.
menerbitkan perppu, lanjut dia, bukanlah suatu hal yang langka. 
presiden ke-7 joko widodo (jokowi) sudah beberapa kali menerbitkan perppu dengan alasan mendesak yang berbeda.
ada delapan perppu yang diterbitkan jokowi.
delapan perppu itu, yakni perppu nomor 1 tahun 2015 tentang tipikor; perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak; perppu nomor 1 tahun 2017 tentang kepentingan pajak; perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas; perppu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara di kala pandemi; perppu nomor 2 tahun 2020 tentang pilkada, perppu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilu, dan perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja.
 
inilah yang terjadi jika ppn 12 persen diterapkan
zakiul mengatakan, jika prabowo tak mengeluarkan perppu dan ppn tetap naik ke 12 persen mulai tahun depan, maka kelas menengah diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga rp354.293 per bulan atau rp4,2 juta per tahun.
sementara, keluarga miskin diprediksi menanggung kenaikan pengeluaran hingga rp101.880 per bulan atau rp1,2 juta per tahun.
"kian mencekik bagi masyarakat karena meningkatnya jumlah pengeluaran berbanding terbalik dengan peningkatan pemasukan dari gaji bulanan yang rata-rata hanya tumbuh 3,5 persen per tahun," katanya.
ketua umum persekutuan gereja-gereja indonesia (pgi), jacklevyn fritz manuputty, menyatakan kenaikan ppn menjadi 12 persen bakal menghantam daya beli masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah. 
"karena bagaimanapun juga kenaikan ppn akan menghantam daya beli masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah," kata jacky, sapaan akrabnya, sabtu 28 desember 2024. 
jacky sangat berharap pemerintah mempertimbangkan penerapan jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil. 
ia mengaku mendukung upaya pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, namun tetap mengingatkan pentingnya aspek keadilan sosial. 
jacky juga menekankan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum, khususnya terkait maraknya kasus korupsi. 
"kami percaya bahwa kepercayaan masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan meningkat seiring pengelolaan pajak dan dana-dana publik lainnya yang dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujar jacky.   
senada dengan jacky, tokoh gerakan nurani bangsa (gnb), alissa qotrunnada munawaroh wahid, menilai bahwa kebijakan ini akan semakin melemahkan daya beli masyarakat. 
“kami menilai kebijakan ini akan semakin menyulitkan masyarakat menengah bawah yang belakangan ini sudah melemah daya belinya,” ujarnya dalam acara diskusi virtual. 
akademisi yang juga tergabung dalam gerakan nurani bangsa (gnb), komaruddin hidayat, menilai bahwa pemerintah perlu memikirkan momentum yang tepat untuk menaikkan ppn. 
"momentumnya tolong dipikirkan lagi. jika kondisinya sudah tepat, silakan saja, tetapi untuk kondisi saat ini, saya khawatir akan kontraproduktif," ungkapnya.