PN Palembang Kembali Gelar Sidang Kasus Korupsi Aplikasi Santan, Ini Giatnya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Senin , 06 Jan 2025 - 17:11

Telah dilaksanakan sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Aplikasi Santan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Muba dan Tindak Pidana Korupsi berupa Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.--Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Telah dilaksanakan sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Aplikasi Santan (Sistem Aplikasi Nomor Tanah Desa) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Musi Banyuasin dan Tindak Pidana Korupsi berupa Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yang dilakukan oleh RC selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sejak Tahun 2019.

Sidang tersebut diselnggarakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Senin 6 Januari 2025.

"Bahwa dalam hal ini Para terdakwa yang disidangkan yaitu Terdakwa RC, MA, MZ dan RD," ujar Kasi Intel Kejari Muba, Abdul Harris Augusto, S.H., M.H.

Sidang yang dilaksanakan ini dengan agenda pembuktian Barang Bukti dan Pemeriksaan Saksi-Saksi yang Berjumlah 11 Orang.

Terdiri dari Kepala Desa, Operator Desa, Camat, Kasi, dan Staf PMD dari Kabupaten Musi Banyuasin

Adapun yang memimpin jalannya Persidangan terdiri dari Hakim ketua Kristanto Sahat H Sianipar, S.H., M.H.

Kemudian Hakim anggota Waslam Makhsid, S.H., M.H, Ardian Angga, S.H., M.H. Berlangsungnya sidang yang dilaksanakan ini dihadiri dengan para JPU dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

Seperti Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Roy Riady, S.H., M.H⁠, Muhammad Reza Revaldy, S.H, Dhea oina savitri, S.H.

Kemudian Haryanto Widjaja, S.H, penasehat hukum dari para terdakwa dan pengunjung sidang lebih kurang berjumlah 20 orang.

pn palembang kembali gelar sidang kasus korupsi aplikasi santan, ini giatnya                            palembang, koranpalpres.com - telah dilaksanakan sidang perkara tindak pidana korupsi pengadaan aplikasi santan (sistem aplikasi nomor tanah desa) dinas pemberdayaan masyarakat desa musi banyuasin dan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
yang dilakukan oleh rc selaku kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten musi banyuasin (muba) sejak tahun 2019. 
sidang tersebut diselnggarakan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kelas ia palembang, senin 6 januari 2025. 
"bahwa dalam hal ini para terdakwa yang disidangkan yaitu terdakwa rc, ma, mz  dan rd," ujar kasi intel kejari muba, abdul harris augusto, s.h., m.h.
baca juga:kegiatan apa di kabupaten ini dilakukan pendampingan oleh kejari muba
baca juga:kasubsi pps intelijen kejari muba hadiri pps rehab drainase, bagaimana hasilnya
sidang yang dilaksanakan ini dengan agenda pembuktian barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi yang berjumlah 11 orang.
terdiri dari kepala desa, operator desa, camat, kasi, dan staf pmd dari kabupaten musi banyuasin
adapun yang memimpin jalannya persidangan terdiri dari hakim ketua kristanto sahat h sianipar, s.h., m.h.
kemudian hakim anggota waslam makhsid, s.h., m.h, ardian angga, s.h., m.h. berlangsungnya sidang yang dilaksanakan ini dihadiri dengan para jpu dari kejaksaan negeri musi banyuasin.
baca juga:wah! ada rapat permohonan bantuan hukum di aula kantor kejari muba, siapa?
baca juga:pejabat kejari muba ini ternyata hadir di puncak phi ke-96, berikut sosoknya
seperti kepala kejaksaan negeri musi banyuasin, roy riady, s.h., m.h⁠, muhammad reza revaldy, s.h, dhea oina savitri, s.h.
kemudian haryanto widjaja, s.h, penasehat hukum dari para terdakwa dan pengunjung sidang lebih kurang berjumlah 20 orang.
sebelumnya, sidang pembacaan dakwaan perkara aplikasi santan (sistem aplikasi nomor tanah desa) dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten musi banyuasin (muba).
perkara kejaksaan negeri musi banyuasin yang bertempat di pengadilan negeri palembang kelas 1a khusus, dengan terdakwa rc, ma, rd, mz
baca juga:press release apa ini dilakukan kejari muba selama 2024
baca juga:pejabat kejari muba ini gelar pps terkait lanjutan pembangunan masjid al hurriyah kecamatan lais, siapa?
bahwa sebagaimana dakwaan, diatur diancam pidana dalam pasal, rc dakwaan kumulatif, primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan.
atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp.
subsidair pasal 3 jo. pasal 2 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. pasal 64 ayat (1) kuhpidana
baca juga:lakukan penelitian berkas perkara korupsi pengadaan aplikasi santan, ini langkah kejari muba 
baca juga:seminar destana muba ta 2024, ternyata ada sosok perwakilan kejari muba, ini buktinya
ma mendapatkan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp.
subsidair pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp
baca juga:wah! ada jaksa fungsional kejari muba hadir di dalam rapat ini
baca juga:ada kegiatan apa di rumah rj kejari muba?
rd mendapatkan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp
subsidair pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp
baca juga:dukung 7 prioritas nasional rkp 2024, pemkab-kejari muba teken mou perdata dan tata usaha negara
baca juga:akhirnya kejari muba menetapkan tersangka dalam kasus aplikasi santan, ini wajahnya
kemudian mz, primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp.
bahwa yang memimpin jalannya siding, hakim ketua efriyanto, hakim anggota iskandar dan masriati. sedangkan jpu yang hadir di persidangan kepala kejaksaan negeri musi banyuasin, roy riady s.h.,m.h, dhea oina savitri. s.h dan haryanto widjaja. s.h
"kegiatan sidang pembacaan dakwaan dihadiri oleh penasehat hukum dari para terdakwa," ujar kasi intel kejari muba, abdul harris augusto, s.h., m.h. 
baca juga:kejari muba tetapkan mantan plt kadis pmd muba sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, ini kasusnya
baca juga:sosialisasi kejari muba pada bumd di wilayahnya, berikut pembahasannya
kemudian juga ada pengunjung sidang sejumlah 10 orang. "para terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi," katanya. 
serta agenda sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi dilaksanakan pada hari senin 6 januari 2025.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"