PAGARALAM, KORANPALPRES.COM – Asisten III Setdako Pagaralam Bidang Administrasi Umum, H Hermawan mengikuti zoom meeting dalam rangka penyerahan sertifikat kepada penerima layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Acara ini juga  sekaligus peresmian layanan PBG 10 jam selesai.

Zoom meeting tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan untuk Kota Pagaralam kegiatan ini berlangsung di ruang Besemah Tige, Setdako Pagaralam.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pagaralam, Nelson Firdaus juga mengikuti zoom ini dengan hadir secara virtual dari Palembang.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan kebijakan ini bertujuan mendukung program strategis nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Dan salah satu fokus utamanya adalah penyediaan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

BACA JUGA:Cita-Cita Ketua DPD PI Sumsel Terpilih Reza Fernandi Bawa Angin Segar Masyarakat Berpenghasilan Rendah, CEK!

BACA JUGA:Dukung Program Strategis Nasional, Langkah Berikut Dilakukan Danrem Gapo

“Penerapan layanan PBG 10 jam selesai merupakan langkah inovatif untuk mempercepat proses perizinan pembangunan gedung. Hal ini sejalan dengan visi Presiden dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Tito.

Melalui layanan PBG 10 jam selesai diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan, khususnya terkait pembangunan rumah bagi MBR.

Inisiatif ini juga diharapkan mampu mendorong investasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang secara langsung akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Asisten III Setdako Pagaralam H Hermawan menyampaikan apresiasinya terhadap program ini.

BACA JUGA:Alasan Mendesak Elen Setiadi Percepat Realisasi Pembangunan 5 Flyover Perlintasan Kereta Api di Sumsel

BACA JUGA:Kasi Intelijen Kejari Muara Enim Lakukan Kegiatan Exit Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis

“Layanan PBG 10 jam selesai nantinya akan menjadi solusi konkret untuk menyederhanakan birokrasi. Dan tentu hal ini akan sangat membantu masyarakat Kota Pagaralam dalam mendapatkan hunian yang layak,” tutur Hermawan.

Hal ini sekaligus merupakan komitmen Pemerintah Kota Pagaralam dalam mendukung program nasional, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.