Asisten III Ikuti Zoom Meeting Penyerahan Sertifikat Layanan PBG

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Kamis , 16 Jan 2025 - 16:43

Asisten III mengikuti zoom meeting PBG yang diadakan di Kemendagri-Humas Protokol Pagaralam-

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota segera menerbitkan peraturan mengenai pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di samping pembebasan PBG, pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia harus juga menerbitkan peraturan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen bagi MBR.

Mendagri Tito Karnavian menerangkan sampai saat ini sudah terdapat sebanyak 185 kabupaten/kota yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah terkait pembebasan BPHTB dan percepatan PBG.

Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan setelah dilakukan koordinasi intensif, termasuk melalui Zoom Meeting dengan 2.000 peserta dari berbagai daerah.

"Kami menargetkan, seluruh daerah sudah menerbitkan peraturan ini paling lambat 31 Januari 2025. Setelah itu kami akan mengevaluasi dan mengumumkan daerah-daerah mana yang belum melaksanakannya," tegas Tito saat menghadiri Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang pada Rabu (15/1/2025).

1. Permohonan PBG jadi makin cepat selesai

Menurut Mendagri, program ini adalah bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung pembangunan rumah bagi MBR. Sedangkan proses persetujuan bangunan gedung yang sebelumnya memakan waktu hingga 45 hari, kini dapat dipercepat menjadi hanya sepuluh hari.

"Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan penuh dari pemerintah, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

2. Pemerintah berkolaborasi bersama kabupaten dan kota

Ditegaskan pula oleh Tito, bahkan dalam praktiknya di Tangerang (Banten) dan Sumedang, penyelesaian PBG dapat dilakukan kurang dari empat jam. Menurut dia hal ini sangat mempermudah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam membangun gedung.

"Ini adalah bukti nyata kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya.

asisten iii ikuti zoom meeting penyerahan sertifikat layanan pbg                            pagaralam, koranpalpres.com – asisten iii setdako pagaralam bidang administrasi umum, h hermawan mengikuti zoom meeting dalam rangka penyerahan sertifikat kepada penerima layanan persetujuan bangunan gedung (pbg). acara ini juga  sekaligus peresmian layanan pbg 10 jam selesai.
zoom meeting tersebut diselenggarakan oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) bekerjasama dengan kementerian perumahan dan kawasan permukiman dan untuk kota pagaralam kegiatan ini berlangsung di ruang besemah tige, setdako pagaralam.
penjabat (pj) wali kota pagaralam, nelson firdaus juga mengikuti zoom ini dengan hadir secara virtual dari palembang.
menteri dalam negeri, tito karnavian menegaskan kebijakan ini bertujuan mendukung program strategis nasional yang dicanangkan presiden ri prabowo subianto. dan salah satu fokus utamanya adalah penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
baca juga:cita-cita ketua dpd pi sumsel terpilih reza fernandi bawa angin segar masyarakat berpenghasilan rendah, cek! 
baca juga:dukung program strategis nasional, langkah berikut dilakukan danrem gapo
“penerapan layanan pbg 10 jam selesai merupakan langkah inovatif untuk mempercepat proses perizinan pembangunan gedung. hal ini sejalan dengan visi presiden dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar tito.
melalui layanan pbg 10 jam selesai diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan, khususnya terkait pembangunan rumah bagi mbr.
inisiatif ini juga diharapkan mampu mendorong investasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang secara langsung akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
asisten iii setdako pagaralam h hermawan menyampaikan apresiasinya terhadap program ini.
baca juga:alasan mendesak elen setiadi percepat realisasi pembangunan 5 flyover perlintasan kereta api di sumsel
baca juga:kasi intelijen kejari muara enim lakukan kegiatan exit meeting pengamanan pembangunan strategis
“layanan pbg 10 jam selesai nantinya akan menjadi solusi konkret untuk menyederhanakan birokrasi. dan tentu hal ini akan sangat membantu masyarakat kota pagaralam dalam mendapatkan hunian yang layak,” tutur hermawan.
hal ini sekaligus merupakan komitmen pemerintah kota pagaralam dalam mendukung program nasional, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 
kementerian dalam negeri (kemendagri) meminta agar seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota segera menerbitkan peraturan mengenai pembebasan persetujuan bangunan gedung (pbg) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr). 
di samping pembebasan pbg, pemerintah kabupaten dan kota di indonesia harus juga menerbitkan peraturan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) dari 5 persen menjadi 0 persen bagi mbr.
baca juga:dorong kemajuan oku timur, ini prioritas pembangunan daerah tahun 2025
baca juga:buka musrenbang rkpd 2025 dan rpjpd 2025-2045, pj bupati tekankan 4 prioritas pembangunan daerah
mendagri tito karnavian menerangkan sampai saat ini sudah terdapat sebanyak 185 kabupaten/kota yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah terkait pembebasan bphtb dan percepatan pbg.
jumlah ini mengalami peningkatan signifikan setelah dilakukan koordinasi intensif, termasuk melalui zoom meeting dengan 2.000 peserta dari berbagai daerah.
"kami menargetkan, seluruh daerah sudah menerbitkan peraturan ini paling lambat 31 januari 2025. setelah itu kami akan mengevaluasi dan mengumumkan daerah-daerah mana yang belum melaksanakannya," tegas tito saat menghadiri mal pelayanan publik kabupaten sumedang pada rabu (15/1/2025).
1. permohonan pbg jadi makin cepat selesai
baca juga:rakor forum penataan tata ruang dan siswastek: wujudkan sinkronisasi rencana pembangunan sektoral di sumsel
baca juga:kebutuhan dan harapan masyarakat harus masuk rencana pembangunan jangka panjang daerah
menurut mendagri, program ini adalah bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung pembangunan rumah bagi mbr. sedangkan proses persetujuan bangunan gedung yang sebelumnya memakan waktu hingga 45 hari, kini dapat dipercepat menjadi hanya sepuluh hari. 
"kebijakan ini merupakan bentuk dukungan penuh dari pemerintah, termasuk dari kementerian dalam negeri untuk mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
2. pemerintah berkolaborasi bersama kabupaten dan kota
ditegaskan pula oleh tito, bahkan dalam praktiknya di tangerang (banten) dan sumedang, penyelesaian pbg dapat dilakukan kurang dari empat jam. menurut dia hal ini sangat mempermudah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam membangun gedung.
"ini adalah bukti nyata kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya.