Google Advertisement Below

Wakajati Sumsel Pimpin Ekspose Perkara Ini, Apa Hasilnya?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Selasa , 21 Jan 2025 - 17:27

Wakajati Sumsel Pipuk Firman Priyadi memimpin Ekspose Perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diajukan oleh Kejari Palembang untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif.--Humas Kejati Sumsel

Meskipun demikian perlu digarisbawahi bahwa Keadilan Restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.

Permohonan Penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif.

Google Advertisement Below

Khusus untuk perkara Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabikitasi harus mempertimbangkan bahwa Tersangka hanya sebagai pecandu, penyalahguna atau korban penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri

Serta tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar dan kurir terkait jaringan gelap Narkotika.

"Alasan persetujuan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative," ungkapnya.

Yaitu berdasarkan hasil laboratorium forensik teresangka positif menggunakan narkotika dibuktikan dengan hasil urine, darah atau DNA yang positif mengandung zat Napza.

Tersangka juga tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (End User), dan belum pernah dipidana.

Tersangka tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari.

Serta tersangka dikualifikasi sebagai pencandu Narkotika, korban Penyalahguna Narkotika atau Penyalahguna Narkotika berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu.

wakajati sumsel pimpin ekspose perkara ini, apa hasilnya?                            palembang, koranpalpres.com - wakil kepala kejaksaan tinggi (wakajati) sumatera selatan (sumsel) pipuk firman priyadi, sh, mh. memimpin ekspose perkara penyalahgunaan narkotika untuk yang pertama kalinya diajukan oleh kejaksaan negeri palembang, selasa 21 januari 2025.
untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan keadilan restoratif.
"pada kegitan tersebut wakil kepala kejaksaan tinggi didampingi oleh asisten tindak pidana umum, koordinator," ujar kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, s.h., m.h. 
kemudian para kepala seksi bidang tindak pidana umum kejaksaan tinggi sumatera selatan serta kepala seksi bidang tindak pidana umum kejaksaan negeri palembang beserta jajaran. 
baca juga:pejabat tinggi kejati sumsel ini pimpin apel integritas menuju wbbm, siapa?
baca juga:jajaran pejabat kejati sumsel ikuti rakernas kejaksaan ri secara daring, acara apa?
adapun perkara penyalahgunaan narkotika yang diajukan kejaksaan negeri palembang dengan tersangka atas nama muhammad romadoni bin surya gunawan.
yang disangkakan melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
atau pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
"penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penyelesaian penananganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif," katanya.
baca juga:asintel kejati sumsel hadir dalam rakor diselenggarakan pemprov, tentang apa?
baca juga:wah! ternyata pejabat kejati sumsel ini jadi narasumber webinar pr bandung, siapa dan apa temanya?
ini sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukum hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum serta menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. 
melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tercederai rasa ketidakadilan.
meskipun demikian perlu digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.
permohonan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.
baca juga:rapat penetapan pasangan cagub dan cawagub sumsel, ada perwakilan kejati sumsel, siapa?
baca juga:pejabat kejati sumsel ini ikuti pembekalan jaksa agung muda pengawasan, siapakah itu?
khusus untuk perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi berdasarkan pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021.
penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabikitasi harus mempertimbangkan bahwa tersangka hanya sebagai pecandu, penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri
serta tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar dan kurir terkait jaringan gelap narkotika.
"alasan persetujuan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative," ungkapnya.
baca juga:kejati sumsel ikuti pelaksanaan syukuran secara daring, dalam rangka apa?
baca juga:pimpin apel gabungan kejati sumsel dan kejari palembang, berikut ini pesan kajati
yaitu berdasarkan hasil laboratorium forensik teresangka positif menggunakan narkotika dibuktikan dengan hasil urine, darah atau dna yang positif mengandung zat napza.
tersangka juga tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user), dan belum pernah dipidana.
tersangka tertangkap tangan dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari.
serta tersangka dikualifikasi sebagai pencandu narkotika, korban penyalahguna narkotika atau penyalahguna narkotika berdasarkan hasil asesmen terpadu.
baca juga:pejabat kejati sumsel ini hadir di kegiatan pengamanan malam tahun baru, siapa?
baca juga:kejari lahat hadiri undangan rapat di kejati sumsel, tentang apa?
selanjutnya setelah dilakukan ekspose tersebut, jaksa agung muda tindak pidana umum dalam hal ini diwakili oleh direktur b, bapak wahyudi, s.h., m.h. menyetujui permohonan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.
yaitu dengan melakukan rehab medis dan sosial selama 2 (dua) bulan melalui rawat inap di rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat ernaldi bahar provinsi sumatera selatan.
"dengan disetujuinya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi tersebut," akunya.
ini berdasarkan pedoman jaksa agung ri no 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa tersebut.
baca juga:pelaksanaan penyerahan dipa ta 2025 di griya agung, ternyata ada perwakilan kejati sumsel, siapa?
baca juga:pejabat kejati sumsel ini buka pelatihan via offline dan online dengan peserta seluruh satker se-sumbagsel
hal ini menjadi pertama kalinya untuk perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan restorative justice di wilayah hukum kejaksaan tinggi sumatera selatan.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"