Kajati Sumsel Pimpin Briefing Bersama, Apa Pembahasannya
Kajati Sumsel Dr. Yulianto, S.H., M.H memimpin Briefing bersama para Asisten pada Kejati Sumsel, Kabag TU, Kejari se-Sumsel dan Koordinator pada Kejati Sumsel. --Humas Kejati Sumsel
PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. Yulianto, S.H., M.H memimpin Briefing bersama para Asisten pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kabag TU, Kejari se-Sumsel dan Koordinator pada Kejati Sumsel.
Turut mendampingi Kajati Sumsel Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Pipuk Firman Priyadi, S.H., M.H.
"Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Sosialisasi Penyampaian Hasil Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025," ujar Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H, Senin 3 Februari 2025.
Pada pelaksanaan kegiatan kali ini masing–masing peserta diminta untuk dapat mempresentasikan strategi kinerja pada tahun 2025.
BACA JUGA:Ada Demo di Depan Mapolda Sumsel, Siapa dan Tentang Apa
BACA JUGA:Kegiatan Menyehatkan Ini Jadi Aktifitas Memulai Hari Kerja di Kejati Sumsel, Apa?
Yang dihubungkan dengan hasil RAKERNAS 2025, melaporkan penyerapan anggaran, update penanganan perkara dan peta ekonomi.
Kemudian sosialisasi pengimplementasian kebijakan dari pimpinan, persiapan operasionalisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di masing–masing satuan kerja.
Dan juga pembahasan mengenai strategi Pengawasan Melekat dan Pengawasan Internal kepada seluruh pegawai.
Dalam arahan kepada seluruh jajarannya, Kajati Sumsel menegaskan bahwa pada Tahun 2025 ini mentargetkan 5 Kejaksaan Negeri di Wilayah Sumatera Selatan bisa mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
BACA JUGA:Mantap! Kejati Sumsel Dapatkan Predikat Ini Dari Menpan RB, Apa Itu?
Tingkatkan soliditas dan selalu menjaga marwah lembaga. "Jangan melakukan kegiatan yang menciderai lembaga dan menjaga kondusitivitas di daerah masing-masing," katanya.
Untuk itu harus melaksanakan optimalisasi manajemen media sosial untuk meningkatkan public trust dari masyarakat, laksanakan asas kesetaraan, serta laksanakan kinerja berbasis anggaran.