Reses Dapil IV DPRD Sumsel, Warga OKU Timur Keluhkan Infrastruktur
Keluhan infrastruktur warga OKU Timur dalam reses DPRD Sumsel-Rosalini koranpalpres.com-
OKU TIMUR, KORANPALPRES.COM - Sebagian besar warga di Kabupaten OKU Timur masih mengeluhkan kondisi infrastruktur penunjang kehidupan sehari-hari. Terutama kondisi jalan dan jembatan.
Keluhan-keluhan tersebut setidaknya disampaikan warga di tiga kecamatan yakni Kecamatan Martapura, Kecamatan Belitang, dan Kecamatan BP Peliung kepada anggota Dapil IV DPRD Sumsel yang datang berkunjung.
Kunjungan anggota Dapil IV ke tiga kecamatan tersebut dalam rangka reses masa sidang II tahun 2025 DPRD Sumsel yang berlangsung pada 10 hingga 17 Februari 2025.
Reses kelompok Dapil IV diikuti Angga Saputra, SH, MM dari partai Gerindra sebagai koordinator dengan anggota Lindawati Syaropi, SH, MM dari partai Golkar, Dra Hj Nilawati dari PKB, dan Ir H Syahruddin, ST, MM dari partai Perindo.
BACA JUGA:Reses DPRD Sumsel, Dapil I Pertanyakan Kinerja Bank Sumsel Babel
BACA JUGA:Guru dan Siswa SMAN 1 Palembang Ungkap Keluhan Saat Reses DPRD Sumsel
Dalam setiap dialog yang digelar di beberapa desa di tiga kecamatan itu, rata rata warga mengeluhkan kondisi jalan, drainase, listrik yang tak stabil, jembatan yang rusak, dan penerangan jalan yang belum ada.
Warga pun minta pemerintah memperbaiki semua infrastruktur tersebut agar aktivitas warga menjadi lancar.
“Memang tidak bagusnya drainase menjadi penyebab air tergenang dan bisa saja menyebabkan banjir. Aspirasi warga ini kita tampung dan akan kita perjuangkan di sidang paripurna nanti,” kata Koordinator Dapil IV, Angga Saputra.
Seperti di Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura. Di sini banyak warga meminta kepada Dapil IV agar segera memperbaiki jalan yang sudah rusak dan jembatan yang pondasinya patah.
BACA JUGA:Reses Dapil VI DPRD Sumsel, Warga Keluhkan Infrastruktur yang Memprihatinkan
BACA JUGA:Reses Dapil IV DPRD Sumsel, Warga OKU Timur Minta Perbaikan Jalan dan Jembatan
“Selain itu ada juga yang meminta bantuan untuk organisasi kepemudaan, dan alat-alat rebana serta pembangunan gedung kantor desa. Semua kita tampung dan kita perjuangkan nanti,” kata Angga.
Tidak hanya itu, masalah pelayanan kesehatan juga menjadi permasalahan yang disampaikan masyarakat, terutama terkait program BPJS KIS.