Pj Sekda Sebut Pandangan Umum di Fraksi DPRD Dapat Jadi Bahan Pengkajian

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Rabu , 13 Dec 2023 - 18:07

Pj Sekda di sidang paripurna DPRD Pagaralam-Diskominfo Pagaralam-

"Kami sangat mengharapkan Rancangan Peraturan Daerah itu selanjutnya bisa dilanjutkan dalam pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Pagaralam dengan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam disertai tim ahli. Dengan demikian, dapat diterima dan ditetapkan dalam keputusan bersama antara Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam," tukas Pj Walikota Lusapta.

Nomenklatur atau Tata Nama sendiri adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, semua nomenklatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Nomenklatur Jabatan Pelaksana digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk beberapa hal berikut.

Di antaranya penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, dan pemberhentian.

Dari nomenklatur yang diusulkan Pemerintah Kota Pagaralam tadi ada beberapa yang menarik dicermati.

Misalnya pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, saat ini berada di 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kedua Dinas itu yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama ini berada dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan Pengelolaan Pasar. Sedangkan Bidang Tenaga Kerja berada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Jadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja ini adalah peleburan beberapa bidang dari dua OPD berbeda.

Sedangkan dinas-dinas lain yang diusulkan lebih menunjukkan ke arah profesionalisme yang lebih baik tampaknya.

Misalnya perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

pj sekda sebut pandangan umum di fraksi dprd dapat jadi bahan pengkajian                            palembang, koranpalpres.com – usulan pemerintah kota pagaralam mengenai raperda kota pagaralam semester ii tahun 2023 yang telah diajukan,  tampaknya akan dibahas oleh pihak legislatif kota pagaralam.
pj sekretaris daerah (sekda) rano fahlesi, menghadiri rapat paripurna xiv sidang iii dprd kota pagaralam, yang dipimpin wakil ketua i dprd pagaralam hj. dessy siska, didampingi wakil ketua ii efsi dan diikuti anggota dprd kota pagaralam, forkopimda pagaralam, dan jajaran pemkot pagaralam, bertempat di ruang sidang utama dprd kota pagaralam.
paripurna dengan agenda jawaban pj walikota pagaralam terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dprd pagaralam tentang rancangan peraturan daerah (raperda) kota pagaralam semester ii tahun 2023, dilanjutkan dengan masukan terhadap raperda kota pagaralam i, ii dan iii dprd kota pagaralam.
pj sekda rano fahlesi, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada anggota dprd kota pagaralam yang telah membahas, mengoreksi dan memberikan masukan terhadap raperda kota pagaralam semester ii tahun 2023 yang telah diajukan, melalui pandangan umum fraksi nasdem, fraksi gerindra, fraksi golkar, fraksi pks, fraksi pdi perjuangan dan fraksi nurani amanat bintang bangkit indonesia. yang disampaikan pada rapat paripurna xiv sidang ii pada 11 desember lalu.
baca juga:paripurna ke 46 dprd oku timur, ini prioritas daerah tahun 2024
dalam penyampaian jawaban, pj sekda berharap dapat memenuhi apa yang menjadi usul, saran, imbauan yang telah disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi dprd kota pagaralam dapat menjadi bahan pengkajian baik kualitas maupun kuantitas dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk masyarakat kota pagaralam
ada beberapa usulan untuk perubahan nama instansi atau perubahan nomenklatur di lingkungan pemerintah kota pagaralam.
hal itu diketahui setelah pj walikota pagaralam h. lusapta yudha kurnia menyampaikan usulan program pembentukan peraturan daerah kota pagaralam tahun 2023.
usulan itu tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dalam rapat paripurna dprd kota pagaralam ke-xiv sidang ke-1 di ruang sidang utama dprd kota pagaralam, kemarin.
baca juga:puluhan wartawan segel kantor sekretariat dprd muratara, ini alasannya
program yang disampaikan ini merupakan salah satu program pembentukan peraturan daerah kota pagaralam yang masuk ke dalam pembahasan pada semester ii tahun 2023.
pembahasan tersebut dalam program mengatur mengenai beberapa dinas dan badan yang mengalami perubahan nomenklatur, sehingga perlu ditetapkan dengan peraturan daerah (perda).
setidaknya ada 7 perubahan yang diusulkan pemrintah kota pagaralam dalam perubahan nomenklatur di tingkat satuan perangkat daerah itu.
perubahan yang diusulkan antara lain: dinas perindustrian dan perdagangan, dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan tenaga kerja, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, badan keuangan dan aset daerah, dan badan pendapatan daerah.
baca juga:dprd palembang-pemkot setujui bersama apbd anggaran tahun 2024, ini besarannya
"kami sangat mengharapkan rancangan peraturan daerah itu selanjutnya bisa dilanjutkan dalam pembahasan bersama antara pemerintah kota pagaralam dengan bapemperda dewan perwakilan rakyat daerah kota pagaralam disertai tim ahli. dengan demikian, dapat diterima dan ditetapkan dalam keputusan bersama antara walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kota pagaralam," tukas pj walikota lusapta.
nomenklatur atau tata nama sendiri adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah.
berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 25 tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, semua nomenklatur jabatan fungsional umum (jfu) yang sudah ada sebelum peraturan menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur jabatan pelaksana.
nomenklatur jabatan pelaksana digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk beberapa hal berikut.
baca juga:cahaya letakkan jabatan bupati dan wabup lahat pada paripurna dprd, berikut ini capaian yang terlaksana
di antaranya penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, dan pemberhentian.
 dari nomenklatur yang diusulkan pemerintah kota pagaralam tadi ada beberapa yang menarik dicermati.
misalnya pembentukan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan tenaga kerja, saat ini berada di 2 (dua) organisasi perangkat daerah (opd)
kedua dinas itu yakni dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu.
baca juga:reses dapil ii dprd palembang tampung keluhan warga, ini yang mendominasi di tiga kecamatan
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah selama ini berada dalam dinas perindustrian dan perdagangan, koperasi dan umkm dan pengelolaan pasar. sedangkan bidang tenaga kerja berada di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
jadi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan tenaga kerja ini adalah peleburan beberapa bidang dari dua opd berbeda.
sedangkan dinas-dinas lain yang diusulkan lebih menunjukkan ke arah profesionalisme yang lebih baik tampaknya.
misalnya perubahan nomenklatur badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) menjadi badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.
baca juga:dprd gelar jawaban walikota palembang terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi
perubahan nomenklatur mengacu perpres nomor 78 tahun 2021 tentang badan riset dan inovasi nasional. selain itu juga mengacu permendagri nomor 120/5434/sj tentang pembentukan badan riset dan inovasi daerah (brida).
dinas atau badan baru itu tersebut akan bertugas melaksanakan kegiatan riset dan inovasi di daerah.
pembentukan brida tersebut akan terintegrasi dengan opd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. tentunya di bidang perencanaan pembangunan. begitu pun opd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
baca juga:rapat paripurna ke vii, anggota dprd prabumulih sahkan apbd tahun 2024
pembentukan brida disatukan bersama badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), maka nomenklaturnya adalah badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.
pembentukan dinas atau badan baru tersebut saat ini masih dalam tahap usulan. tentunya hal tersebut akan menjadi pembahasan di kalangan legislatif.
karena untuk memperkuatnya menjadi peraturan daerah tentu saja harus ada kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekut. koe