Kontroversi Dibalik Kebijakan Jam Buka Lapak di Pasar Raya Padang

Reporter: Fadhila Qisthi |

Editor: Firyansyah |

Sabtu , 16 Dec 2023 - 11:27

Kontroversi Dibalik Kebijakan Jam Buka Lapak di Pasar Raya Padang -Maps/Raj Tualeka-

kontroversi dibalik kebijakan jam buka lapak di pasar raya padang                             oleh : fadhila qisthi (mahasiswi ilmu politik universitas andalas) 
perekonomian merupakan sektor utama dan indeks kualifikasi pengukuran kesejahteraan bagi suatu negara, suatu negara dikatakan maju dan sejahtera jika sektor perekonomian yang ada di negara tersebut dapat berjalan sesuai pilarnya serta skala pertumbuhan pendapatan fiskal yang cukup tinggi dan merata. 
perekonomian indonesia sendiri memiliki 3 pilar utama sebagai penyokong perkembangan ekonomi di indonesia di antaranya bums, bumd, koperasi. dari pilar-pilar tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem perekonomian di indonesia sendiri dikuasai oleh 2 kelompok yaitu pihak swasta dan juga pemerintah. 
sementara itu sektor-sektor unggulan sebagai penopang kegiatan ekonomi di indonesia terdiri dari 12 sektor yaitu di antaranya meliputi sektor perdagangan, industri pupuk dan pestisida, bangunan, industri mesin, industri kimia, alat-alat dan perlengkapan listrik, industri makanan lainnya, angkutan darat, listrik, gas dan air bersih, jasa lainnya, industri barang karet.
baca juga:10 tips menembus seleksi sbmptn, no 7 harus dijaga betul!
baca juga:krisis pengungsi rohingya di aceh: tantangan kemanusiaan, dan dilema kebijakan
dan sektor yang menjadi penyumbang kontribusi terbesar bagi perekonomian indonesia yaitu sektor industri manufaktur hal ini dibuktikan dengan pencapaian produk domestik bruto (pdb) nasional sebesar 16,30 persen pada triwulan 2 tahun 2023, di mana konsistensi industri pengolahan nonmigas yang memberikan kontribusi paling besar untuk pdb. 
 selain itu sektor perdagangan juga turut memberikan kontribusi signifikan terkait pertumbuhan ekonomi di indonesia. sektor perdagangan di indonesia sendiri mencakup aspek yang luas baik itu dari perusahaan, industri pabrik maupun pasar yang menjadi media sarana dan prasarana terjadinya transaksi jual beli baik itu meliputi produk maupun jasa.
pasar sendiri juga memberikan peran penting dan besar manfaatnya dalam mendukung kelancaran proses distribusi serta penyaluran barang ataupun jasa dari produsen kepada konsumen. 
dengan adanya peran penting tersebut pemerintah setempat tentunya pasti memberlakukan suatu kebijakan guna mengatur dan menata jalannya stabilisasi dan keamanan wilayah pasar.
baca juga:analisis terjadinya inflasi: kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi di provinsi jambi
baca juga:peduli lingkungan lewat kesenian ala ukmk teater arafah uin raden fatah, ini penjelasannya
tak jarang kebijakan yang diberlakukan tersebut juga mengundang kontra dari pedagang pasar karena merasa dirugikan dari pemberlakuan kebijakan tersebut. 
seperti yang terjadi di pasar raya yang berada di kota padang, di mana pemerintah setempat baru baru ini memberlakukan suatu kebijakan mengenai aturan pembatasan jam buka lapak bagi para pedagang pasar raya yang biasanya dari pagi berubah menjadi pukul 3 sore.
tentunya kebijakan ini banyak mengundang protes, kritikan dan kontra dari para pedagang karna oleh adanya kebijakan tersebut banyak pedagang yang merasa dirugikan.
menurut informasi yang diperoleh dari salah satu pedagang di pasar raya, kebijakan ini baru dimulai efektifnya dalam kurun waktu seminggu kebelakang, sebenarnya kebijakan ini pemberlakuannya sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, namun baru sekarang pengaplikasiannya yang sudah ketat.
baca juga:kuliah di stit al mathiriyah muratara menawarkan keunggulan ini 
baca juga:peringati hari guru, pgri oku timur:transformasi guru wujudkan indonesia maju
dimana biasanya para pedagang berjualan dan membuka gerai dari pagi hari, sekarang berganti menjadi pukul 3 sore. dan barang-barang yang akan dijual pun tidak bisa ditinggalkan di lokasi tempat penjualan.
tentunya dari hal ini para pedagang harus mencari tempat yang cukup jauh untuk meletakkan segala barang dagangannya. ditambah lagi dengan jam buka lapak yang sekarang dirubah menjadi pukul 3 sore, para pedagang juga harus menyiapkan dan menata segala barang dagangan yang dipindahkan tadi. hal ini tentunya menganggu efisiensi waktu.
sehingga menambah hambatan dalam berjualan bagi para pedagang di pasar raya. 
tidak hanya menghambat efektivitas jam berjualan bagi para pedagang, kebijakan ini juga menimbulkan kerugian baik dari segi materil maupun tenaga.
baca juga:sangat membanggakan, mahasiswi cantik ini sabet 2 beasiswa sekaligus di uin imam bonjol padang
baca juga:kisah mahasiswi cantik asal palembang lulus tercepat dengan predikat pujian, ini trik jitunya 
para pedagang juga berpendapat bahwa kebijakan ini diberlakukan secara sepihak saja tanpa memikirkan bagaimana nasib dan pendapat para pedagang serta aspirasi dari warga sekitar pasar. 
 dengan adanya kebijakan ini para pedagang berpendapat bahwa peluang mereka mendapat keuntungan sangat minim, disebabkan modal yang dikeluarkan saja hitungannya lebih besar dari keuntungan yang diperoleh.
hal ini dikarenakan ongkos penjualan yang tinggi akibat sewa angkut barang tadi. dan juga ditambah jam buka lapak yang kurang efektif untuk meningkatkan nilai penjualan.
dari hal tersebutlah yang menimbulkan banyak kontra dari para pedagang. para pedagang beranggapan bahwa kebijakan ini bukan malah mensejahterakan mereka, sebaliknya malah membuat usaha yang mereka jalankan hancur karena menimbulkan banyak kerugian dari berbagai aspek tadi.
baca juga:uin raden fatah bangun kerjasama dengan kampus lintas negara, langkah menuju perguruan tinggi dunia
dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, untuk menyalurkan aspirasi. sejumlah pedagang kaki lima yang ada di pasar raya juga turut melakukan aksi protes di areal jalan raya yang ada di sekitaran kawasan pasar. 
dengan adanya kebijakan ini para pedagang berharap, bahwa pemerintah setempat seharusnya melakukan uji coba terlebih dulu dan melihat langsung kondisi di lapangan, terkait bagaimana pengaruh kebijakan tersebut bagi para pedagang.
apakah menguntungkan atau sebaliknya merugikan. sehingga dapat dipertimbangkan dan diputuskan lagi, mengenai pemberlakuan kebijakan tersebut. 
disamping itu para pedagang berharap pemerintah bisa memberikan solusi terbaik mengenai kebijakan yang ada sehingga kesejahteraan para warga pasar dapat terjamin dan juga aturan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. *