Soroti Vonis Bebas Ronald Tanur, Mahasiswa Universitas Andalas ini Tangkap Sinyal Bahaya dari Mafia Peradilan

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 02 May 2025 - 16:52

Artikel berjudul "Vonis Bebas yang Mengguncang Publik: Sinyal Bahaya dari Mafia Peradilan" ditulis oleh Tanzilla Wulandari, Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.--freepik

KORANPALPRES.COM - Putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, menimbulkan gelombang reaksi keras dari masyarakat luas.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Vonis ini dijatuhkan pada Senin, 8 April 2024, di ruang Cakra PN Surabaya.

Padahal, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara atas dakwaan penganiayaan yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Jaksa juga meminta agar terdakwa membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar Rp263,6 juta.

Perbedaan mencolok antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menimbulkan pertanyaan besar serta kecurigaan publik terhadap integritas lembaga peradilan.

Putusan bebas tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial dan pemberitaan nasional.

Publik mempertanyakan bagaimana mungkin bukti-bukti seperti rekaman CCTV, hasil visum, serta kesaksian dari beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan tidak cukup untuk meyakinkan hakim tentang keterlibatan terdakwa.

Dalam kronologi yang terungkap, peristiwa terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Surabaya pada 3 Oktober 2023.

soroti vonis bebas ronald tanur, mahasiswa universitas andalas ini tangkap sinyal bahaya dari mafia peradilan                            artikel berjudul "vonis bebas yang mengguncang publik: sinyal bahaya dari mafia peradilan" ditulis oleh tanzilla wulandari, mahasiswa departemen ilmu politik, universitas andalas, padang, sumatera barat.
koranpalpres.com - putusan bebas terhadap terdakwa gregorius ronald tannur dalam kasus kematian kekasihnya, dini sera afrianti, menimbulkan gelombang reaksi keras dari masyarakat luas.
majelis hakim pengadilan negeri surabaya menyatakan bahwa ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan kematian.
vonis ini dijatuhkan pada senin, 8 april 2024, di ruang cakra pn surabaya.
baca juga:cuma bisa elus dada, mahasiswa universitas andalas endus ada undang-undang jadi alat perusak lingkungan
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil praktik pendidikan politik, suatu narasi atau sebuah urgensi?
padahal, sebelumnya jaksa penuntut umum (jpu) telah menuntut ronald dengan hukuman 12 tahun penjara atas dakwaan penganiayaan yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) kuhp.
jaksa juga meminta agar terdakwa membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar rp263,6 juta.
perbedaan mencolok antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menimbulkan pertanyaan besar serta kecurigaan publik terhadap integritas lembaga peradilan.
putusan bebas tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial dan pemberitaan nasional.
baca juga:mahasiswa universitas andalas kritik realisasi dana kur: dari rakyat, oleh negara, untuk oknum?
baca juga:mahasiswa universitas andalas ini prihatin minimnya generasi melek hukum di era digital, solusinya?
publik mempertanyakan bagaimana mungkin bukti-bukti seperti rekaman cctv, hasil visum, serta kesaksian dari beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan tidak cukup untuk meyakinkan hakim tentang keterlibatan terdakwa.
dalam kronologi yang terungkap, peristiwa terjadi di sebuah tempat hiburan malam di surabaya pada 3 oktober 2023.
setelah peristiwa tersebut, korban ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kemudian dinyatakan meninggal dunia.
ketika vonis bebas dijatuhkan, muncul kecurigaan yang mengarah pada latar belakang sosial terdakwa.
baca juga:bukan opini biasa, mahasiswa universitas andalas berani sorot fenomena hukum yang hidup di tengah masyarakat
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil para oknum yang anti jurnalis, dijamin kebakaran jenggot!
gregorius ronald tannur merupakan anak dari anggota dpr ri dari fraksi partai kebangkitan bangsa (pkb).
status tersebut memberi asumsi bahwa ia memiliki jaringan, akses kekuasaan, dan perlindungan politik yang tak dimiliki masyarakat biasa.
maka tidak mengherankan jika publik mencium aroma ketidakadilan yang kian pekat.
inilah yang membuat publik mencurigai adanya praktik mafia peradilan.
baca juga:soroti kasus korupsi di lpei, mahasiswa universitas andalas prihatin lemahnya sistem hukum indonesia
baca juga:wow! mahasiswa universitas andalas blak-blakan mengungkap wajah gelap media sosial dari 3 sudut pandang 
istilah "mafia peradilan" merujuk pada praktik korupsi, kolusi, atau penyalahgunaan wewenang di lembaga hukum, demi kepentingan pribadi atau kelompok.
mafia peradilan merusak sistem dari dalam merusak  keadilan dan membunuh kepercayaan rakyat terhadap supremasi hukum.
kasus ronald seakan membuka kembali luka lama bangsa ini: bahwa hukum bisa tunduk pada “money, money, money and power.”
ketika kekuasaan bisa membungkam nurani hukum, maka keadilan tak lagi berfungsi.
baca juga:uin raden fatah jalin kerja sama dengan universitas andalas, siap-siap yang mau kuliah kedokteran!
baca juga:simak! mahasiswa universitas andalas beber fakta hashtag twitter dalam krisis konten kontroversial hollywings
bila uang dan jabatan bisa membeli putusan, untuk siapa sebenarnya hukum ditegakkan?
keadilan seharusnya menjadi hak seluruh warga negara, sebagaimana diamanatkan sila kelima pancasila: "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia."
namun dalam realitas, hukum kita justru kerap bersifat tajam ke bawah, tumpul ke atas.
lihat saja kasus nenek asyani pada tahun 2015 yang sempat divonis 1 tahun 1 bulan penjara hanya karena dituduh mencuri kayu milik perhutani, padahal pembuktian terhadap tuduhan itu sangat lemah.
baca juga:luar biasa! mahasiswa universitas andalas kenalkan hari anti korupsi sedunia kepada anak-anak tk dian andalas 
baca juga:sosialisasikan hakordia, mahasiswa universitas andalas ulas integritas pilar utama dalam melawan korupsi
bandingkan dengan kasus ronald, yang didakwa dalam kasus yang merenggut nyawa seseorang, namun justru berakhir dengan vonis bebas.
realitas ini menciptakan jurang keadilan yang makin lebar.
ketika rakyat kecil dihukum berat atas kesalahan ringan, sementara orang berkuasa bisa lolos dari jeratan hukum.
maka sistem keadilan telah gagal memenuhi fungsinya yang paling mendasar.
baca juga:peran hukum dalam menjaga etika jurnalistik di media massa, ini ulasan mahasiswa universitas andalas 
baca juga:mahasiswa universitas andalas mengupas tuntas dari a-z permen sapi sebagai pakan tambahan ternak ruminansia
ketimpangan hukum yang terus berulang ini menciptakan krisis kepercayaan yang serius di tengah masyarakat.
rakyat kehilangan tempat untuk mengadu.
hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi alat bagi para elite.
ia tidak lagi menjadi singa penjaga keadilan, tetapi berubah menjadi kucing jinak bagi siapa saja yang memberi makan.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut ada pangan lokal yang terlupakan di sumatera barat, coba tebak!
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut rahasia pemandian aia baba menjaga pelestarian alam lima puluh kota 
jika hal ini terus dibiarkan, maka bukan hanya kepercayaan publik yang hancur, melainkan juga legitimasi negara itu sendiri.
sebab negara yang kehilangan wibawanya adalah negara yang gagal menjaga keadilan.
kasus ronald tannur seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk melakukan pembersihan menyeluruh terhadap praktik kotor dalam tubuh peradilan.
pertama, pengawasan terhadap hakim dan aparat hukum lainnya harus diperketat.
baca juga:ekosistem tapir di pasaman barat terancam! mahasiswa universitas andalas tawarkan solusi jitu
baca juga:mahasiswa universitas andalas bocorkan kunci swasembada pangan berkelanjutan di indonesia, apa aja ya?
komisi yudisial, mahkamah agung, dan komisi pemberantasan korupsi (kpk) harus bersinergi dan lebih aktif mengawasi serta menindak segala bentuk penyimpangan.
kedua, transparansi proses peradilan harus ditingkatkan.
publikasi rekaman sidang, dokumen pembuktian, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil putusan harus dibuka ke publik.
masyarakat berhak tahu dasar dari setiap keputusan yang diambil.
baca juga:keanekaragaman hayati kabupaten kerinci, mahasiswa universitas andalas sebut warisan alam yang harus dijaga 
baca juga:mahasiswa universitas andalas ungkap penyuluhan berbasis ilmu pengetahuan optimalkan hasil ternak
ketiga, sanksi yang tegas harus dijatuhkan kepada para pelanggar etika atau hukum, baik hakim, jaksa, maupun pengacara, yang terbukti terlibat dalam praktik mafia hukum.
tanpa efek jera, sistem akan terus dirusak dari dalam.
keadilan tidak bisa ditawar, apalagi dibeli.
jika mafia peradilan terus diberi ruang untuk tumbuh, maka negara ini perlahan-lahan akan hancur oleh bangsanya sendiri.
baca juga:mahasiswa universitas andalas ungkap strategi mengatasi permasalahan membuang sampah sembarangan di kampusnya
baca juga:mahasiswa universitas andalas dukung pemberantasan korupsi untuk mencapai indonesia emas 2045
jangan sampai keadilan hanya menjadi mimpi bagi rakyat kecil dan kenyataan bagi para elite.
saatnya masyarakat sipil, media, akademisi, dan seluruh elemen bangsa bersatu menjaga api keadilan tetap menyala.
jangan biarkan mafia peradilan menjadi normalitas.
jangan sampai kita menyesal karena telah membiarkan sistem ini dirusak dari dalam.
baca juga:mahasiswa universitas andalas gagas gerakan dari kampus ke masyarakat cegah dan berantas korupsi di indonesia
baca juga:fakta mengejutkan! mahasiswa universitas andalas ungkap bagaimana kekuatan moral hadapi penyimpangan korupsi
karena ketika hukum mati, maka matilah pula harapan rakyat.