KEBIJAKAN pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi di Indonesia dengan memperkuat fundamental ekonomi kedepan dan melanjutkan berbagai pembangunan, agar mempercepat transformasi ekonomi perlunya dorongan dari berbagai sektor yang berpotensi pertumbuhan yang besar.

Pertumbuhan ekonomi diarahkan lebih berkualitas dan inklusif yang ditunjukkan terutama kemampuan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan serta ketimpangan. 

Fundamental ekonomi domestik yang kokoh dan stabil tersebut ditopang oleh terjaganya inflasi di tingkat yang relatif rendah. 

Selain itu, kontribusi ekspor hilirisasi mineral dan sektor primer menopang peningkatan kinerja ekspor yang mendorong penguatan neraca berjalan. 

BACA JUGA:Mau Kuliah Gratis di Luar Negeri? Ini Daftar Beasiswa Tahun 2024

BACA JUGA:Kemiskinan dan Stunting Masih Menjadi Masalah Negara, Apakah Kebijakan Pemerintah Efektif dan Terlaksanakan?

Konsistensi atas penguatan neraca transaksi berjalan membuat Indonesia mampu keluar dari kelompok lima negara yang memiliki tingkat kerentanan pada fundamental ekonomi.

Dengan disahkannya RAPBN Tahun Anggaran 2024 pada rapat paripurna keenam DPR RI pada Kamis, 21 September 2023, pemerintah telah menyusun dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok–pokok kebijakan fiskal tahun 2024. 

RAPBN 2024 akan berperan melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi dan pengendalian inflasi). 

Selain itu APBN juga sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui 2 strategi utama.

BACA JUGA:Evaluasi Efektivitas Program Pengembangan Kepribadian (PKP) Dalam Menanggulangi Tingkat Stres Mahasiswa

BACA JUGA:Lega! Material Tutup Jalan Utama Desa Senuro Diratakan

Strategi jangka pendek difokuskan: untuk penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 % di tahun 2024, penurunan prevalensi stunting menjadi 14 % di tahun 2024, pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong peningkatan investasi.

Sedangkan strategi jangka menengah–panjang difokuskan untuk penguatan kualitas SDM,penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi pangan, mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirasi SDA, mendorong institutional reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi dan mendorong ekonomi hijau.