Pengangkatan Guru Honorer Melalui PPPK Menjadi Harapan Baru Bagi Kesejahteraan Guru di Indonesia

Reporter: Emir Fadillah Farzie Analim |

Editor: M Iqbal |

Selasa , 19 Dec 2023 - 16:14

pegawai pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS --freepik

pengangkatan guru honorer melalui pppk menjadi harapan baru bagi kesejahteraan guru di indonesia                            guru ialah pahlawan tanpa tanda jasa, mungkin kalimat inilah yang sangat tepat untuk menggambarkan sosok guru sesungguhnya. 
guru merupakan salah satu agen perubahan yang bertujuan mencetak sdm yang berkualitas bagi suatu bangsa.
namun sayangnya kondisi kesejahteraan guru di negeri ini sangat berbanding terbalik jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti malaysia, singapura hingga australia.
saat ini kesejahteraan guru di indonesia terkhususnya di daerah 3t sangat memprihatinkan, mulai dari gaji yang minim hingga masalah transportasi yang sulit.
baca juga:peringati hari guru, pgri oku timur:transformasi guru wujudkan indonesia maju
baca juga:guru diajak manfaatkan museum negeri sumsel, sumber belajar sejarah!
terlebih lagi jika guru tersebut ialah guru honorer non aparatur sipil negara atau non-asn.
saat ini guru honorer di indoesia mencapai 1,1 juta orang, namun kebutuhan di sekolah negeri hanya 363.760 orang saja.
belum lagi permasalahan pendapatan gaji yang tidak merata antara daerah 3t dengan daerah perkotaan sehingga dapat menimbulkan kesenjangan sosial bahkan kecemburuan sosial.
menurut pasal 96, pegawai pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-pns untuk mengisi jabatan asn, dan nantinya yang akan mengisi slot pekerja di instasi pemerintahan hanya diisi oleh pppk dan asn.
baca juga:lokakarya guru penggerak berlangsung sukses 
baca juga:gara gara ini pj walikota prabumulih larang guru buka les di rumah 
namun sayang jumlah pppk di instansi pemerintahan masih terbatas, tentunya hal inilah yang menjadi pr pemerintah selama bertahun-tahun untuk mengatasi masalah kesejahteraan guru ini.
pada 2023 pemerintah akhirnya mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini dan berusaha mengubah nasib para guru honorer di indonesia.
oleh karena itu kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) pun mengambil langkah melakukan perancangan rancangan undang-undang (ruu) dalam rapat paripurna komisi ii dpr ri.
untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi pppk secara bertahap.
baca juga:pemerintah optimisme tahun 2024, target rekrutmen 1 juta guru pppk akan terwujud
baca juga:kabar gembira! itb siapkan 2 beasiswa unggulan, bebas biaya kuliah dan dapat laptop gratis
adapun tujuan perancangan ruu tersebut dirumuskan untuk mencegah terjadinya pemecatan masal guru honorer, setidaknya hingga desember tahun 2024 mendatang.
tidak hanya itu melalui undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2023, presiden indonesia jokowi juga telah menyetujui aturan tersebut, dalam uu nomor 20 tahun 2023 mencakup penataan, vertifikasi, validasi hingga pengangkatan honerer menjadi asn.
saat ini, proses pengangkatan status pegawai honorer menjadi pns telah diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 48 tahun 2005 yang diubah dengan pp nomor 56 tahun 2012. 
melihat hasil survei yang dilakukan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (kemendikbudristek) di tahun 2022 hanya sekitar 150.000 guru honorer yang telah diangkat menjadi pppk, dari jumlah guru honorer seluruhnya yang mencapai 1,1 juta orang.
baca juga:dinilai berkomitmen kuat kembangkan profesi guru, pj gubernur agus fatoni diberi penghargaan oleh pgri sumsel
baca juga:50 guru raih anugerah gtk 2023 dari kemenag, ada guru kamu gak ya?
dan rencananya pada tahun ini menurut penuturan direktur jenderal guru dan tenaga kependidikan kemendikbudristek nunuk suryani, bahwasannya pada tahun ini akan ada pengangkatan guru honorer atau non asn menjadi pppk sebanyak 290.000 orang,
“tahun ini insyaa allah sedang dalam proses seleksi. itu akan bertambah lagi jumlah guru honorer yang diangkat menjadi asn pppk sebanyak 296 ribu," ujar nunuk suryani.
dengan adanya kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pppk ini para pengamat pun memprediksi, bahwasanya kesejahteraan guru di indonesia bisa lebih baik apalagi jika berbicara tentang jaminan kesejahtraan ekonomi bagi guru, terlebih lagi jika guru honorer non asn.
selain jaminan kesejahteraan ekonomi, pengangkatan guru honorer menjadi asn pppk juga akan memberikan kepastian dalam status hukum bagi guru sehingga akan mendapatkan jaminan perlindungan secara hukum dan kepastian karier.
baca juga:kisah guru penggerak datang jauh dari sigi dapat sepeda dari presiden jokowi
baca juga:peringati hari guru nasional, ada lomba bikin nasi goreng antarguru di sekolah ini
dan jika dengan kesejahteraan guru dapat diatasi oleh pemerintah, diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidkan di indonesia terutama kesejahteraan para tenaga pendidik. (emir fadillah farzie analim/ mahasiswa jurusan ilmu politik, universitas andalas)