Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Salah Satu Contoh Kasus Mahasiswa Korban Rudapaksa Pemilik Kost

Reporter: Bunga Annisa |

Editor: Firyansyah |

Kamis , 21 Dec 2023 - 15:28

Analisis kebijakan hukum terhadap salah satu contoh Kasus Mahasiswa Korban rudapaksa Pemilik Kost -Freepik -

Dari kasus ini sangat perlu diperhatikan karena sangat merugikan bagi sang korban, oleh karena itu sanksi yang harus diterima oleh pelaku harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan pada korban.

Berdasarkan yuridis pengaturan mengenai kejahatan kekerasan seksual menurut (Setiawan, 2018) telah diatur dalam ketentuan pasal 285 KUHP yang memiliki unsur yang harus di penuhi, salah satunya adalah kekerasan.

Maka sudah semestinya pula hukum pidana memberikan sanksi kepada pelaku setimpal dengan kejahatan rudapaksa yang telah dilakukan.

Selain itu, sanksi yang diberikan itu memberikan efek jera kepada pelaku dan juga memberi pelajaran agar tidak mengulangi tindakan kejahatan di kemudian hari.

Kasus kekerasan seksual ini pada umumnya biasa terjadi pada perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual.

Tetapi didalam artikel ini hanya terfokus pada kasus perempuan yang mengalami kekeasan seksual dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Sebab kekerasan seksual ini tidak hanya berhubungan dengan kriminalitas akan tetapi juga pada fenomena diskriminasi yang harus menjadi perhatian banyak pihak untuk memberikan perlindungan khususnya pada perempuan, yang mana tercantum dalam dalam UU Nomor 12 Tahun 2022.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPSK), “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak di tentukan dalam Undang-Undang ini.”

Oleh karena itu, dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2022 dan UU TPSK ini dapat menjadi atap perlindungan hukum tindak pidana seksual dan diharapkan agar memberikan kesadaran sosial dan hukuman kepada laki-laki maupun perempuan untuk menghargai manusia sebagai bagian hak asasi manusia dan juga menciptakan ruang publik yang aman tanpa adanya kekerasan seksual.

Diharapkan agar kedepan nya hukum di Indonesia lebih ditingkatkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Padahal berdasarkan indeks tingkat kejahatan di dunia Indonesia telah memasuki peringkat negara ke 46 dengan tingkat kejahatan yang cukup rendah.

Semoga saja kedepannya Indonesia dapat lebih berkembang lagi dan juga semakin aman kedepan. Perlunya kerjasama antara pihak pemerintah dalam menanggulangi kasus-kasus serupa upaya meminimalisir kejadian yang sama terulang kembali dan diperketat nya keamanan ditempat yang rawan terjadi tindak kejahatan serupa. *

analisis kebijakan hukum terhadap salah satu contoh kasus mahasiswa korban rudapaksa pemilik kost                             tindak pidana rudapaksa di indonesia menjadi pokok permasalahan paling sering terjadi di kalangan masyarakat.
sudah banyak sekali laporan tentang kasus ini yang bermunculan di media sosial.
kebanyak kasus ini terjadi pada perempuan dewasa bahkan anak dibawah umur pun menjadi salah satu korban.
semakin banyak pula perempuan terutama mahasiswa yang menjadi sasarannya.
baca juga:analisis kebijakan pemindahan ibu kota negara ke kalimantan
biasanya pelaku tindakan ini dari orang-orang asing yang tidak dikenal oleh korban, bahkan biasanya banyak pelaku yang merupakan orang-orang terdekat korban. 
melalui badan pusat statistik (bps) laporan jumlah korban kasus asusila di indonesia termasuk juga dengan kasus rudapaksa dan pencabulan semakin banyak sejak adanya pandemi covid-19.
di tahun 2020 dan 2021 ini jumlah kasus rudapaksa di indonesia berada di atas angka 5.900 kasus per tahun.
jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelum adanya pandemi yaitu pada tahun 2017 hingga 2019. 
baca juga:ai di indonesia : siap untuk diregulasi?
sumatera utara menjadi wilayah paling banyak laporan kasus rudapaksa pada tahun 2021 yang jumlahnya mencapai angka 904 kasus.
lalu diikuti oleh sumatera barat dan juga jawa tengah yang masing-masing melaporkan sebanyak 340 kasus dan 420 kasus.
sementara di wilayah kalimantan utara sendiri telah tercatat laporan kasus paling sedikit yaitu 20 kasus rudakpaksa.
dari banyaknya korban tindakan rudapaksa ini menjadi salah satu faktor terpenting untuk mangatasi dan menyelesaikan kasus ini, tetapi hal ini membutuhkan keberanian dari para korban dan juga masyarakat setempat untuk melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian, karena biasanya para korban mendapatkan ancaman dari pelaku dan hal ini yang membuat para korban merasa takut dan trauma.
baca juga:pengangkatan guru honorer melalui pppk menjadi harapan baru bagi kesejahteraan guru di indonesia
oleh karena itu, sangat diharapkan untuk mengadu kepada pihak kepolisian agar permasalahan ini dapat di proses dengan cepat dan para korban mendapatkan keadilan atas apa yang telah menimpa dirinya berupa pelindungan hukum oleh negara indonesia.
dalam dua bulan belakangan ini terdapat pula salah satu kasus yang membuat banyak orang tua khawatir, yaitu kasus rudapaksa mahasiswa uin sumatera utara (uinsu) yang menjadi salah satu korban permerkosaan oleh pemilik kostnya.
korban berinisial “r” berumur 25 tahun yang mejadi korban rudapaksa oleh anak pemilik kostnya, berlokasi didaerah kampus iv, uin sumatera utara, tuntungan, deli serdang pada selasa (17/10/2023). 
aksi pelaku ini diketahui memang berencana untuk rudapaksa korban dengan bersembunyi di dalam kamar mandi yang berada di kamar kost pribadi sang korban.
baca juga:mau kuliah gratis di luar negeri? ini daftar beasiswa tahun 2024
saat itu korban baru saja pulang dari kampusnya, pelaku ini langsung mengancam korban dengan benda tajam.
korban juga sempat melawan tetapi pelaku ini memukulnya, selain itu pelaku juga mengambil gambar korban sebagai bentuk ancaman.
dengan begitu pelaku memberikan beberapa luka fisik kepada korban berupa lebam di tangan dan juga bibirnya. 
setelah mendapatkan perlakuan seperi itu akhirnya korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada ibu kostnya.
baca juga:kemiskinan dan stunting masih menjadi masalah negara, apakah kebijakan pemerintah efektif dan terlaksanakan?
mendengar penuturan sang korban, ibu kost meminta maaf dan meminta sang korban untuk bungkam tentang masalah ini karena takut pelaku di penjara.
pihak kepolisisan setempat telah melakukan penyelidikan kasus di hari yang sama.
sementara korban disarankan untuk melakukan pemeriksaan visum di rumah sakit pirngadi medan.
setelah bercerita tentang masalah korban di atas yang merupakan sebuah tindak kejahatan pelecehan seksual yang dievaluasi dapat menurunkan harga diri perempuan.
baca juga:evaluasi efektivitas program pengembangan kepribadian (pkp) dalam menanggulangi tingkat stres mahasiswa
dari kasus ini sangat perlu diperhatikan karena sangat merugikan bagi sang korban, oleh karena itu sanksi yang harus diterima oleh pelaku harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan pada korban. 
berdasarkan yuridis pengaturan mengenai kejahatan kekerasan seksual menurut (setiawan, 2018) telah diatur dalam ketentuan pasal 285 kuhp yang memiliki unsur yang harus di penuhi, salah satunya adalah kekerasan.
maka sudah semestinya pula hukum pidana memberikan sanksi kepada pelaku setimpal dengan kejahatan rudapaksa yang telah dilakukan.
selain itu, sanksi yang diberikan itu memberikan efek jera kepada pelaku dan juga memberi pelajaran agar tidak mengulangi tindakan kejahatan di kemudian hari.
baca juga:menuju universitas unggul internasional, uin raden fatah dan applied science university jalin kerja sama
kasus kekerasan seksual ini pada umumnya biasa terjadi pada perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual.
tetapi didalam artikel ini hanya terfokus pada kasus perempuan yang mengalami kekeasan seksual dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.
sebab kekerasan seksual ini tidak hanya berhubungan dengan kriminalitas akan tetapi juga pada fenomena diskriminasi yang harus menjadi perhatian banyak pihak untuk memberikan perlindungan khususnya pada perempuan, yang mana tercantum dalam dalam uu nomor 12 tahun 2022.
dalam pasal 1 ayat (1) uu nomor 12 tahun 2022 (uu tpsk), “tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana di atur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang tidak di tentukan dalam undang-undang ini.”
baca juga:uin raden fatah palembang dan zarqa university kembali perkuat kerjasama internasional
oleh karena itu, dengan adanya uu nomor 12 tahun 2022 dan uu tpsk ini dapat menjadi atap perlindungan hukum tindak pidana seksual dan diharapkan agar memberikan kesadaran sosial dan hukuman kepada laki-laki maupun perempuan untuk menghargai manusia sebagai bagian hak asasi manusia dan juga menciptakan ruang publik yang aman tanpa adanya kekerasan seksual.
diharapkan agar kedepan nya hukum di indonesia lebih ditingkatkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. padahal berdasarkan indeks tingkat kejahatan di dunia indonesia telah memasuki peringkat negara ke 46 dengan tingkat kejahatan yang cukup rendah.
semoga saja kedepannya indonesia dapat lebih berkembang lagi dan juga semakin aman kedepan. perlunya kerjasama antara pihak pemerintah dalam menanggulangi kasus-kasus serupa upaya meminimalisir kejadian yang sama terulang kembali dan diperketat nya keamanan ditempat yang rawan terjadi tindak kejahatan serupa. *

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 22 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan