Kejari Muara Enim Terima Pembayaran Denda, Kasus Apakah Itu

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 18 Jun 2025 - 15:31

Kasi Pidum Kejari Muara Enim, Zit Muttaqin, S.H., M.H., didampingi oleh Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Uheksi, Barlian Tata Gumi, S.H., menerima pembayaran denda perkara tindak pidana umum.--Humas Kejati Sumsel

MUARA ENIM, KORANPALPRES.COM - Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim, Zit Muttaqin, S.H., M.H., didampingi oleh Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Uheksi, Barlian Tata Gumi, S.H., menerima pembayaran denda perkara tindak pidana umum, Selasa 17 Juni 2025.

Atas nama terpidana berinisial KP. Pembayaran denda tersebut sebesar Rp50.000.000 diserahkan langsung oleh pihak keluarga terpidana.

"Hal ini tidak lain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum yang telah ditetapkan melalui proses peradilan," ujar Zit Muttaqin.

Bahwa uang denda yang diterima kemudian langsung disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Proses penyetoran ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam menegakkan hukum secara transparan serta memastikan setiap putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas dan akuntabel," katanya.

Penerimaan ini turut mendukung optimalisasi pendapatan negara dari sektor non-pajak, khususnya melalui penyelesaian perkara pidana umum.

Bahwa kasus yang melibatkan terpidana KP ini merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

"Kejaksaan Negeri Muara Enim senantiasa berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas dalam setiap perkara yang menyangkut hak-hak anak," ungkapnya.

kejari muara enim terima pembayaran denda, kasus apakah itu                            muara enim, koranpalpres.com - kepala seksi (kasi) tindak pidana umum (pidum) kejaksaan negeri (kejari) muara enim, zit muttaqin, s.h., m.h., didampingi oleh kepala sub seksi penuntutan dan uheksi, barlian tata gumi, s.h., menerima pembayaran denda perkara tindak pidana umum, selasa 17 juni 2025. 
atas nama terpidana berinisial kp. pembayaran denda tersebut sebesar rp50.000.000 diserahkan langsung oleh pihak keluarga terpidana.
"hal ini tidak lain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum yang telah ditetapkan melalui proses peradilan," ujar zit muttaqin.
bahwa uang denda yang diterima kemudian langsung disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (pnbp). 
baca juga:kejati sumsel gelar pps di rs ernaldi bahar, ini hasilnya
baca juga:gelar senam pagi, ini tujuan kejati sumsel
"proses penyetoran ini menunjukkan komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum secara transparan serta memastikan setiap putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas dan akuntabel," katanya. 
penerimaan ini turut mendukung optimalisasi pendapatan negara dari sektor non-pajak, khususnya melalui penyelesaian perkara pidana umum.
bahwa kasus yang melibatkan terpidana kp ini merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak.
sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002. 
baca juga:kejati sumsel lakukan pps di dinas perkebunan sumsel, untuk apa
baca juga:kejati sumsel bagikan daging hewan kurban, berapa jumlahnya?
undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. 
"kejaksaan negeri muara enim senantiasa berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas dalam setiap perkara yang menyangkut hak-hak anak," ungkapnya.
hal ini tidak lain guna mewujudkan keadilan serta perlindungan maksimal bagi generasi penerus bangsa.
sebelumnya, tim intelijen dan tim seksi pidana khusus kejaksaan negeri muara enim, bertempat di desa bangun sari, kecamatan gunung megang kabupaten muara enim, sabtu 14 juni 2025.
baca juga:penyidik kejati sumsel lakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, apa kasusnya
baca juga:kejati sumsel gelar pra musrenbang di wilayahnya, pejabat tinggi ini memimpinnya, ini wajahnya
tepatnya di lokasi kawasan hutan produksi pt. musi hutan persada seluas 5229, 24 ha, serta di desa lubuk nipis kecamatan panang enim kabupaten muara enim.
dan di lokasi lahan suaka margasatwa isau isau seluas 1.915,95 ha, telah mendampingi tim satgas penertiban kawasan hutan (pkh).
"bahwa tim satgas pkh tersebut melaksanakan verifikasi lapangan terkait tanaman pangan non kehutanan di wilayah kawasan hutan produksi," ujar kasi intel kejari muara enim, arsitha agustian, s.h., m.h.
kemudian tanaman maupun usaha yang berada di wilayah hutan konservasi lahan suaka marga satwa.
baca juga:kembali kejati sumsel gelar jms, ini sekolah yang disasarnya
baca juga:tim tabur kejati sumsel amankan seorang dpo, kasua apakah itu?
bahwa berdasarkan hasil sementara verifikasi di lokasi untuk di lokasi kawasan hutan produksi pt. musi hutan persada, terdapat lahan sawit milik masyarakat di lokasi dimaksud.
untuk di lokasi lahan suaka margasatwa isau isau, terdapat lahan karet dan sawit milik masyarakat dan bangunan semi permanen milik masyarakat
bahwa proses verifikasi di lokasi kawasan hutan produksi pt. musi hutan persada seluas 5229, 24 ha.
di dampingi juga oleh pihak perwakilan dari perusahaan pt. musi hutan persada, dan komandan koramil gunung megang dim 0404 muara enim.
baca juga:ada jms di sman 18 palembang, begini tujuan kejati sumsel
baca juga:wah! ada penyerahan tersangka dan barang bukti di kejati sumsel, kasus apakah itu
serta polisi hutan dinas kehutanan provinsi sumatera selatan. sedangkan verifikasi di lokasi lahan suaka margasatwa isau.
yang memiliki luas 1.915,95 ha di dampingi oleh babinsa dan perangkat desa setempat. "untuk saat ini, tindak lanjut dari hasil verifikasi tersebut, dilakukan pemasangan papan pengumuman," katanya. 
yang ada di lokasi bahwa lokasi dimaksud dalam proses verifikasi dan pendataan oleh tim satgas pkh.
bahwa hasil verifikasi tersebut sebagai bahan laporan kepada ketua tim satgas pkh untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan selanjutnya. bahwa kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif.***