Komisi Reformasi Kepolisian Gelar Rapat Dengar Pendapat, Berikut Hasilnya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 20 Nov 2025 - 10:33

Komisi Reformasi Kepolisian menggelar rapat dengar pendapat umum bersama berbagai elemen masyarakat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Reformasi Kepolisian, Jimly Asshiddiqie.--Bidhumas Polda Sumsel

JAKARTA, KORANPALPRES.COM - Komisi Reformasi Kepolisian menggelar rapat dengar pendapat umum bersama berbagai elemen masyarakat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu 19 November 2025.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Reformasi Kepolisian, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

Dalam keterangannya, Jimly menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari tahap awal Komisi dalam menghimpun pandangan publik terkait arah reformasi kepolisian.

Untuk itu, pihaknya membuka kanal khusus bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan secara tertulis.

“Selama satu bulan ini kami berharap mendapat masukan. Karena selama ini hanya masuk sekali-sekali, maka kami buka WA Sekretariat supaya masyarakat bisa mengirimkan masukan, setebal apa pun,” ujar Jimly.

Nomor WhatsApp Sekretariat Reformasi Kepolisian adalah 0813-1797-771, sementara alamat email akan dibagikan oleh pihak sekretariat.

Dalam forum tersebut, turut hadir sejumlah ormas, tokoh masyarakat, serta purnawirawan TNI dari tiga matra. Sejumlah konten kreator juga hadir.

Meskipun pihak-pihak tertentu tidak dapat hadir secara resmi dalam forum, aspirasi mereka tetap dipersilakan untuk disampaikan.

“Yang penting, aspirasinya tetap kami dengar. Silakan sampaikan sekeras-kerasnya. Tidak usah ragu, tidak usah takut,” ucap Jimly.

Dalam diskusi, salah satu topik yang mencuat adalah soal dugaan ijazah palsu. Jimly mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan masalah serius yang telah lama menjadi tantangan hukum dan administrasi negara.

komisi reformasi kepolisian gelar rapat dengar pendapat, berikut hasilnya                            jakarta, koranpalpres.com - komisi reformasi kepolisian menggelar rapat dengar pendapat umum bersama berbagai elemen masyarakat di stik-ptik lemdiklat polri, jakarta selatan, rabu 19 november 2025. 
pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh ketua komisi reformasi kepolisian, prof. dr. jimly asshiddiqie, s.h., m.h.
dalam keterangannya, jimly menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari tahap awal komisi dalam menghimpun pandangan publik terkait arah reformasi kepolisian. 
untuk itu, pihaknya membuka kanal khusus bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan secara tertulis.
baca juga:resmi operasi zebra musi 2025 dimulai, ini sasaran polda sumsel
baca juga:hut ke-80 korps brimob polri, satbrimob polda sumsel gelar syukuran, ini tema yang diangkat
“selama satu bulan ini kami berharap mendapat masukan. karena selama ini hanya masuk sekali-sekali, maka kami buka wa sekretariat supaya masyarakat bisa mengirimkan masukan, setebal apa pun,” ujar jimly.
nomor whatsapp sekretariat reformasi kepolisian adalah 0813-1797-771, sementara alamat email akan dibagikan oleh pihak sekretariat.
dalam forum tersebut, turut hadir sejumlah ormas, tokoh masyarakat, serta purnawirawan tni dari tiga matra. sejumlah konten kreator juga hadir.
meskipun pihak-pihak tertentu tidak dapat hadir secara resmi dalam forum, aspirasi mereka tetap dipersilakan untuk disampaikan.
baca juga:datangi mpolda sumsel, pemilik kapal tongkang asal surabaya pertanyakan laporannya, kasus apa?
baca juga:wakili kliennya, pengacara di palembang ini kirimi kapolda sumsel surat, apa isinya
“yang penting, aspirasinya tetap kami dengar. silakan sampaikan sekeras-kerasnya. tidak usah ragu, tidak usah takut,” ucap jimly.
dalam diskusi, salah satu topik yang mencuat adalah soal dugaan ijazah palsu. jimly mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan masalah serius yang telah lama menjadi tantangan hukum dan administrasi negara.
“ijazah ini masalah serius di indonesia. banyak dipakai untuk persaingan politik. dari pengalaman saya sebagai ketua mk, berkali-kali kasus ini muncul,” jelas jimly.
ia menyebutkan bahwa mediasi penal bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus, sepanjang kedua pihak bersedia mengikuti mekanisme yang berlaku.
baca juga:polda sumsel gelar penyuluhan, ternyata hadirkan eks napiter untuk cegah radikalisme
baca juga:karo sdm polda sumsel tabur bunga di tmp ksatria ksetra siguntang, dalam rangka apa?
jimly menegaskan bahwa komisi reformasi kepolisian tidak bertugas menangani kasus hukum secara langsung.
“kami ingin memperbaiki kepolisian masa depan. kasus boleh disampaikan, tapi kami tidak menangani kasus. kasus hanya dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan reformasi ke depan,” katanya.
komisi juga menerima berbagai keluhan masyarakat, termasuk laporan seorang ibu mengenai anaknya yang ditahan usai mengikuti aksi unjuk rasa.
“kasus seperti itu nanti akan kami bicarakan dengan kapolri. itu urusan internal kepolisian, dan kami akan beri rekomendasi,” ujar jimly.
baca juga:diduga gunakan surat sph palsu, kuasa hukum: laporan klien kita di polda sumsel jalan ditempat, ini faktanya
baca juga:upacara hari pahlawan di polda sumsel, jenderal ini ternyata memimpinnya
berbagai masukan dari purnawirawan tni juga turut mewarnai pertemuan, mulai dari reformasi struktur hingga kultur organisasi polri.
jimly mengungkap bahwa beberapa ide besar muncul, seperti penguatan kompolnas sebagai lembaga pengawasan.
kemudian wacana pembentukan kementerian keamanan serta penyesuaian mekanisme rekrutmen hingga koordinasi penegakan hukum.
beberapa peserta juga menyampaikan kritik terkait pola pendidikan kepolisian yang dinilai kurang mengedepankan aspek kognitif.
baca juga:polda sumsel ungkap kasus curanmor terekam cctv, 2 pelaku ditangkap di daerah ini
baca juga:hujan rintik di lokasi ini, kapolda sumsel ikuti ziarah nasional penuh khidmat
“polisi itu sipil. pendidikan harus lebih kognitif,” ucap jimly menirukan masukan dari peserta forum.
jimly menegaskan bahwa komisi reformasi kepolisian belum mengeluarkan rekomendasi apa pun karena saat ini baru memasuki tahap pertama dari masa kerja.
“bulan pertama ini kami membuka telinga dulu, membuka mata dulu. banyak masukan yang membuat kami lebih memahami. semua akan kami petakan,” tutupnya.***