Terkait Permenkeu No 81/2025, Ketua FKKD Kikim Barat Angkat Bicara, Ini yang Disampaikannya

Reporter: Bernat |

Editor: Bernat |

Minggu , 30 Nov 2025 - 12:44

Terkait Permenkeu No 81/2025, Ketua FKKD Kikim Barat Angkat Bicara-Dok Koranpalpres.com-

LAHAT, KORANPALPRES.COM - Terkait pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 81/2025 atas perubahan Permenkeu No 108/2024 perihal Dana desa 2025, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kikim Barat angkat bicara.

"Semestinya pemerintah pusat melalui Permenkeu harus menelaah terlebih dahulu, apalagi ini menyangkut pengembangan desa," ujar Bostandi, Sabtu, 29 November 2025.

Pada prinsipnya, sambung dia, pihaknya sangat mendukung adanya pembentukan koperasi desa, tujuannya menambah pemasukan tambahan baik pengurus dalam menjalankannya.

"Hanya saja, yang membuat sesalan adalah sebagai syarat pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), kami nilai cukup memberatkan bagi pemerintah desa (Pemdes)," imbau Kades Jajaran Baru ini.

Karena, sejauh ini didalam pelampiran dokumen ketika akan melakukan pencairan, telah banyak persyaratan mesti dilengkapi agar Dana Desa dapat dicairkan.

"Kalau ditambah lagi dari koperasi desa pastinya cukup memberatkan, sebab semuanya bergantung dari pengelolaannya," sebut dia.

Bostandi mengharapkan, agar kiranya Presiden RI, H Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan dengan seksama, agar kedepannya tidak memberatkan semuanya.

"Disinilah dibutuhkan koordinasi serta komunikasi duduk satu meja, kemudian mendiskusikan secara bersama-sama sehingga mendapatkan formulasi terbaik," pungkas dirinya.

Pemberitaan sebelumnya, disinyalir Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 81/2025 ini belum ada sosialisasi dan banyak penolakan, dari berbagai Kepala Desa yang ada di Seluruh Indonesia, karena dinilai tidak berpihak kepada kepentingan orang banyak.

Aturan ini mewajibkan Desa untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai syarat pencairan Dana Desa Tahap II.

terkait permenkeu no 81/2025, ketua fkkd kikim barat angkat bicara, ini yang disampaikannya                            lahat, koranpalpres.com - terkait pemberlakuan peraturan menteri keuangan (permenkeu) no 81/2025 atas perubahan permenkeu no 108/2024 perihal dana desa 2025, ketua forum komunikasi kepala desa (fkkd) kikim barat angkat bicara.
"semestinya pemerintah pusat melalui permenkeu harus menelaah terlebih dahulu, apalagi ini menyangkut pengembangan desa," ujar bostandi, sabtu, 29 november 2025.
pada prinsipnya, sambung dia, pihaknya sangat mendukung adanya pembentukan koperasi desa, tujuannya menambah pemasukan tambahan baik pengurus dalam menjalankannya.
"hanya saja, yang membuat sesalan adalah sebagai syarat pencairan anggaran pendapatan belanja desa (apbdes), kami nilai cukup memberatkan bagi pemerintah desa (pemdes)," imbau kades jajaran baru ini.
baca juga:ketua fkkd kikim barat lahat geram dan beraksi keras soal rekaman video, ini pesan menohoknya
baca juga:fkkd kikim barat dukung penuh pemkab lahat buat perda tenaga kerja lokal, ini katanya
karena, sejauh ini didalam pelampiran dokumen ketika akan melakukan pencairan, telah banyak persyaratan mesti dilengkapi agar dana desa dapat dicairkan.
"kalau ditambah lagi dari koperasi desa pastinya cukup memberatkan, sebab semuanya bergantung dari pengelolaannya," sebut dia.
bostandi mengharapkan, agar kiranya presiden ri, h prabowo subianto dapat mempertimbangkan dengan seksama, agar kedepannya tidak memberatkan semuanya.
"disinilah dibutuhkan koordinasi serta komunikasi duduk satu meja, kemudian mendiskusikan secara bersama-sama sehingga mendapatkan formulasi terbaik," pungkas dirinya.
baca juga:fkkd kikim selatan lahat pada kumpul nih, ada apa ya
baca juga:andi saputra terpilih sebagai ketua fkkd kikim selatan, ini katanya
pemberitaan sebelumnya, disinyalir peraturan menteri keuangan (pmk) no 81/2025 ini belum ada sosialisasi dan banyak penolakan, dari berbagai kepala desa yang ada di seluruh indonesia, karena dinilai tidak berpihak kepada kepentingan orang banyak.
aturan ini mewajibkan desa untuk mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sebagai syarat pencairan dana desa tahap ii.
pencairan tahap ii (40% dari total pagu) dapat dilakukan jika desa melampirkan akta pendirian koperasi dan surat pernyataan komitmen dukungan apbdes terhadap koperasi tersebut.
kepala desa fajar baru, m agus budiantoro, shi menyatakan, bahwa peraturan menteri keuangan yang berbunyi secara garis besar bawah apabila pengajuan dana desa tahap 2 (dua) di atas tanggal 17 september 2025, maka dana desa tidak bisa ditransfer atau direalisasisakan.
baca juga:fkkd kikim selatan lahat koordinasi dengan pihak kecamatan, ini jadi bahasannya 
baca juga:jelang penilaian lomba desa pjs kades patikal baru lahat dapat wejangan, ini pesan dari ketua fkkd kikim timur
“kami menilai ini adalah keputusan sepihak dan tidak membela kepentingan umum karena di dalam dana desa itu ada hak-hak yang harus disalurkan seperti hak kader posyandu, hak kader tb, hak ketua rt, hak guru ngaji, hak para kaum, hak penjaga makam, dan hak-hak lainnya,” ungkap kades fajar baru, kecamatan jati agung, kabupaten lampung selatan, rabu, 26 november 2025.
dijelaskannya, bahwa keputusan pmk adalah keputusan yang dilakuakan oleh pihak kapitalis yang mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum dan apa dasarnya membuat aturan sepihak dengan menghentikan dana desa tahun 2025 atau tidak merealisasikan dana desa ditahun berjalan serta situasi keadaan negeri ini tidak ada kegentingan yang sifatnya memaksa.
“tidak ada sosialisasi sebelumnya terkecuali aturan itu dibuat 4 atau 5 bulan sebelum tanggal ditentukan. oleh karena kezholiman yang tersistem ini kami kades dari provinsi lampung meminta ketua apdesi ri untuk mengintruksikan kades se-indonesia berencana akan demo turun ke jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada menteri keuangan supaya merealisasikan dana desa tahap ke-2 demi kepentingan orang banyak,” tegas agus budiantoro