GERCEP! Disbun Lahat Akomodir Bentuk Kebun Masyarakat dengan Perusahaan Kelapa Sawit, Begini Responnya

Reporter: Bernat |

Editor: Bernat |

Kamis , 18 Dec 2025 - 20:47

KEBUN MASYARAKAT : Kadisbun Lahat, Vivi Anggraeni SSTP Msi memimpin rakor dengan perusahaan kelapa sawit, membahas perihal pembangunan kebun masyarakat -Bernat/koranpalpres.com-

Adapun usaha produktif dapat berupa bantuan sapi, mesin pertanian, pupuk, atau sarana produksi lainnya yang tetap dikelola oleh masyarakat.

Terkait luasan lahan, Vivi mengemukakan, bahwa perusahaan wajib memfasilitasi minimal 20 persen dari total lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Dalam rapat tersebut, sejumlah perusahaan merespons positif. PT SMS bahkan menyatakan kesiapan melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat mulai awal tahun 2026.

"Sementara untuk perusahaan yang tidak memiliki HGU, tetap diwajibkan menjalankan kegiatan sosial. Bentuknya antara lain bantuan bibit ternak sapi, itik, pupuk, serta mesin pertanian dengan penekanan pada integrasi kelapa sawit dan budidaya sapi potong," pungkas dirinya.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat berharap kemitraan, antara perusahaan perkebunan dan masyarakat dapat berjalan adil, berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga sekitar.

gercep! disbun lahat akomodir bentuk kebun masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit, begini responnya                            lahat, koranpalpres.com - dinas perkebunan (disbun) kabupaten lahat mengakomodir perencanaan pembentukan pembangunan kebun masyarakat, bersama-sama dengan beberapa perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di bumi seganti setungguan.
"betul, kita undang pt sms, pt arta prigel, pt aditarwan, pt eka jaya, pt pcm, pt bsp, pt lonsum dan ptpn senabing guna duduk satu meja membahas mengenai peraturan menteri pertanian (permentan) no 18/2021 tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat," jelas kadisbun, vivi anggraeni sstp msi, kamis, 18 desember 2025.
pt aditarwan yang tidak memiliki hgu wajib menyelesaikan rekomendasi dinas perkebunan untuk segera menyelesaikan konflik sosial dan penerbitan hgu serta wajib melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat termasuk integrasi sapi sawit sesuai dengan surat edaran dari kementerian pertanian
nah, sambung dia, kewajiban fasilitasi tersebut ditujukan kepada perusahaan perkebunan, sebagai bentuk kemitraan dengan masyarakat sekitar. 
"dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, pendanaan lain yang disepakati atau bentuk kemitraan lainnya. untuk perusahaan yang telah memiliki kebun plasma," urai dirinya seraya menuturkan, 
baca juga:mantap! pemdes jajaran baru terima bantuan 1.587 bibit kepala sawit dari disbun lahat 
baca juga:sosialisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, disbun lahat dorong kepatuhan perusahaan
diwajibkan melaksanakan kegiatan sosial, salah satunya melalui integrasi sapi sawit dengan memberikan bantuan ternak sapi kepada masyarakat.
vivi anggraeni menjelaskan, bagi perusahaan yang belum melaksanakan plasma, maka kegiatan usaha produktif seperti integrasi sapi sawit menjadi kewajiban. 
"bentuk bantuan dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara perusahaan dan masyarakat, namun integrasi sapi sawit tetap menjadi rujukan utama sesuai surat edaran kementan," sebutnya.
dalam pelaksanaannya, pola bagi hasil dilakukan melalui kerja sama pengelolaan lahan antara perusahaan dan masyarakat, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. 
baca juga:sharp aquos sense10 dan r10, smartphone premium dengan ai, kamera 50mp, segini harganya!
baca juga:keren kuys, disbun lahat ikut karnaval pembangunan hut ri ke-80 bagian ini ditonjolkan
sementara pola kredit diterapkan ketika masyarakat memiliki lahan, namun pendanaan operasional seperti pembibitan dan perawatan difasilitasi perusahaan dan dikembalikan melalui skema kredit.
adapun usaha produktif dapat berupa bantuan sapi, mesin pertanian, pupuk, atau sarana produksi lainnya yang tetap dikelola oleh masyarakat.
terkait luasan lahan, vivi mengemukakan, bahwa perusahaan wajib memfasilitasi minimal 20 persen dari total lahan hak guna usaha (hgu).
dalam rapat tersebut, sejumlah perusahaan merespons positif. pt sms bahkan menyatakan kesiapan melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat mulai awal tahun 2026.
baca juga:inovasi! dinas tphp dan disbun lahat siapkan lahan 500 ha tanam padi gogo, catat lokasinya 
baca juga:wow, disbun lahat gelar bimtek terkait mutu kopi, ini tujuan utamanya 
"sementara untuk perusahaan yang tidak memiliki hgu, tetap diwajibkan menjalankan kegiatan sosial. bentuknya antara lain bantuan bibit ternak sapi, itik, pupuk, serta mesin pertanian dengan penekanan pada integrasi kelapa sawit dan budidaya sapi potong," pungkas dirinya.
melalui kebijakan ini, pemerintah kabupaten (pemkab) lahat berharap kemitraan, antara perusahaan perkebunan dan masyarakat dapat berjalan adil, berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga sekitar.