Efisiensi tersebut, lanjutnya, akan dialihkan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Ratu Dewa menambahkan bahwa sentralisasi pelayanan juga akan mengurangi beban administratif rutin yang selama ini menguras energi dan anggaran OPD.

Dengan pengelolaan gedung yang lebih terintegrasi, OPD diharapkan dapat lebih fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), khususnya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, Pemkot Palembang juga berencana mengoptimalkan aset-aset kantor yang telah direstrukturisasi.

BACA JUGA:Resmikan PLTS di Masjid Agung, Ratu Dewa Tekan Biaya Listrik hingga Rp24 Juta per Tahun

BACA JUGA:Harumkan Nama Palembang, MB Cakrawala Spensa Raih Prestasi Dunia, Ratu Dewa Beri Penghargaan

Aset tersebut akan dimanfaatkan secara produktif melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Penataan berikutnya, aset yang tidak lagi digunakan secara maksimal akan kita optimalkan melalui pola kerja sama yang akuntabel dan transparan untuk mendongkrak PAD,” jelas Ratu Dewa.

Ia menambahkan, sidak ini sekaligus menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kota Palembang yang menekankan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Melalui penguatan MPP sebagai pusat pelayanan terintegrasi, Pemkot Palembang menargetkan peningkatan indeks kepuasan masyarakat serta percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif.

BACA JUGA:Hadir di Pelantikan PMII Sumsel, Ratu Dewa Akui Ditempa dan Dididik Gerakan Ini

BACA JUGA:Ratu Dewa Temui Menteri Sosial, Palembang Ajukan Sekolah Rakyat dan Penambahan Kuota Bansos

Ratu Dewa menegaskan, peningkatan mutu pelayanan publik bukan sekadar program jangka pendek, melainkan komitmen berkelanjutan.

“Kita ingin MPP benar-benar menjadi wajah pelayanan Pemerintah Kota Palembang yang cepat, transparan, profesional, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkas Ratu Dewa.