Mendagri: Gerakan Pangan Murah dan Bansos Jadi Bahan Evaluasi untuk Penjabat Kepala Daerah

Daerah mana saja yang telah melakukan gerakan pangan murah dan menyalurkan bansos.

Hal ini akan menjadi catatan bagi kemendagri terhadap kinerja kepala daerah, termasuk bahan evaluasi untuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

BACA JUGA:Pangdam II/Sriwijaya Tinjau Pasar Murah dan Pengobatan Gratis di Kodim 0413/Bangka

BACA JUGA:Kendalikan Inflasi Lewat Gebyar Pasar Murah Di Alun-alun Sebiduk Sehaluan, Ini Pesan Bupati OKU Timur

Dia menjelaskan, Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan semacam penghargaan dan memberikan Dana Insentif bagi daerah yang dianggap mampu mengendalikan inflasi.

Kemendagri bersama Kemenkeu telah memberikan dana insentif tersebut kepada daerah yang dinilai berhasil mengendalikan laju inflasi tahun lalu.

“Total Dana Insentif Daerah atau sekarang namanya Dana Insentif Fiskal itu besarnya sebanyak 1 triliun dalam rangka mendorong motivasi daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, sebetulnya inflasi secara nasional sudah  terkendali sebesar 2,61 persen pada Desember 2023. Namun kondisi inflasi di masing-masing daerah masih bervariasi. 

BACA JUGA:Atasi Inflasi, Pemprov Sumsel dan PKK Sumsel Akhir Tahun Kembali Gencarkan Gelar Pasar Murah

BACA JUGA:Agus Fatoni Minta Bupati dan Walikota Isi Kegiatan Malam Tahun Baru Bagi Bingkisan dan Bansos

Mendagri mengingatkan daerah yang angka inflasinya di atas rerata nasional dan Indeks Perkembangan Harga (IPH)-nya terbilang tinggi untuk melakukan upaya pengendalian.

Dia menegaskan, capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu aktif melakukan upaya pengendalian inflasi.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita jangan terlena, apalagi daerah jangan terlena, karena terjadi variasi di tingkat nasional, negara kita adalah negara besar 552 wilayah," ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/1/2024) lalu.

BACA JUGA:Jelang Pergantian Tahun, Pj Gubernur Bersama Ketua Pj Ketua TP PKK Sumsel Bagikan Bingkisan dan Bansos