Mendagri: Gerakan Pangan Murah dan Bansos Jadi Bahan Evaluasi untuk Penjabat Kepala Daerah

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Rabu , 10 Jan 2024 - 12:48

Pelaksanaan operasi pasar murah guna menekan laju inflasi dilakukan sejumlah pemda di Indonesia termasuk Pemkot Pagaralam.-Diskominfo Pagaralam-

Daerah mana saja yang telah melakukan gerakan pangan murah dan menyalurkan bansos.

Hal ini akan menjadi catatan bagi kemendagri terhadap kinerja kepala daerah, termasuk bahan evaluasi untuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Dia menjelaskan, Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan semacam penghargaan dan memberikan Dana Insentif bagi daerah yang dianggap mampu mengendalikan inflasi.

Kemendagri bersama Kemenkeu telah memberikan dana insentif tersebut kepada daerah yang dinilai berhasil mengendalikan laju inflasi tahun lalu.

“Total Dana Insentif Daerah atau sekarang namanya Dana Insentif Fiskal itu besarnya sebanyak 1 triliun dalam rangka mendorong motivasi daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, sebetulnya inflasi secara nasional sudah terkendali sebesar 2,61 persen pada Desember 2023. Namun kondisi inflasi di masing-masing daerah masih bervariasi.

Mendagri mengingatkan daerah yang angka inflasinya di atas rerata nasional dan Indeks Perkembangan Harga (IPH)-nya terbilang tinggi untuk melakukan upaya pengendalian.

Dia menegaskan, capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu aktif melakukan upaya pengendalian inflasi.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita jangan terlena, apalagi daerah jangan terlena, karena terjadi variasi di tingkat nasional, negara kita adalah negara besar 552 wilayah," ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/1/2024) lalu.

mendagri: gerakan pangan murah dan bansos jadi bahan evaluasi untuk penjabat  kepala daerah                            palembang, koranpalpres.com - gerakan pangan murah atau pasar murah dan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat menjadi catatan bagi kemendagri terhadap kinerja kepala daerah, termasuk bahan evaluasi untuk penjabat kepala daerah.
menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) gencar menggelar gerakan pangan murah atau pasar murah tersebut.
serta menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di daerahnya. 
menurut mendagri langkah ini dibutuhkan sebagai upaya pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
baca juga:serius kendalikan inflasi, masifkan gerakan tanam hingga perbanyak pasar murah di daerah
baca juga:serius tekan inflasi, pj gubernur agus fatoni buka gebyar pasar murah bagi masyarakat ekonomi lemah
sebab kondisi inflasi di setiap daerah masih bervariasi meski di tingkat nasional terkendali.
dia menyebutkan, pengendalian inflasi akan lebih terstruktur apabila seluruh pemda bergerak melakukan upaya pengendalian.
apalagi pada awal tahun anggaran, pemda punya sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan bansos.
selain dapat memakai anggaran reguler, pemda juga dapat pula memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (btt) dan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut. 
baca juga:tekan inflasi jelang nataru, pemprov sumsel dan kabupaten/kota gelar operasi pasar murah secara serentak
baca juga:sidak pasar dan pasar murah, tekan laju inflasi dan kenaikan harga di tahun baru
“digenjot kegiatan pasar murahnya, karena kegiatan pasar murah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat agar mereka dapat tercukupi, terutama yang tidak mampu,” terang mendagri 
lebih lanjut, mendagri juga telah meminta inspektur jenderal (irjen) kemendagri untuk mengecek daerah-daerah.
daerah mana saja yang telah melakukan gerakan pangan murah dan menyalurkan bansos.
hal ini akan menjadi catatan bagi kemendagri terhadap kinerja kepala daerah, termasuk bahan evaluasi untuk penjabat (pj) kepala daerah.
baca juga:pangdam ii/sriwijaya tinjau pasar murah dan pengobatan gratis di kodim 0413/bangka
baca juga:kendalikan inflasi lewat gebyar pasar murah di alun-alun sebiduk sehaluan, ini pesan bupati oku timur
dia menjelaskan, kemendagri dan kementerian keuangan (kemenkeu) akan memberikan semacam penghargaan dan memberikan dana insentif bagi daerah yang dianggap mampu mengendalikan inflasi.
kemendagri bersama kemenkeu telah memberikan dana insentif tersebut kepada daerah yang dinilai berhasil mengendalikan laju inflasi tahun lalu.
“total dana insentif daerah atau sekarang namanya dana insentif fiskal itu besarnya sebanyak 1 triliun dalam rangka mendorong motivasi daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” ujarnya.
menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian mengungkapkan, sebetulnya inflasi secara nasional sudah  terkendali sebesar 2,61 persen pada desember 2023. namun kondisi inflasi di masing-masing daerah masih bervariasi. 
baca juga:atasi inflasi, pemprov sumsel dan pkk sumsel akhir tahun kembali gencarkan gelar pasar murah
baca juga:agus fatoni minta bupati dan walikota isi kegiatan malam tahun baru bagi bingkisan dan bansos
mendagri mengingatkan daerah yang angka inflasinya di atas rerata nasional dan indeks perkembangan harga (iph)-nya terbilang tinggi untuk melakukan upaya pengendalian.
dia menegaskan, capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
karena itu, pemerintah daerah (pemda) perlu aktif melakukan upaya pengendalian inflasi.
"saya sudah sampaikan bahwa kita jangan terlena, apalagi daerah jangan terlena, karena terjadi variasi di tingkat nasional, negara kita adalah negara besar 552 wilayah," ujar mendagri saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang berlangsung secara hybrid dari gedung sasana bhakti praja (sbp) kantor kemendagri, jakarta, senin (8/1/2024) lalu.
baca juga:jelang pergantian tahun, pj gubernur bersama ketua pj ketua tp pkk sumsel bagikan bingkisan dan bansos
baca juga:prajurit kodim bangka selatan ikut dampingi penyaluran bansos dana desa
mendagri menekankan lebih lanjut kepada pemda agar jangan hanya diam menghadapi tingginya inflasi.
pemda harus bergerak aktif mencari penyebab dan solusinya dan harus mencari cara sehingga inflasi terkendali. pemda dapat melakukan pembahasan bersama jajaran staf termasuk melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
“misalnya dengan mendatangkan ahlinya dari ekonom unversitas. kalau kurang mengerti juga panggil ahlinya yang dari ekonomi. segala macam, untuk membantu menelusuri penyebabnya dan mencari solusinya. jadi jangan sampai dibacain terus ini naik terus [inflasinya] dan di atas terus,” jelasnya.
dalam kesempatan itu, mendagri menjelaskan dengan jelas daerah yang inflasinya masih di atas rerata nasional.
baca juga:tekan inflasi jelang nataru, pemprov sumsel dan kabupaten/kota gelar operasi pasar murah secara serentak
baca juga:untuk tekan laju inflasi, pemkot ini laksanakan operasi pasar
di tingkat provinsi menurut perinciannya ada maluku utara, lampung, gorontalo, kalimantan timur, jambi, sumatera selatan, daerah istimewa yogyakarta, bengkulu, banten, dan nusa tenggara barat.
lalu di tingkat kabupaten yaitu sumenep, merauke, banggai, buleleng, kotabaru, belitung, mimika, sikka, sumba timur, dan kudus.
sedangkan kota dengan inflasi tinggi yakni ternate, gorontalo, balikpapan, bandar lampung, cilegon, kotamobagu, samarinda, bogor, tual, dan tegal. *