Mendagri: Gerakan Pangan Murah dan Bansos Jadi Bahan Evaluasi untuk Penjabat Kepala Daerah
Pelaksanaan operasi pasar murah guna menekan laju inflasi dilakukan sejumlah pemda di Indonesia termasuk Pemkot Pagaralam.-Diskominfo Pagaralam-
PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Gerakan pangan murah atau pasar murah dan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat menjadi catatan bagi kemendagri terhadap kinerja kepala daerah, termasuk bahan evaluasi untuk Penjabat Kepala Daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) gencar menggelar gerakan pangan murah atau pasar murah tersebut.
Serta menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di daerahnya.
Menurut Mendagri langkah ini dibutuhkan sebagai upaya pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
BACA JUGA:Serius Kendalikan Inflasi, Masifkan Gerakan Tanam hingga Perbanyak Pasar Murah di Daerah
BACA JUGA:Serius Tekan Inflasi, Pj Gubernur Agus Fatoni Buka Gebyar Pasar Murah bagi Masyarakat Ekonomi Lemah
Sebab kondisi inflasi di setiap daerah masih bervariasi meski di tingkat nasional terkendali.
Dia menyebutkan, pengendalian inflasi akan lebih terstruktur apabila seluruh pemda bergerak melakukan upaya pengendalian.
Apalagi pada awal tahun anggaran, pemda punya sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan bansos.
Selain dapat memakai Anggaran Reguler, Pemda juga dapat pula memanfaatkan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada Provinsi untuk melakukan gerakan tersebut.
BACA JUGA:Sidak Pasar dan Pasar Murah, Tekan Laju Inflasi dan Kenaikan Harga di Tahun Baru
“Digenjot kegiatan pasar murahnya, karena kegiatan pasar murah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat agar mereka dapat tercukupi, terutama yang tidak mampu,” terang Mendagri
Lebih lanjut, Mendagri juga telah meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk mengecek daerah-daerah.
- Tag
- Share
-
-
