Google Advertisement Below

Perkara Pidsus, Kajati Sumsel Pimpin Langsung Ekspose

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Minggu , 22 Feb 2026 - 07:03

Kajati Sumsel Dr. Ketut Sumedana memimpin Ekspose Perkara Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.--Humas Kejati Sumsel

Tak hanya itu, Kejati Sumsel juga memastikan pengusutan perkara tidak berhenti pada pasal-pasal suap semata. Penyidik akan mendalami sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Bukan hanya Pasal 12 huruf e, Pasal 11, dan Pasal 5 yang kami dalami. Pasal 2 dan Pasal 3 juga akan kami telusuri,” tegasnya.

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara.

Kejati Sumsel kini terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek irigasi tersebut. ***

perkara pidsus, kajati sumsel pimpin langsung ekspose                            palembang, koranpalpres.com - kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan (kajati sumsel) dr. ketut sumedana memimpin ekspose perkara tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan, jumat 20 februari 2026.
yang didampingi wakil kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan anton delianto bersama dengan para pejabat utama.
serta para kepala seksi bidang tindak pidana khusus dan intelijen kejaksaan tinggi sumatera selatan.
hal ini dibenarkan oleh kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, s.h., m.h kepada wartawan.
baca juga:sidang bidang perpajakan, kejati banyuasin pastikan penegakan hukum profesional
baca juga:sebelum jabat asisten kejati riau, kajari oku timur usut dugaan korupsi flpp
"benar adanya giat yang dilakukan bapak kajati sumsel dalam memimpin ekspose perkara tindak pidana khusus kejati sumsel," ujarnya.
sebelumnya, penahanan dua tersangka perkara dugaan gratifikasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi di muara enim karena kejati sumsel sudah mengantongi dua alat bukti, salah satunya slip transfer rp1,6 miliar.
tim penyidik kejaksaan tinggi sumatera selatan menetapkan dan menahan dua tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi atau suap terkait kegiatan pengembangan jaringan irigasi ataran air lemutu, kecamatan tanjung agung, pada dinas pupr kabupaten muara enim.
kedua tersangka yakni kt, anggota dprd kabupaten muara enim yang masih aktif, serta ra yang merupakan anak dari kt.
baca juga:kejati sumsel sita slip transfer rp 1,6 miliar, anggota dprd muara enim dan anak ditahan
baca juga:kejati sumsel lakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, apa kasusnya?
penetapan tersangka dilakukan pada rabu 18 februari 2026 setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup.
keduanya kemudian ditahan selama 20 hari di rumah tahanan negara kelas i palembang, terhitung sejak 18 februari 2026 hingga 9 maret 2026.
kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan, dr i ketut sumande mengatakan, bahwa hingga saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi yang berasal dari unsur dinas, kontraktor, pihak bank, dan ulp.
“perkara ini bermula dari informasi adanya pemberian uang sekitar rp1,6 miliar dari pengusaha atau rekanan terkait pencairan uang muka proyek pengembangan jaringan irigasi,” ujarnya, kamis 19 februari 2026. 
baca juga:kejati sumsel terima titipan pengembalian kerugian negara, berikut kasusnya
baca juga:kejati sumsel ott oknum anggota dprd muara enim dan anaknya, ini kasusnya
pria yang pernah menjabat kapuspenkum ini menambahkan, dalam proses penyelidikan ditemukan fakta pembelian satu unit mobil toyota alphard warna putih bernomor polisi b 2451 kyr serta aliran dana rp1,6 miliar. 
dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan slip transfer rp1,6 miliar dari pt dck kepada ra yang kemudian diteruskan kepada kt. mobil tersebut ditemukan terparkir di rumah kt dan diduga dibeli menggunakan dana yang berasal dari pemberian tersebut.
“proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini,” terangnya.
kejati sumsel ketut sumedana menegaskan pihaknya akan mendalami peran kepala daerah terkait kasus yang menjerat anggota dprd muara enim, kholizol tamhulis (kt), dan anaknya raga alan sakti (ra).
baca juga:sinergi kejati sumsel dan pt pusri, pastikan kepatuhan hukum tanpa keraguan
baca juga:pusri dan kejati sumsel teken mou, perkuat sinergi hukum bidang perdata dan tun
"proyek yang menjadi objek perkara bukan merupakan proyek pokok pikiran (pokir) dprd. proyek tersebut adalah kegiatan resmi pemerintah kabupaten muara enim. untuk peran kepala daerah akan kami dalami, yang jelas kami akan panggil kepala daerahnya," tambahnya.
ketut menjelaskan proyek dimaksud yakni pengembangan jaringan irigasi ataran air lemutu di tanjung agung pada dinas pupr muara enim dengan nilai kontrak mencapai rp 7 miliar.
"keduanya diduga menerima uang sekitar rp 1,6 miliar dari pengusaha atau rekanan proyek. uang tersebut dari uang muka kegiatan pengembangan jaringan irigasi ataran air lemutu pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten muara enim. sehingga kegiatan proyek itu tidak berjalan,"ungkapnya.
menurut ketut, karena proyek tersebut bersumber dari anggaran pemerintah daerah, maka penyidik akan menelusuri lebih jauh kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk kepala daerah.
baca juga:pastikan kinerja sesuai aturan, kejati sumsel jalani inspeksi khusus keuangan dari kejagung
baca juga:kejati sumsel tetapkan 3 tersangka korupsi distribusi semen, berikut jumlah kerugian negaranya 
tak hanya itu, kejati sumsel juga memastikan pengusutan perkara tidak berhenti pada pasal-pasal suap semata. penyidik akan mendalami sejumlah ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
“bukan hanya pasal 12 huruf e, pasal 11, dan pasal 5 yang kami dalami. pasal 2 dan pasal 3 juga akan kami telusuri,” tegasnya.
pasal 2 dan pasal 3 uu tipikor mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara.
kejati sumsel kini terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek irigasi tersebut. ***