Google Advertisement Below

Audit BPK, Bupati Muba Minta Perangkat Daerah Wajib Kooperatif dan Proaktif

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Selasa , 07 Apr 2026 - 16:38

Bupati Muba HM Toha Tohet SH menerima berita acara dari Ketua Tim BPK RI perwakilan Sumsel Adrianta terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2025.--Ist

MUBA, KORANPALPRES.COM - Bupati Muba HM Toha Tohet SH menegaskan seluruh perangkat daerah harus bersikap kooperatif dan proaktif dalam mendukung pemeriksaan yang dilakukan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2025.

Hal ini disampaikan saat menyambut Entry Meeting Tim BPK Sumsel Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Pemkab Muba dan instansi terkait lainnya di Sekayu.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Sekayu, Selasa 7 April 2026.

Turut hadir Asisten I Setda Muba Ardiansyah SE MM PhD CMA., Kepala BPKAD Muba H. Riki Junaidi AP MSi., Kepala Dikbud Yayan, SE., MM., Kepala DPUPR Rudianto ST., Plt Inspektur Muba Dian Marvita SH.

Plt Kepala Dinkominfo Muba Daud Amri SH, Plt Kepala BPPRD Noor Yosepth Zaath ST MT, Plt Kepala Dinas Kesehatan dr. Zwesti Wisma Devi, Plt Kepala Dinas Perkim Muhammad Ridho, Kabag Prokopim M. Agung Perdana, SSTP., MSi.

Dalam arahannya, Bupati Toha meminta seluruh kepala perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan audit BPK dengan bersikap proaktif dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Saya minta seluruh kepala perangkat daerah bersikap proaktif dan kooperatif dalam memenuhi setiap data maupun dokumen yang diperlukan oleh tim BPK RI. Ini merupakan bagian dari komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran tetap berada di tempat selama proses pemeriksaan berlangsung, kecuali dalam kondisi mendesak dan setelah memperoleh izin dari pimpinan.

Hal tersebut dinilai penting guna mempercepat proses klarifikasi maupun pemenuhan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.

Lebih lanjut, Bupati Toha menginstruksikan agar pejabat yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah.

audit bpk, bupati muba minta perangkat daerah wajib kooperatif dan proaktif                            muba, koranpalpres.com - bupati muba hm toha tohet sh menegaskan seluruh perangkat daerah harus bersikap kooperatif dan proaktif dalam mendukung pemeriksaan yang dilakukan tim badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri) perwakilan provinsi sumatera selatan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) kabupaten muba tahun anggaran 2025.
hal ini disampaikan saat menyambut entry meeting tim bpk sumsel dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 pada pemkab muba dan instansi terkait lainnya di sekayu.
kegiatan ini berlangsung di ruang rapat guest house griya bumi serasan sekate, sekayu, selasa 7 april 2026.
turut hadir asisten i setda muba ardiansyah se mm phd cma., kepala bpkad muba h. riki junaidi ap msi., kepala dikbud yayan, se., mm., kepala dpupr rudianto st., plt inspektur muba dian marvita sh.
baca juga:pemkab muba amankan hak fiskal daerah rp 1,5 triliun, ini yang dilakukan
baca juga:gubernur tinjau lokasi kebakaran sumur minyak di keluang, bupati muba usul pelepasan sebagian lahan hgu
plt kepala dinkominfo muba daud amri sh, plt kepala bpprd noor yosepth zaath st mt, plt kepala dinas kesehatan dr. zwesti wisma devi, plt kepala dinas perkim muhammad ridho, kabag prokopim m. agung perdana, sstp., msi.
dalam arahannya, bupati toha meminta seluruh kepala perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan audit bpk dengan bersikap proaktif dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“saya minta seluruh kepala perangkat daerah bersikap proaktif dan kooperatif dalam memenuhi setiap data maupun dokumen yang diperlukan oleh tim bpk ri. ini merupakan bagian dari komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran tetap berada di tempat selama proses pemeriksaan berlangsung, kecuali dalam kondisi mendesak dan setelah memperoleh izin dari pimpinan.
baca juga:bupati muba ajak warga mangun jaya perkuat kebersamaan
baca juga:pemkab muba perkuat sinkronisasi otonomi daerah, audiensi ke kementerian dalam negeri
hal tersebut dinilai penting guna mempercepat proses klarifikasi maupun pemenuhan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.
lebih lanjut, bupati toha menginstruksikan agar pejabat yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah.
seperti kuasa pengguna anggaran (kpa), pejabat pembuat komitmen (ppk), pejabat penatausahaan keuangan, bendahara penerimaan dan pengeluaran, hingga pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) dapat siap siaga memberikan informasi secara cepat dan akurat.
untuk memastikan kelancaran pemeriksaan tersebut, bupati juga menugaskan kepala bpkad bersama inspektur kabupaten muba agar terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim bpk serta memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan di perangkat daerah yang menjadi objek audit.
baca juga:tim gabungan polda sumsel selidiki kebakaran 11 sumur minyak ilegal di muba
baca juga:muba perkuat sinergi pemberdayaan keluarga, puncak peringatan hkg pkk ke-54 sumsel
inspektorat bahkan diminta menyiapkan tim khusus guna membantu proses pemeriksaan tersebut.
sementara itu, ketua tim bpk ri perwakilan sumsel adrianta menjelaskan bahwa pemeriksaan atas lkpd kabupaten muba tahun anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (spkn) sebagaimana diatur dalam peraturan bpk ri.
"pemeriksaan ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting, antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (sap), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern,"ungkapnya.
adapun ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh komponen laporan keuangan daerah, yakni laporan realisasi anggaran (lra), laporan perubahan saldo anggaran lebih (lpsal), neraca, laporan operasional (lo), laporan arus kas (lak), laporan perubahan ekuitas (lpe), hingga catatan atas laporan keuangan (calk).
baca juga:muba fokus pelayanan masyarakat dan pembangunan, bupati sampaikan lkpj 2025
baca juga:sinergi pemkab muba–bank sumsel babel diperkuat, dorong stabilitas harga dan pembangunan daerah
selain menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, lanjutnya tim bpk juga akan memeriksa konsistensi penerapan prinsip akuntansi, kecukupan pengungkapan informasi, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
bpk ri juga menekankan pentingnya efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern (spi) sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
"kami berharap adanya kerja sama dan dukungan yang optimal dari pemkab muba sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, efektif, serta memberikan hasil yang objektif dan akuntabel.”tandasnya.