Terkait Kenaikan Tarif Pajak Tempat Hiburan, Ini Penjelasan Pemerintah Melalui Kemenkeu

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Rabu , 17 Jan 2024 - 13:39

Kenaikan tarif pajak tempat hiburan, masih selaras dengan komitmen pemerintah dukung pengembangan sektor pariwisata.-finansialku/youtube-

terkait kenaikan tarif pajak tempat hiburan, ini penjelasan pemerintah melalui kemenkeu                            palembang, koranpalpres.com – pemerintah punya komitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata menyelaraskan dengan kondisi perekonomian.
itulah sebabnya pemerintah menurunkan tarif pajak barang jasa tertentu (pbjt) jasa kesenian dan hiburan dari semula paling tinggi 35 persen menjadi paling tinggi 10 persen. 
pengambilan kebijakan tersebut dilakukan untuk menyeragamkan dengan tarif pungutan berbasis konsumsi lainnya.
seperti terhadap tarif pungutan makanan dan/atau minuman dan tenaga listrik, serta dalam bidang jasa perhotelan, dan jasa parkir. 
baca juga:kenaikan tarif pajak hiburan, menparekraf pastikan ada ruang diskusi dengan pelaku usaha wisata
baca juga:tahun 2024 bapenda lahat target realisasi pajak daerah capai rp 200 miliar, ini strateginya
bahkan untuk jasa kesenian dan hiburan untuk promosi budaya tradisional pemerintah memberlakukannya dengan tidak dipungut bayaran. 
hal  tersebut semakin menunjukkan bahwa pemerintah berpihak dan mendukung pengembangan pariwisata di daerah. 
seperti dilansir dari laman kemenkeu, direktur pajak daerah dan retribusi daerah, direktorat jenderal perimbangan keuangan, kementerian keuangan lydia kurniawati christyana, dalam keterangannya, selasa (16/1) lalu mengatakan pbjt atas jasa kesenian dan hiburan bukanlah suatu jenis pajak baru.
itu sudah berlaku sejak undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (uu pdrd). 
baca juga:mau tagih pajak? cek faktanya tujuan 6 pegawai kanwil djp sumsel babel datangi graha pena sumeks group
baca juga:rezeki awal tahun 2024, ini apresiasi pj gubernur sumatera selatan kepada warga yang taat pajak
“pada masa itu, objek pbjt atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama pajak hiburan,” kata  lydia.
beberapa jenis kesenian atau tontonan yang telah diatur sebelumnya itu antara lain: jenis kesenian dan hiburan meliputi tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
yakni pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; kontes binaraga; pameran; pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap. 
lalu pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; olahraga permainan dengan menggunakan tempat atau ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. 
baca juga:pentingnya digital payment dalam pembayaran pajak melalui portal nasional
baca juga:gandeng tim pembina samsat nasional, pemprov sumsel percepat peningkatan pendapatan sektor pajak kendaraan
demikian juga dengan rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
serta panti pijat dan pijat refleksi; dan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 
di antara sebanyak 12 jenis kegiatan tersebut, yang dikenakan pbjt atas jasa hiburan dengan tarif batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen. 
itu adalah untuk kegiatan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa karena hanya dikonsumsi masyarakat tertentu. 
baca juga:tersandung korupsi pajak, 3 direktur perusahaan energi resmi ditahan kejati sumsel, 1 direktur sempat bandel
baca juga:tidak bayar pajak selama 2 tahun bakal dianggap ilegal, yuk simak penjelasan kakorlantas polri
pemberlakuan penetapan tarif batas bawah atas jenis kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah penetapan tarif pajak yang race to the bottom atau berlomba-lomba menetapkan tarif pajak rendah guna meningkatkan omset usaha. 
“penetapan tarif, pemerintah dan dpr telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan, dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara,” ujar lydia. 
selanjutnya menurut lydia, pbjt jasa kesenian dan hiburan adalah pajak daerah. 
ada klausul dalam undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (hkpd) yang memberi ruang kepada pemerintah daerah (pemda) dengan memberikan kewenangan atau diskresi.
baca juga:penerimaan 2 sektor pajak ini belum optimal sokong pad di kota palembang, apa saja ya?
baca juga:9 bulan pertama 2023, laba sebelum pajak bank muamalat tumbuh 90,7 persen, ini penjelasannya
yakni kewenangan untuk menetapkan dan menyesuaikan tarif pdrd sesuai dengan kondisi perekonomian di wilayah masing-masing. 
tentu saja itu untuk kewenangan termasuk dalam menetapkan tarif pbjt atas jasa hiburan tertentu dalam range tarif 40 hingga 75 persen. 
di samping itu, uu hkpd juga mengatur kewenangan pemda untuk memberikan fasilitas berupa insentif fiskal guna mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi di wilayah masing-masing sesuai amanah pasal 101 dalam uu hkpd. *