Sandiaga Sampaikan Presiden Sudah Beri Arahan, Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda Dulu

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Sabtu , 20 Jan 2024 - 12:37

Menparekraf memastikan kenaikan pajak hiburan ditunda dulu setelah presiden memberikan arahan.-Kemenparekraf-

Semua harus mewujudkan situasi yang kondusif untuk seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.*

sandiaga sampaikan presiden sudah beri arahan, kenaikan pajak hiburan ditunda dulu                            palembang, koranpalpres.com – menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (menparekraf) sandiaga salahudin uno mengumumkan bahwa presiden joko widodo telah memberikan arahan untuk menunda penerapan kenaikan pajak hiburan. 
diketahui bahwa pajak hiburan tersebut ditunda hingga mencapai minimal 40 persen.
penundaan ini dilakukan sambil menunggu proses judicial review di mahkamah konstitusi terkait dengan kebijakan tersebut.
dilansir dari laman resmi kemenparekraf, dalam rapat pagi yang dihadiri oleh menparekraf sandiaga uno, presiden jokowi menyampaikan keputusan untuk menunda penerapan kenaikan pajak hiburan. 
baca juga:kenaikan tarif pajak hiburan, menparekraf pastikan ada ruang diskusi dengan pelaku usaha wisata
kemudian maenparekraf sandiaga uno menjelaskan arahan tersebut kepada media setelah membuka acara pelatihan di surabaya pada jumat, 19 januari 2024 kemarin.
 “ada arahan pak presiden disampaikan dalam rapat pagi tadi, (bahwa) penerapan kenaikan pajak hiburan ditunda. sambil menunggu proses judicial review di mahkamah konstitusi,” kata sandiaga. 
seraya menanggapi kekhawatiran dari pelaku usaha terkait dampak kenaikan pajak, sandiaga uno memberikan jaminan bahwa pemerintah akan terus membela kepentingan rakyat kecil dan para pengusaha. 
hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (phk) di sektor tersebut.
baca juga:terkait kenaikan tarif pajak tempat hiburan, ini penjelasan pemerintah melalui kemenkeu
lebih lanjut, sandiaga uno menyampaikan bahwa presiden jokowi juga meminta menteri dalam negeri (mendagri) untuk menerbitkan instruksi yang mengarahkan pemerintah daerah untuk tidak menaikkan pajak hiburan.
sebaliknya, pemerintah daerah diimbau untuk memberikan insentif terhadap pajak hiburan guna meringankan beban pelaku usaha, terutama para pelaku umkm di sektor pariwisata dan masyarakat.
pemerintah mengatur kebijakan pajak barang dan jasa tertentu (pbjt) untuk hiburan sebesar 40-75 persen dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (hkpd). aturan tersebut mencakup pajak hiburan untuk usaha seperti diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
sebelumnya, beberapa pelaku usaha, termasuk ketua umum perhimpunan husada tirta indonesia dan ketua umum perkumpulan asosiasi spa terapis indonesia, telah mengajukan uji materi terhadap kebijakan tarif pajak hiburan ke mahkamah konstitusi. gugatan tersebut diterima pada 5 januari 2024 dengan nomor 10/puu/pan.mk/ap3/01/2024.
baca juga:mau tagih pajak? cek faktanya tujuan 6 pegawai kanwil djp sumsel babel datangi graha pena sumeks group
gugatan tersebut diajukan karena para pemohon merasa terbebani oleh kebijakan pbjt seni dan hiburan yang setara dengan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar sebesar 40-75 persen.
dengan penundaan penerapan kenaikan pajak hiburan, pemerintah memberikan peluang bagi mahkamah konstitusi untuk melakukan judicial review dan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha dan masyarakat.
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif/kepala badan pariwisata dan ekonomi kreatif (menparekraf/kabaparekraf) sandiaga salahuddin uno memastikan adanya ruang diskusi terkait aspirasi dari pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif tentang kenaikan tarif pajak hiburan.
sebagaimana dikutip dari laman resmi kemenparekraf, hal  tersebut  menyusul diajukannya judicial review terhadap undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke mahkamah konstitusi.
baca juga:pentingnya digital payment dalam pembayaran pajak melalui portal nasional
prosesnya (judicial review) tersebut baru pada 3 januari 2024 lalu dimasukkan dan sedang dipersiapkan jadwal pembahasannya. 
“jadi mohon kita bersabar dan di saat yang sama, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi untuk mencari sebuah solusi yang memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif tapi juga bisa membantu keuangan negara," kata menparekraf sandiaga uno usai "the weekly brief with sandi uno", senin (15/1/2024) kemarin di gedung sapta pesona, jakarta.
sandi memastikan pemerintah akan hadir dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha hiburan. 
kemenparekraf akan memastikan kebijakan ini nantinya akan sepenuhnya memberdayakan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
baca juga:tersandung korupsi pajak, 3 direktur perusahaan energi resmi ditahan kejati sumsel, 1 direktur sempat bandel
oleh sebab itu, ia membuka ruang diskusi sepenuhnya untuk menemukan solusi.
solusi tersebut seperti kemungkinan menghadirkan insentif-insentif yang dapat meringankan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di bidang hiburan.
"ini tentunya sudah masuk ke dalam ranah hukum dan apa yang kemenparekraf bisa lakukan adalah menyuarakan, memfasilitasi, dan membangun kolaborasi dengan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah. mungkin ada pajak 40 persen tapi ada insentif lainnya yang mungkin kita bisa offset dengan insentif atau dengan regulasi yang secara keseluruhan tidak membebani," ujarnya.
sandiaga uno mengajak agar seluruh pihak dapat bersabar dan duduk bersama. 
baca juga:rezeki awal tahun 2024, ini apresiasi pj gubernur sumatera selatan kepada warga yang taat pajak
semua harus mewujudkan situasi yang kondusif untuk seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.*