Pastikan Personelnya Tak Terlibat Kegiatan Politik dan Netral Dalam Pemilu, Ini Kata Kabid Humas Polda Sumsel

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Selasa , 23 Jan 2024 - 12:20

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto--Kurniawan

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan personelnya.

Hingga jajaran tidak akan melakukan kegiatan politik praktis dan menjamin netralitas demi Pemilu Damai 2024.

Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto diruang kerjanya, Selasa 23 Januari 2024.

"Kita pastikan bahwa personel kita dan jajaran tidak akan melakukan kegiatan politik praktis dan menjamin netralitas demi Pemilu Damai 2024.

Jadi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Polri Pasal 28 Ayat 1 bahwa kepolisian tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan politik praktis.

"Dengan berlandaskan hal itu, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis," kata Kombes Pol Sunarto.

Bahkan bila hal itu dilanggar, kata Kombes Pol Sunarto akan ada sanksinya, oleh karenanya semua personel hingga tingkat jajaran wajib netral.

Hal itulah yang mendasari bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sumsel dan jajaran harus tetap selalu netral saat masa-masa pemilu.

"Oleh karena itu, netralitas menjadi harga mati bagi kami. Kami harus merangkul semua pihak untuk menciptakan kenetralitasan itu sendiri," aku Alumni Akpol 92.

Dibeberkan Kabid Humas Polda Sumsel mulai dari preemtif, preventif, dan represif kepada personel telah ada mekanismenya.

pastikan personelnya tak terlibat kegiatan politik dan netral dalam pemilu, ini kata kabid humas polda sumsel                            palembang, koranpalpres.com - kepolisian daerah (polda) sumatera selatan (sumsel) memastikan personelnya.
hingga jajaran tidak akan melakukan kegiatan politik praktis dan menjamin netralitas demi pemilu damai 2024.
hal ini diungkapkan secara langsung oleh kabid humas polda sumsel, kombes pol sunarto diruang kerjanya, selasa 23 januari 2024.
"kita pastikan bahwa personel kita dan jajaran tidak akan melakukan kegiatan politik praktis dan menjamin netralitas demi pemilu damai 2024.
baca juga:jembatan bailey, kodam ii/swj buka akses warga prabumulih
baca juga:berikan pengarahan kepada prajurit kodim 0428/mukomuko, pangdam ii/swj: netralitas tni harga mati
jadi berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 polri pasal 28 ayat 1 bahwa kepolisian tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan politik praktis. 
"dengan berlandaskan hal itu, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis," kata kombes pol sunarto. 
bahkan bila hal itu dilanggar, kata kombes pol sunarto akan ada sanksinya, oleh karenanya semua personel hingga tingkat jajaran wajib netral. 
hal itulah yang mendasari bahwa pihak kepolisian dalam hal ini polda sumsel dan jajaran harus tetap selalu netral saat masa-masa pemilu. 
baca juga:dandim 0413/bangka wilayah kodam ii/swj gelar komsos dengan aparat pemerintah
baca juga:prajurit kodim 0429/lamtim wilayah kodam ii/swj latihkan dasar kepemimpinan siswa sman 1 purbolinggo 
"oleh karena itu, netralitas menjadi harga mati bagi kami. kami harus merangkul semua pihak untuk menciptakan kenetralitasan itu sendiri," aku alumni akpol 92.
dibeberkan kabid humas polda sumsel mulai dari preemtif, preventif, dan represif kepada personel telah ada mekanismenya. 
terkait dengan menjaga netralitas polri, ia menyatakan bahwa masyarakat juga harus memahami terlebih dahulu aturan di korps bhayangkara mengenai sikap selama pemilu 2024. 
ditegaskannya, personel polri tidak boleh berpolitik, meski keluarganya diperbolehkan. dalam konteks ini, ia menuturkan, polisi merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar. 
baca juga:satgas yonif 200/bn dibawah komando kodam ii/swj mengajar dan bagikan paket buku pelajaran
baca juga:danrem 043/gatam wilayah kodam ii/swj hadiri pengukuhan kepala bpkp provinsi lampung 
meskipun ada anggotanya yang menjadi peserta pemilu 2024, namun memberikan dukungan bantuan fasilitas tidak diperbolehkan.
“tetapi terlibat bukan arti memberikan support kepada kekuatan politik, tapi berikan dukungan ke kpu dan bawaslu agar berjalan dengan lancar,” ucapnya.
menurutnya, dalam pkpu dan uu nomor 17 tahun 2007 jelas diatur soal tugas polisi menjaga capres-cawapres, kotak suara dan memastikan seluruh pengamanan proses pesta demokrasi lima tahunan itu. 
sehingga netral yang dilakukan polri adalah aturan dan sop dipatuhi. ia pun mengingatkan bahwa tugas utama polisi menjaga nilai-nilai sipil.
baca juga:danramil 0803/11 geger bersama muspika hadiri pelantikan petugas ptps pemilu 2024 se-kecamatan geger
baca juga:semaraknya laga final dan penutupan turnamen dwipangga cup xxiii yonkav 5/dpc wilayah kodam ii/swj
dan itu salah satunya adalah demokrasi, diimplementasikan dalam pemilu. bahkan polisi harus menjaga ini dengan baik.
“jangan menunjukan keterlibatan, baik bentuk simbol, tanda dan kegiatan. tapi komitmen menjaga agar pemilu lancar. tentu dengan tupoksi yang sudah diatur tadi,” tandasnya.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".*