Ratusan Honorer OKU Minta Kuota PPPK Ditambah! Pj Bupati Tak Mampu Kabulkan, Ini Alasannya

Reporter: Arman |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Sabtu , 27 Jan 2024 - 21:53

ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Persatuan Honorer Kabupaten OKU ‘menggeruduk’ rumah dinas Bupati OKU-Foto:Arman Jaya/-palpres

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Tuntutan para tenaga honorer di awal tahun ini makin gencar, setelah Presiden Joko Widodo resmi menghapus tenaga kerja honorer paling lambat Desember 2024.

Di Januari ini saja, tenaga honorer di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel, sudah beberapa kali memperjuangkan nasib mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat dan instansi terkait.

Nah puncaknya, ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Persatuan Honorer Kabupaten OKU ‘menggeruduk’ rumah dinas Bupati OKU, Jumat 26 Januari 2024.

Para honorer yang terdiri dari tenaga kesehatan, pendidikan, teknis dan K2, itu menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU untuk dapat menambah kuota PPPK tahun 2024.

Dari jumlah formasi yang disiapkan sebanyak 625, menjadi 2.000.

Kedatangan mereka diterima Penjabat (Pj) Bupati OKU H Teddy Meilwansyah, Sekretaris Daerah (Sekda) Dharmawan Irianto, Kepala BKPSDM Mirdaili, Kepala BKAD Setiawan, Inspektur Inspektorat A Karim, Kadinkes Dedy Wijaya, dan beberapa pejabat di lingkup Pemkab OKU lainnya.

“Tahun ini jumlah formasi hanya 625. Itu untuk Kabupaten OKU, bukan satu instansi. Sedangkan tenaga honorer yang ada berkisar 4.000-an, dan yang terdata di database ada sekitar 3.400-an. Maka kami meminta Pemkab OKU menambahi kuota menjadi 2.000,” cetus Ridwan, menyampaikan tuntutannya di Pendopoan Rumkab OKU, pagi itu.

Hal senada dikatakan Meli Susanti, perwakilan tenaga honorer Puskesmas SP8 di wilayah Kecamatan Peninjauan, OKU.

Sembari sesegukan, Meli meminta Pemkab untuk dapat memikirkan nasib mereka yang sudah belasan, bahkan puluhan tahun mengabdi.

“Kalau kuota yang disiapkan hanya segitu (625), berarti membunuh kami. Sejak saya tahu kabar kuota itu, sampai hari ini saya menangis. Kami mohon Pak, tolong bantu kami,” pintanya.

Sebelum menjawab permintaan honorer, Pj Bupati OKU Teddy Meilwansyah meminta Kepala BKAD OKU, Setiawan, untuk menghitung-hitung alokasi anggaran.

Setelah dihitung, Setiawan menyebut, bahwa kemampuan maksimal hanya bisa menambah kuota menjadi 700.

ratusan honorer oku minta kuota pppk ditambah! pj bupati tak mampu kabulkan, ini alasannya                             palembang, koranpalpres.com – tuntutan para tenaga honorer di awal tahun ini makin gencar, setelah presiden joko widodo resmi menghapus tenaga kerja honorer paling lambat desember 2024. 
di januari ini saja, tenaga honorer di kabupaten ogan komering ulu (oku), sumsel, sudah beberapa kali memperjuangkan nasib mereka ke dewan perwakilan rakyat (dprd) setempat dan instansi terkait. 
nah puncaknya, ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam forum persatuan honorer kabupaten oku ‘menggeruduk’ rumah dinas bupati oku, jumat 26 januari 2024. 
para honorer yang terdiri dari tenaga kesehatan, pendidikan, teknis dan k2, itu menuntut pemerintah kabupaten (pemkab) oku untuk dapat menambah kuota pppk tahun 2024.
baca juga:wah! guru honorer ini hadir dalam press release di polres prabumulih polda sumsel jajaran, ini kasusnya
dari jumlah formasi yang disiapkan sebanyak 625, menjadi 2.000.   
kedatangan mereka diterima penjabat (pj) bupati oku h teddy meilwansyah, sekretaris daerah (sekda) dharmawan irianto, kepala bkpsdm mirdaili, kepala bkad setiawan, inspektur inspektorat a karim, kadinkes dedy wijaya, dan beberapa pejabat di lingkup pemkab oku lainnya. 
“tahun ini jumlah formasi hanya 625. itu untuk kabupaten oku, bukan satu instansi. sedangkan tenaga honorer yang ada berkisar 4.000-an, dan yang terdata di database ada sekitar 3.400-an. maka kami meminta pemkab oku menambahi kuota menjadi 2.000,” cetus ridwan, menyampaikan tuntutannya di pendopoan rumkab oku, pagi itu.   
hal senada dikatakan meli susanti, perwakilan tenaga honorer puskesmas sp8 di wilayah kecamatan peninjauan, oku. 
baca juga:terkait dirumahkannya honorer memasuki tahun baru, kepala dinas perpustakaan dan kearsipan angkat bicara
sembari sesegukan, meli meminta pemkab untuk dapat memikirkan nasib mereka yang sudah belasan, bahkan puluhan tahun mengabdi. 
“kalau kuota yang disiapkan hanya segitu (625), berarti membunuh kami. sejak saya tahu kabar kuota itu, sampai hari ini saya menangis. kami mohon pak, tolong bantu kami,” pintanya. 
sebelum menjawab permintaan honorer, pj bupati oku teddy meilwansyah meminta kepala bkad oku, setiawan, untuk menghitung-hitung alokasi anggaran. 
setelah dihitung, setiawan menyebut, bahwa kemampuan maksimal hanya bisa menambah kuota menjadi 700. 
baca juga:benarkah masih 1,6 juta honorer tersisa belum diangkat? kata bkn 749.398 sudah menjadi asn
“itu kemampuan kita. sehingga defisit kita menjadi rp84 miliar untuk tahun depan. sebab, pppk perekrutan tahun 2023 lalu saja belum bisa mencover (gaji) setahun). baru 6 bulan,” ujarnya kepada pj bupati dan di hadapan honorer. 
ternyata para honorer belum terima atas penambahan itu. soalnya sangat jauh dari permintaan mereka. 
melihat itu, pj bupati seakan pasang badan, sehingga dia menyampaikan kerelaan memotong biaya perjalanan dinas dan lainnya, agar kuota dapat ditambah sesuai permintaan. 
kemudian, dengan analisa-analisa hitungannya, kepala bkad setiawan lantas menyebut hanya mampu menambah menjadi 800. 
baca juga:wow! polda sumsel bagikan sembako kepada tenaga honorer dan petugas kebersihan, begini tujuannya 
“setelah efisiensi dengan mengurangi biaya-biaya perjalanan dinas dll, maka hitungan kami bisa nambah jadi 800. itu yang bisa, sehingga defisit menjadi rp91 miliar. prosentasenya sudah mencapai 48,9 persen dari anggaran,” sebut dia. 
namun lagi-lagi, honorer masih belum puas juga. agar tak ricuh, lantas pj bupati teddy pun meminta tambah lagi kuota menjadi 900. dari manapun dananya, dia minta dicarikan. 
“sudah ya. nanti bisa kolaps (roboh,red) kita,” ujar teddy, yang pada akhirnya membuat honorer mau tak mau menerima. 
menurut teddy, pemkab bukannya tidak mau menuruti permintaan penambahan kuota sesuai permintaan tenaga honorer.
baca juga:pengangkatan guru honorer melalui pppk menjadi harapan baru bagi kesejahteraan guru di indonesia
tapi kenyataannya, kata dia, memang tidak bisa regulasinya pun berubah. 
“tolong dipahami, anggaran kita terbatas. tidak semuanya diperuntukkan untuk kawan-kawan (gaji maksudnya). ada alokasi untuk insfrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain-lain. apbd itu harus adil dan merata. jadi bukan kami tidak mau, tapi memang tidak bisa,” tandasnya. 
sebelum siang sekira pukul 10.30 wib, pj bupati pun lantas pamit kepada para tenaga honorer lantaran dirinya hendak ke  palembang untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai kepala dinas pendidikan (kadisdik) provinsi sumsel.   
bagaimana jawaban honorer? ridwan salah satu honorer, mengaku mau tidak mau menyepakati apa yang telah dijelaskan pihak pemerintah daerah kepada mereka. 
baca juga:nasib tenaga honorer teknis menyedihkan, pj bupati banyuasi janji bakal dorong jadi pppk
“sementara sepakat. ya mau bagaimana lagi? pak pj bupati sudah berangkat ke palembang. kalau untuk kawan-kawan lain, saya tidak tahu,” akunya kepada awak media dibincangi seusai pertemuan. *