Ratusan Honorer OKU Minta Kuota PPPK Ditambah! Pj Bupati Tak Mampu Kabulkan, Ini Alasannya

ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Persatuan Honorer Kabupaten OKU ‘menggeruduk’ rumah dinas Bupati OKU-Foto:Arman Jaya/-palpres

BACA JUGA:Benarkah Masih 1,6 Juta Honorer Tersisa Belum Diangkat? Kata BKN 749.398 Sudah Menjadi ASN

“Itu kemampuan kita. Sehingga defisit kita menjadi Rp84 miliar untuk tahun depan. Sebab, PPPK perekrutan tahun 2023 lalu saja belum bisa mencover (gaji) setahun). Baru 6 bulan,” ujarnya kepada Pj Bupati dan di hadapan honorer. 

Ternyata para honorer belum terima atas penambahan itu. Soalnya sangat jauh dari permintaan mereka. 

Melihat itu, Pj Bupati seakan pasang badan, sehingga dia menyampaikan kerelaan memotong biaya perjalanan dinas dan lainnya, agar kuota dapat ditambah sesuai permintaan. 

Kemudian, dengan analisa-analisa hitungannya, Kepala BKAD Setiawan lantas menyebut hanya mampu menambah menjadi 800. 

BACA JUGA:Wow! Polda Sumsel Bagikan Sembako Kepada Tenaga Honorer dan Petugas Kebersihan, Begini Tujuannya

“Setelah efisiensi dengan mengurangi biaya-biaya perjalanan dinas dll, maka hitungan kami bisa nambah jadi 800. Itu yang bisa, sehingga defisit menjadi Rp91 Miliar. Prosentasenya sudah mencapai 48,9 persen dari anggaran,” sebut dia. 

Namun lagi-lagi, honorer masih belum puas juga. Agar tak ricuh, lantas Pj Bupati Teddy pun meminta tambah lagi kuota menjadi 900. Dari manapun dananya, dia minta dicarikan. 

“Sudah ya. Nanti bisa kolaps (roboh,red) kita,” ujar Teddy, yang pada akhirnya membuat honorer mau tak mau menerima. 

Menurut Teddy, Pemkab bukannya tidak mau menuruti permintaan penambahan kuota sesuai permintaan tenaga honorer.

BACA JUGA:Pengangkatan Guru Honorer Melalui PPPK Menjadi Harapan Baru Bagi Kesejahteraan Guru di Indonesia

Tapi kenyataannya, kata dia, memang tidak bisa regulasinya pun berubah. 

“Tolong dipahami, anggaran kita terbatas. Tidak semuanya diperuntukkan untuk kawan-kawan (gaji maksudnya). Ada alokasi untuk insfrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain-lain. APBD itu harus adil dan merata. Jadi bukan kami tidak mau, tapi memang tidak bisa,” tandasnya. 

Sebelum siang sekira pukul 10.30 WIB, Pj Bupati pun lantas pamit kepada para tenaga honorer lantaran dirinya hendak ke  Palembang untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumsel.   

Bagaimana jawaban honorer? Ridwan salah satu honorer, mengaku mau tidak mau menyepakati apa yang telah dijelaskan pihak pemerintah daerah kepada mereka. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan