OPINI: Membaca Pasal 281 UU Pemilu Secara Sistemik

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Minggu , 28 Jan 2024 - 18:14

Opini membaca Pasal 281 UU Pemilu secara sistematik ditulis oleh Direktur Bidang Politik dan Kebijakan PD PRIMA DMI Palembang 2023-2026, Ichsan Juliansyah--Sumber: YouTube/Sekretariat Presiden

Opini berjudul Membaca Pasal 281 UU Pemilu Secara Sistemik ditulis oleh Direktur Bidang Politik dan Kebijakan PD PRIMA DMI Palembang 2023-2026, Ichsan Juliansyah, S.H.

Akhir-akhir ini publik Indonesia dibuat heboh dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden, Menteri boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Hal tersebut diucapkan oleh seorang pemimpin tertinggi Indonesia dalam agenda resmi kenegaraan Kementerian Pertahanan.

Pernyataan tersebut seolah menggiring opini karena menteri pertahanan yang kita ketahui saat ini maju dalam kontestasi politik 2024.

Meskipun hak politik setiap individu termasuk seorang Presiden dijamin oleh negara dalam Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya".

Akan tetapi, dalam penyelenggaraan negara ada aturan main bagi seorang Presiden dalam berprilaku politik.

Pernyataan Jokowi yang membolehkan pejabat negara berkampanye sungguh sangat keliru dan tidak teliti.

Ketidaktelitian itu ditunjukkan dari cara Jokowi dalam memaknai Pasal 281 UU Pemilu 2017 Ayat 1 yang sejatinya bahwa kampanye yang melibatkan pejabat negara harus memenuhi syarat mutlak pada huruf B ayat 1 pasal 281 yakni menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Artinya, cuti di luar tanggungan negara yang dimaksud adalah seorang pejabat negara tidak mendapatkan hak apapun dari negara.

Sehingga yang dimaksud cuti tersebut adalah apabila Jokowi kembali mencalonkan Presiden sebagaimana yang ia lakukan pada tahun 2019 maupun SBY pada tahun 2014.

opini: membaca pasal 281 uu pemilu secara sistemik                            opini berjudul membaca pasal 281 uu pemilu secara sistemik ditulis oleh direktur bidang politik dan kebijakan pd prima dmi palembang 2023-2026, ichsan juliansyah, s.h.
akhir-akhir ini publik indonesia dibuat heboh dengan pernyataan presiden jokowi yang mengatakan bahwa presiden, menteri boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
hal tersebut diucapkan oleh seorang pemimpin tertinggi indonesia dalam agenda resmi kenegaraan kementerian pertahanan.
pernyataan tersebut seolah menggiring opini karena menteri pertahanan yang kita ketahui saat ini maju dalam kontestasi politik 2024.
baca juga:awal puasa ramadan 2024 tanggal berapa? pp muhammadiyah dan pemerintah tetapkan ini, berikut penjelasannya
baca juga:5 negara teratas di dunia untuk kualitas pendidikan, nomor 2 sudah tak heran lagi
meskipun hak politik setiap individu termasuk seorang presiden dijamin oleh negara dalam pasal 23 ayat 1 uu nomor 39 tahun 1999 tentang ham yang berbunyi “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya".
akan tetapi, dalam penyelenggaraan negara ada aturan main bagi seorang presiden dalam berprilaku politik.
pernyataan jokowi yang membolehkan pejabat negara berkampanye sungguh sangat keliru dan tidak teliti.
ketidaktelitian itu ditunjukkan dari cara jokowi dalam memaknai pasal 281 uu pemilu 2017 ayat 1 yang sejatinya bahwa kampanye yang melibatkan pejabat negara harus memenuhi syarat mutlak pada huruf b ayat 1 pasal 281 yakni menjalani cuti di luar tanggungan negara.
baca juga:tinjau lokasi banjir, pj wako berikan bantuan pada warga yang terdampak 
baca juga:7 model xiomi hp terbaru 2024 siap membanjiri pasar teknologi dengan harga di bawah rp2 jutaan
artinya, cuti di luar tanggungan negara yang dimaksud adalah seorang pejabat negara tidak mendapatkan hak apapun dari negara.
sehingga yang dimaksud cuti tersebut adalah apabila jokowi kembali mencalonkan presiden sebagaimana yang ia lakukan pada tahun 2019 maupun sby pada tahun 2014.
pernyataan jokowi disampaikan setelah bawahannya seperti menteri bumn erick thohir dan bahlil lahadali yang juga seorang menteri investasi/kepala bkpm ikut hadir di salah satu tim pemenangan pada debat cawapres ke 4.
padahal sudah sangat jelas pasal 282 yang berbunyi "pejabat negara, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye".
baca juga: tingkatkan kinerja pemerintah, evaluasi aturan terkait mutasi rotasi pejabat
baca juga:ratusan hektar sawah dan puluhan kolam rusak diterjang banjir, ini yang dilakukan tphp lahat
kalau memang pembantu presiden tersebut mau berkampanye maka silahkan secara gentleman untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara.
sehingga kepercayaan masyarakat tidak terus menurun terhadap kualitas politik kita hari ini.
berdasarkan indeks demokrasi versi economist intelligence unit (eiu), indeks demokrasi indonesia masih tergolong cacat (flawed democracy) ditunjukkan pada terakhir 2022 sebesar 6.71.
jangan sampai jokowi pada setiap pidato kenegaraannya selalu menekankan agar tni, polri, asn bersikap netral pada pemilu 2024, justru ia sendiri yang malah melanggar.
baca juga:layanan kesehatan satgas yonif 200/bn dibawah komando kodam ii/swj bantu sejahterakan masyarakat papua
baca juga:salut! prajurit satgas pamtas yonarhanud 12 bantu warga bangun jembatan penghubung desa ke ladang
paradoks ini sungguh sangat menyayat hati, tidak berlebihan jika kita mengatakan kualitas demokrasi indonesia saat ini jauh dari prinsip luber dan jurdil.
pesta demokrasi 2024 yang kurang lebih 2 minggu lagi akan berlangsung mesti ditandai dengan perbaikan kualitas para pejabat negaranya dalam berpolitik yakni memegang teguh etika politik.
khususnya bagi seorang presiden yang tidak sedang cuti untuk maju kembali sebagai capres.
apabila seorang presiden dengan terang-terangan membolehkan pejabat negara berkampanye maka akan merusak moral kehidupan berbangsa dan bernegara.
baca juga:prediksi laga sejarah baru timnas indonesia kontra australia di piala asia 2024, shin tae-yong siapkan kejutan
baca juga:daftar galaxy yang dapat update one ui 6.1, bukan hanya hp samsung galaxy s24 series saja!
moral yang paling diikuti oleh seorang warga negara adalah moral seorang presiden. oleh karena itu sosok kenegarawanan wajib dimiliki oleh seorang presiden.
bisa menempatkan dirinya yang tidak menimbulkan polemik di masyarakat. tidak cawe-cawe politik untuk memenangkan salah satu paslon manapun pada pilpres 2024.
kemudian akhirnya jika memang presiden melanggar larangan tersebut maka sama-sama kita harapkan kepada pihak yang memiliki legalitas untuk menindaklanjuti hal tersebut yakni bawaslu ri sebagai wasit agar dapat mengambil langkah tegas tidak pandang bulu kepada siapapun itu termasuk ke jokowi yang saat ini menjabat sebagai presiden sekali pun.
sehingga harapan kita semua pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan damai, aman, serta berkualitas bagi semua peserta pemilu.

baca juga:wardah gelar skin science session dan mini beauty class
baca juga:unduh xystv apk, tonton langsung tanpa buffering dan iklan!
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".