Kejati Tahan Oknum Notaris dan Makelar Penjualan Aset Pemprov Sumsel, Ini Total Kerugiannya

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 28 Feb 2024 - 20:43

Penahanan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan berupa Asrama Mahasiswa di Yogyakarta.--kejati sumsel for koranpalpres.com

Untuk jumlah saksi yang sudah diperiksa oleh Tim Penyidik sampai saat ini berjumlah 26 orang.

Masih sebagai langkah awal kata Vanny, Tim Penyidik telah menjerat para tersangka melanggar secara primair seperti diatur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau secara Subsidair sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Tentang perubahan atas UU 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terlebih Vanny menguraikan bagaimana modus operandi dan peran masing-masing tersangka.

Tersangka AS (almarhum) selaku mantan Pengurus Yayasan Batang Hari Sembilan pada tahun 2015 meminta tersangka EM, Notaris di Palembang untuk menerbitkan akta pendirian Yayasan Batanghari Sembilan Sumatera selatan.

Diketahui, yayasan ini punya beberapa aset salah satunya berupa tanah di Jalan Puntodewo Yogyakarta yang di atasnya terdapat bangunan Asrama Mahasiswa Pondok Mesuji yang merupakan aset Pemprov Sumsel.

Usai terbentuk, kemudian pengurus Yayasan Batanghari Sembilan Sumsel menerbitkan surat kuasa kepada tersangka MR (Alm) dan tersangka ZT untuk menjual aset Yayasan Batang Hari Sembilan di Jalan Puntodewo Yogyakarta kepada Yayasan Mualimin Yogyakarta di hadapan notaris tersangka DK.

“Upaya peralihan aset yang dilakukan para tersangka ini telah melanggar ketentuan pasal 68 dan pasal 71 Undang-Undang Yayasan,” cetus Vanny.

Ia menguraikan bahwa menurut pasal di atas apabila yayasan tersebut bubar demi hukum karena ia kehilangan status badan hukum maka terhadap aset tersebut harus dilakukan likuidasi.

Dan terhadap sisa hasil likuidasi dapat diserahkan kepada yayasan yang mempunyai kesamaan kegiatan atau ke badan hukum lainnya yang memiliki kesamaan kegiatan atau diserahkan kepada negara.

“Dalam hal ini para tersangka menjual aset tersebut bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas,” ucap Vanny.

kejati tahan oknum notaris dan makelar penjualan aset pemprov sumsel, ini total kerugiannya                            palembang, koranpalpres.com – seorang wanita berinisial em, oknum notaris tersandung pidana korupsi penjualan aset pemprov sumsel berupa asrama mahasiswa di jalan puntodewo, yogyakarta.
bersama seorang tersangka lagi berinisial zt, yang juga wanita dan bertindak sebagai makelar, sejak senin 26 februari 2024 resmi ditahan tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel).
sebelumnya em dan zt bersama 3 tersangka lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 23 oktober 2023 terkait hasil penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan berupa asrama mahasiswa di jalan puntodewo, yogyakarta. 
kepada wartawan, kepala seksi penerangan hukum kejati sumsel, vanny yulia eka sari sh mh menyebutkan, penetapan tersangka ini berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejati sumsel nomor : print-04/l.6/fd.1/06/2023 tanggal 7 juni 2023.
baca juga:2 terdakwa ini dituntut pidana mati, kasusnya bikin geram bupati muratara!
baca juga:diduga hendak membegal, 2 remaja di ogan ilir ini diringkus polisi
vanny menambahkan, tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) kuhap, telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dengan inisial yaitu as dan mr, keduanya telah meninggal dunia, kemudian zt, em dan dk.
setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap zt dan em sebagai tersangka, maka selanjutnya terhadap kedua tersangka dilakukan tindakan penahanan. 
tindakan penahanan ini sendiri jelas vanny, berdasarkan surat perintah penahanan kepala kejati sumsel nomor : print- 03 dan 04 /l.6.5/fd.1/02/2024 tanggal 26 februari 2024 untuk 20 hari ke depan di lembaga pemasyarakatan perempuan klas iib merdeka palembang
“penahanan ini dari tanggal 26 februari 2024 hingga 16 maret 2024,” cetus vanny. 
baca juga:buntut janjikan proyek fiktif, oknum polisi ini dituntut 3 tahun penjara
baca juga:polisi tangkap pelaku narkoba di kamar kosan, ini tampangnya 
sementara imbuh dia, dasar untuk melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) kuhap yakni adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.
menyinggung besaran kerugian keuangan negara yang timbul dengan adanya perkara ini ulas vanny, yakni kurang lebih sebesar rp 10 miliar berdasarkan penilaian kjpp terhadap objek.
untuk jumlah saksi yang sudah diperiksa oleh tim penyidik sampai saat ini berjumlah 26 orang.
masih sebagai langkah awal kata vanny, tim penyidik telah menjerat para tersangka melanggar secara primair seperti diatur pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 uu nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20/2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
baca juga:menghitung hari, tersangka pembobol rekening nasabah bank plat merah segera diadili
baca juga:rugikan negara rp 7,4 miliar, ini hukuman yang harus dijalani 3 eks komisioner bawaslu ogan ilir
atau secara subsidair sesuai pasal 3 jo pasal 18 uu 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu 20/2001 tentang perubahan atas uu 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
terlebih vanny menguraikan bagaimana modus operandi dan peran masing-masing tersangka.
tersangka as (almarhum) selaku mantan pengurus yayasan batang hari sembilan pada tahun 2015 meminta tersangka em, notaris di palembang untuk menerbitkan akta pendirian yayasan batanghari sembilan sumatera selatan. 
diketahui, yayasan ini punya beberapa aset salah satunya berupa tanah di jalan puntodewo yogyakarta yang di atasnya terdapat bangunan asrama mahasiswa pondok mesuji yang merupakan aset pemprov sumsel. 
baca juga:tok! jual obat herbal vitalitas tanpa izin, pria di palembang divonis 12 bulan penjara
baca juga:liput motor ustazah raib di masjid, kuda besi wartawan ini malah raib digasak maling
usai terbentuk, kemudian pengurus yayasan batanghari sembilan sumsel menerbitkan surat kuasa kepada tersangka mr (alm) dan tersangka zt untuk menjual aset yayasan batang hari sembilan di jalan puntodewo yogyakarta kepada yayasan mualimin yogyakarta di hadapan notaris tersangka dk.
“upaya peralihan aset yang dilakukan para tersangka ini telah melanggar ketentuan pasal 68 dan pasal 71 undang-undang yayasan,” cetus vanny. 
ia menguraikan bahwa menurut pasal di atas apabila yayasan tersebut bubar demi hukum karena ia kehilangan status badan hukum maka terhadap aset tersebut harus dilakukan likuidasi. 
dan terhadap sisa hasil likuidasi dapat diserahkan kepada yayasan yang mempunyai kesamaan kegiatan atau ke badan hukum lainnya yang memiliki kesamaan kegiatan atau diserahkan kepada negara. 
“dalam hal ini para tersangka menjual aset tersebut bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas,” ucap vanny. 
baca juga:jaksa tuntut hukuman mati pasutri di muba, terdakwa pembunuhan berencana anak tiri
baca juga:ditabrak ka dua pemuda di prabumulih meninggal di lokasi, ini penyebabnya
belakangan diketahui bahwa tersangka as (alm) dan tersangka mr (alm) telah meninggal dunia. 
peranan tersangka em sebagai notaris di palembang yang membuat akta 97 dengan memasukan aset yayasan batang hari sembilan menjadi aset yayasan batang hari sembilan sumatera selatan.
“dan berdasarkan akta tersebut tersangka mr dan zt menjual asrama mahasiswa pondok mesuji di yogyakarta, sementara peranan zt selaku penerima kuasa penjual,” pungkasnya.