Sengketa Pemilu 2024 DPRD Lahat Dapil 5 Masuki Babak Baru, Ini Buktinya

Reporter: Bernat |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Rabu , 06 Mar 2024 - 19:08

Kapolres Lahat, AKBP God Parlasro S Sinaga SH SIK MH serta jajaran, melakukan pengamanan di KPU Lahat saat rapat pleno-Foto:Bernat Albar-palpres

sengketa pemilu 2024 dprd lahat dapil 5 masuki babak baru, ini buktinya                            palembang, koranpalpres.com - sengketa pemilihan umum (pemilu) 2024 dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten lahat, daerah pemilihan (dapil) 5 yakni, kecamatan tanjung sakti pumi dan pumu telah memasuki babak baru.
surat keberatan dilayangkan saksi partai kebangkitan bangsa (pkb), kini sudah berada di tangan badan pengawas pemilu (bawaslu) lahat.
terutama menyangkut perselisihan jumlah suara di tempat pemungutan suara (tps) 02, desa kembang ayun, tanjung sakti pumu.
ketua bawaslu lahat, nana priana shi mm membenarkan, bahwasanya nota keberatan yang disampaikan pihak pkb, telah masuk diatas meja.
baca juga:ini dilakukan polres prabumulih bersama tni setelah sukses amankan pemilu 2024, yuk lihat
"dalam waktu dekat ini akan memanggil pihak-pihak terkait, untuk dimintai keterangan atau klarifikasi lebih jelas," sebut dia, rabu 6 februari 2024.
nah, setelah ada pemanggilan langkah selanjutnya adalah melakukan persidangan, yang dilaksanakan di sentra gakkumdu guna mengetahui letak perselisihannya.
"dari hasil tersebut akan kita tuangkan ke dalam, surat rekomendasi ditujukan kepada komisi pemilihan umum (kpu) lahat," jelas nana priana.
saat ini, sambung dirinya, pihak bawaslu sendiri belum memanggil kedua belah pihak, baik saksi pkb maupun penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan.
baca juga:jaga harkamtibmas pemilu 2024, kapolres pimpin siaga sispam kota di gudang kpu pagaralam
"sanggahan keberatan dari pkb inilah yang akan menjadi acuan nantinya, jadi kita belum bisa memberitahukan apa-apa saja poin rekomendasi, sebelum hasil sidang diselesaikan terlebih dahulu," papar dirinya.
ia meminta, agar pihak-pihak yang bersengketa untuk menahan diri, karena semuanya sudah ada jalurnya sesuai dengan peraturan berlaku.
"sebab ini bukanlah akhir dari segalanya, kalaupun nantinya pihak termohon kurang puas atas hasilnya, bisa membawanya ke mahkamah konstitusi (mk)," bebernya.
sebelumnya, saksi partai kebangkitan bangsa (pkb) melayangkan protes, atas perbedaan perolehan suara, keabsahan berita acara penghitungan suara ulang tanpa adanya tanda tangan beberapa saksi, termasuk juga ketua kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (kpps) tps 02 desa kembang ayun.
baca juga:bawaslu muratara terima 18 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024, simak apa saja 
"betul, ketika anggota ppk tanjung sakti pumu membacakan hasilnya, banyak sekali kejanggalan, makanya kami memprotes bahkan menyanggahnya," sebut dodi septriadi, ditemui, usai rapat pleno di kpu lahat, kamis 29 februari 2024.
yang mana, sambung dia, hasil c1 salinan dan rekap dari ppk sangat berbeda dengan saksi. hal ini, justru merugikan calon legislatif (caleg) dari pkb.
"adanya penambahan jumlah suara pada salah satu caleg, yang semestinya 12 berubah menjadi 82. jelas ini sangat-sangat indikasi kecurangan begitu masif," ungkap dia.
selain itu, sambung dirinya, pihak pkb pun tidak pernah membubuhkan tanda tangan perhitungan suara ulang, yang dilaksanakan pukul 05.00 wib, kamis 15 februari 2024.
baca juga:pasca pemilu 2024 harga sembako di 2 pasar lahat cenderung stabil, ini hasil sidak
"menurut keterangan saksi yang bertugas ketika itu, pleno di tingkat ppk telah selesai hingga pukul 04.00 wib, selanjutnya tidak ada yang namanya perhitungan ulang sama sekali tidak ada," jelasnya.
bahkan, masih katanya, ketika akan menghadirkan ketua kpps tps 02, desa kembang ayun, kecamatan tanjung sakti pumu, pun tidak diijinkan walaupun sekedar mengklarifikasi.
"terlebih lagi, munculnya berita acara perhitungan suara ulang, kami pun mempertanyakan keabsahannya, jangan-jangan tanda tangan yang ada disitu palsu semua," sebut dodi.
maka dari itu, ditambahkannya, setelah selesai rapat pleno, langsung membuat nota keberatan yang ditujukan kepada kpu dan bawaslu lahat.
baca juga:bupati oku timur dan istri salurkan hak suara di pemilu 2024, tinjau tps bersama forkopimda
"sebelumnya, kami juga telah melayangkan surat keberatan kepada bawaslu, agar dapat diproses untuk menyelesaikan persoalan yang merugikan caleg dari pkb," tukas dirinya.
senada, saksi dari partai demokrat, beben saputra menyebutkan, dugaan adanya kecurangan sangat jelas. dari perhitungan suara dan perbedaan diperoleh baik untuk partai dan caleg.
"justru ini menciderai iklim demokrasi yang katanya jujur dan adil. apalagi, disebutkan saksi kami menandatangani berita acara perhitungan ulang suara, padahal sama sekali tidak ada, bahkan bersangkutan sampai bersumpah," imbaunya.
oleh karena itulah, masih kata dia, agar pihak penyelenggara pemilu dapat mempertimbangkan, segala sesuatunya sehingga tidak ada kesan dugaan kecurangan terjadi.
baca juga:antisipasi kecurangan pemilu 2024, bawaslu lahat turunkan ptps disetiap tps, ini hasilnya
"untuk daerah pemilihan (dapil) 5 yakni, kecamatan tanjung sakti pumi dan pumu, hanya tersedia 3 kursi. jadi sangat riskan terjadinya indikasi kecurangan," tegas dia.
terpisah, ketua kpu lahat, sarjani melalui komisioner, emil asy'ari menyampaikan, bahwasanya regulasi yang terdapat di pkpu no 5/2024, tidak disebutkan untuk menyelesaikan persoalan sengketa pemilu.
"kami hanya melaksanakan pembacaan hasil rekapitulasi pemilu di tingkat ppk. kalaupun ditemukan maka jalurnya sudah ada yakni di bawaslu," tandasnya. *