Pemda Musi Rawas Buka Pintu Urus Izin Perusahaan di Perbatasan Musi Banyuasin

Reporter: Hengki |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Rabu , 06 Mar 2024 - 21:52

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, provinsi Sumatera Selatan mendukung penuh aktivitas perusahaan -Foto:Hengki Pransis-palpres

pemda musi rawas buka pintu urus izin perusahaan di perbatasan musi banyuasin                            palembang, koranpalpres.com - pemerintah kabupaten musi rawas utara, provinsi sumatera selatan mendukung penuh aktivitas perusahaan yang ada di perbatasan antara kabupaten musi rawas utara dan musi banyuasin.
mendukung penuh perusahaan yang sudah ada izin dan membuka pintu bagi perusahaan yang belum ada izin di dalam wilayah kabupaten musi rawas utara.
pemerintah kabupaten musi rawas utara juga meminta semua pihak menghargai keputusan tetap persoalan tapal batas kabupaten muratara dengan kabupaten musi banyuasin di suban empat.
dua kabupaten musi banyuasin (muba) kecamatan batanghari leko dan kabupaten muratara kecamatan rawas ilir, mengklaim wilayah yang disengketakan tersebut masuk di wilayahnya masing masing. 
baca juga:menunya komplit banget! ini resep tahu campur kuliner legendaris khas lamongan gizinya lengkap
luas tanah yang disengketakan tersebut sekitar 12 ribu hektar.
wilayah perbatasan kedua kabupaten yang sekarang coba di ambil alih kabupaten muba. 
secara sejarah wilayahnya tersebut memang masuk di dalam kawasan musi rawas utara.
asisten i tatanan pemerintahan h al firmansyah saat jumpa pers mendukung penuh perusahaan yang beraktivitas di wilayah musi rawas utara yang berada di perbatasan itu.
baca juga:tok! jual obat herbal vitalitas tanpa izin, pria di palembang divonis 12 bulan penjara
ia juga meminta semua pihak menghormati legalitas hukum yang sudah ada.
secara penuh pemerintah musi rawas utara mendukung semua perusahaan yang ada di kecamatan rawas ilir yang sudah memiliki izin.
dan membuka pintu bagi perusahaan yang ingin menguruskan izin di kabupaten musi rawas utara.
"tepat dimana terjadinya seteru antara kabupaten musi banyuasin dengan musi rawas utara. mengingat tapal batas muratara-muba sudah tertuang dalam permendagri no 76/2014,"kata alfirmansyah, rabu 6 maret 2024. 
baca juga:tak terlu izin, ini kata kadiv humas polri soal kuesioner yang disebarkan sebuah lembaga survei    
mencuatnya konflik tapal batas yang melibatkan, dua kabupaten wilayah operasi kerja musi banyuasin dan muratara, membuat pemerintah kabupaten muratara angkat suara.
keputusan sifatnya final dan inkrah, seluruh pihak himbau yang berkaitan atau berkepentingan dengan tapal batas, agar menghargai putusan hukum ini.      
h alfirmansyah , secara resmi mendukung seluruh perusahaan yang beraktivitas di wilayah perbatasan tersebut.
"yang belum ada izin di kabupaten musi rawas utara. kami membuka pintu untuk kepengurusan itu,"ujarnya.
baca juga:larangan keras! kapolda sumsel tak beri izin masyarakat nyalakan kembang api pada saat malam pergantian tahun
lanjutnya, jika ada personal perusahaan yang berada di wilayah musi rawas utara, kami minta agar melakukan pengurusan perizinan sesuai prosedur yang berlaku di dinas dpm & ptsp musi rawas utara.         
pihaknya mengungkapkan, jika kabupaten muratara sangat menghargai putusan hukum yang berlaku. 
jika ada pihak yang hendak melakukan upaya perubahan tapal batas antara muratara dan muba, juga diminta agar saling menghormati produk hukum yang sudah berlaku.
"hilangnya suban empat, wilayah muratara kami merasa terusik. jika ada upaya yang hendak merubah soal tapal batas, kami masyarakat di muratara merebut kembali, suban empat kembali ke muratara," ucapnya.
baca juga:2 perusahaan titan group pastikan taati peraturan dan izin usaha sampai dengan lingkungan, ini penjelasannya
menurutnya, pemda muratara selalu mengedepankan solusi, tanpa caci maki. 
"tapi hal yang berkaitan hukum kita saling hargai, apapun yang telah ditetapkan harus dipedomani. kami sangat terbuka dengan investor. kami harap semua pihak saling hargai apa yang saling mengerti," pungkasnya. *