PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, Pj Bupati Lahat Muhammad Farid SSTP Msi menekankan 3 sektor sebagai ujung tombak.

"Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, meningkatkan pelayanan kesehatan, menurunkan angka kemiskinan termasuk juga pengangguran terbuka, fokus pada kasus stunting, dan peran perguruan tinggi untuk penelitian dan pengembangan daerah," sebut Pj Bupati, Jumat 8 Maret 2024.

Dia menerangkan, bidang perekonomian dan sumber daya alam lebih memperhatikan dari segi pondasi ekonomi, melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi.

"Kemudian, produktivitas pertanian serta ekstensifikasi lahan maupun perkebunan. Tidak ketinggalan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, revitalisasi pusat perdagangan sekaligus pembangunan Mall Pelayanan Publik, lalu, menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan sembako, guna penanganan inflasi," jelasnya.

BACA JUGA:Olah Sampah Rumah Tangga Bernilai Ekonomi Tinggi, Ini Keinginan Pj Bupati Lahat

BACA JUGA:Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara PPK Rampung, Ini Pesan Pj Bupati Lahat usai Meninjau

Dia menambahkan, sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah, dirasakan sangat diperlukan seperti akses jalan poros, guna melayani aktifitas ekonomi harian rakyat.

"Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat, berupa penyediaan air minum, sanitasi dan rumah layak huni, maupun penguatannya dan SDM untuk pencegahan serta penanggulangan bencana," imbaunya.

Nah, apabila dilihat dari beberapa penjabaran target di atas, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mewujudkannya.

"Kata lain, sinergitas antara semua pemangku kepentingan, sehingga Kabupaten Lahat berfaedah dan bermartabat dapat terwujud," terang Pj Bupati Muhammad Farid.

BACA JUGA:Pj Bupati Lahat Bantu Jamban dan Launching Bedah Rumah, Cek 5 Desa yang Menerima Bantuan

BACA JUGA:Ruang Rawat Inap Zal Anak di RSUD Lahat Overload, Mayoritas Diserang Penyakit Ini

Dia menyebutkan, walaupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tergolong tinggi, namun kapasitas fiskal masih rendah. 

Di mana, keuangan masih sangat tergantung dengan dana transfer dari pusat.