Pelapor dan Terlapor Hadirkan Saksi untuk Pembuktian Sengketa Pemilu Lahat, Ini Keterangannya

Reporter: Bernat |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Selasa , 19 Mar 2024 - 14:50

Saksi memberikan keterangan pada sidang administratif sengketa Pemilu DPRD Lahat dapil 5, di Sentra Gakkumdu, Senin 18 Maret 2024-Foto:Bernat Albar-palpres

pelapor dan terlapor hadirkan saksi untuk pembuktian sengketa pemilu lahat, ini keterangannya                            palembang, koranpalpres.com - sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 di kabupaten lahat kembali di laksanakan
bertempat di sentra gakkumdu lahat, sidang kali dengan agenda pembuktian dan saksi saksi dari terlapor dan pelapor.
sidang kali ini di pimpin ketua majelis andra juarsyah spdi didampingi anggota majelis dan dari pihak pelapor diwakili kuasa hukum partai kebangkitan bangsa (pkb), dody satriadi sh didampingi partner m raynaldi oktavian sh serta saksi saksinya, termasuk ppk tanjung sakti
pumu berjumlah 5 orang juga didampingi saksinya.
baca juga:sidang sengketa pemilu agenda dengarkan keterangan ppk tanjung sakti pumu, ini isi jawabannya
saksi dari pihak pelapor maupun terlapor sebelumnya dilakukan sumpah, dan melakukan penandatanganan bahwa  ketika bersaksi, keadaan sadar dan tidak dalam tekanan.
dimulai dari pihak pelapor menghadirkan saksi 7 orang yaitu dari anggota kpps, linmas serta saksi pleno kecamatan, saksi pkb yang mana diperiksa secara terpisah.
saksi dari pkb yakni ketua kpps tps 002 kembang ayun, kecamatan tanjung sakti pumu menerangkan, sebelum melaporkan dengan hasil suara caleg berjumlah 12, pada form c salin kondisi bersih atau rapi tidak ada tipe-x.
"tetapi pada c hasil plano kertas besar terdapat tipe-x nya dan perolehan suara berubah menjadi 82," sebut dia, senin 18 maret 2024.
baca juga:sidang administrasi perdana sengketa pemilu dprd lahat dapil 5, ini bunyi dari pelapor
ia menambahkan, bahkan ada yang penghitungan ulang yang diusulkan dari saksi pan.
pada saat penghitungan selesai sekitar pukul 03.00 wib, tidak ada kegiatan lagi, lalu tiap-tiap anggota kpps sudah berada di rumah masing-masing untuk istirahat.
"kami kpps tidak mengetahui ada berita acara penghitungan ulang tersebut, dan merasa tidak melakukan penandatanganan berita acara penghitungan ulang," jelasnya.
selanjutnya dari pihak terlapor ppk tanjung sakti pumu menghadirkan 9 saksi terdiri dari 2 orang dari kpps serta saksi dari pan yang memberikan mandat berita acara penghitungan ulang yang mengatakan berita acaranya di lakukan sekitar pukul 04.30 wib.
baca juga:sengketa pemilu 2024 dprd lahat dapil 5 masuki babak baru, ini buktinya
setelah memberikan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi, baik pelapor dan terlapor majelis akan mengkoreksi kembali apa yang disampaikan.
ketua majelis sidang, andra juarsyah menerangkan, apa yang dilaksanakan dan dilaporkan baik dari pelapor maupun terlapor, dapat menjadi kesimpulan dibuat tertulis, disampaikan ke sekretariat bawaslu lahat paling lambat selasa 19 maret 2024, pukul 16.00 wib.
"pihaknya akan menunggu kalau ada yang mau di sampaikan, karena rekapitulasi tingkat nasional akan ditetapkan berakhir pada 20 maret 2024, sudah ada himbauan terkait dengan perkara administrasi," ucap dirinya.
sementara itu, kuasa hukum dpc pkb lahat, dody satriadi sh didampingi partner m raynaldi oktavian sh menyatakan, tadi telah memenuhi agenda sidang dari gakkumdu lahat, untuk penyerahan bukti surat dugaan terhadap pemalsuan dokumen, serta pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi.
baca juga:sidang sengketa pemilu agenda dengarkan keterangan ppk tanjung sakti pumu, ini isi jawabannya
"dari saksi kami langsung ketua kpps pada keterangannya, baik dari penghitungan dan penandatanganan berita acara sama sekali tidak ada, seharusnya ketua kpps itu wajib melakukan penandatanganan dan mengetahuinya khususnya di tps 002 kembang ayun," beber dia.
senada, m raynaldi menyampaikan, terdapat perbedaan keterangan saksi yang sangat terkesan dipaksakan, untuk menjadi memberikan keterangan di persidangan.
"sehingga keterangan saksi dari terlapor perlu dipertanyakan kebenarannya," tutup dirinya. *