Krisdayanti Bersama Komisi IX Kunjungi Embarkasi Palembang dan Apresiasi Pelayanan, JCH Risti Tinggi?

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Jumlah resiko tinggi (Risti) jemaah calon haji (JCH) embarkasi Palembang tinggi.

Hal ini diketahui saat Komisi IX DPR Republik Indonesia mengunjungi Embarkasi Palembang, pada Senin, 3 Juni 2024.

Kendati jumlah jemaah haji yang masuk kategori Risti mencapai 87 persen, layanan embarkasi Palembang dinilai layak mendapatkan apresiasi. 

Saleh Partaonan Daulay, Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi IX DPR RI, menilai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Embarkasi Palembang. 

BACA JUGA:Lepas 389 JCH Asal OKU Timur Kloter 11, Bupati Lanosin Doakan Jemaah jadi Haji Mabrur

BACA JUGA:441 JCH Asal OKU Timur Siap Diterbangkan ke Tanah Suci Makkah, Ini Pesan Bupati

Embarkasi Palembang merupakan salah satu embarkasi di Indonesia yang tingkat lansia dan Risti tinggi yaitu mencapai 87 persen. 

Tentu saja ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat, sehingga jemaah Lansia dan Risti tidak mendapat kesulitan diberangkatkan ke Saudi.

"Meskipun tinggi tingkat jemaah Lansia dan Risti, beberapa tahun terakhir Embarkasi Palembang mendapat penghargaan dari sisi embarkasi yang paling baik memberikan pelayanan kepada jemaah haji kita. Bahkan menurut saya, ini suatu hal yang perlu diapresiasi oleh kita semua sehingga dengan demikian dapat dicontoh oleh embarkasi-embarkasi lain di Indonesia," puji Saleh Daulay. 

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait Embarkasi Palembang adalah status tanah Asrama Haji Sumsel. Pengelolaan Asrama Haji oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan tanahnya bukan milik Pemprov dan juga bukan milik Kemenag. 

BACA JUGA:JCH Pagaralam Tergabung dalam Gelombang 1 Kloter 6 Embarkasi Palembang

BACA JUGA:Lakukan Pembekalan Karu dan Karo untuk JCH OKU Timur, Ini Jadwal Keberangkatan ke Tanah Suci  

"Kalau tidak salah ini tadi katanya tanahnya milik Lanud. Ini kan perlu diselesaikan dan diperhatikan secara khusus. Sebab, kalau kepemilikan tanahnya tidak jelas, maka investasinya kedepan akan menjadi ragu-ragu, sehingga pemerintah provinsi untuk menyiapkan anggarannya juga merasa ragu-ragu," jelas Saleh Daulay. 

"Saya kira inilah hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk hal-hal lain saya kira sudah sangat baik. Tentu masih ada kekurangan, misalnya fasilitas ditambah, petugas ditambah, anggaran ditambah. Saya kira itu permintaan lazim bagaimana kita mempersiapkan pelayanan lebih baik ke depan," tuntas Daulay.