Pegawai KPPN Baturaja Blak-Blakan Bongkar 4 Tantangan dalam Pelaksanaan Digipay pada Satuan Kerja
![](https://palpres.bacakoran.co/upload/101d7c2385222da887a936a345968328.jpeg)
Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Digipay pada satuan kerja lingkup KPPN Baturaja. --kolase koranpalpres.com
Artikel ini ditulis oleh Trisna Mandala Putra, pegawai KPPN Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dengan judul “Tantangan Implementasi Digipay pada Satuan Kerja”.
KORANPALPRES.COM - Sistem belanja online mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama pada satu dekade terakhir ini.
Masyarakat dapat dengan mudah melakukan penjualan dan pembelian barang/jasa melalui beragam tawaran yang ada pada berbagai macam platform.
Dengan didukung sistem pembayaran yang modern dan berbasis teknologi, platform belanja online terus berkembang pesat dan nilai transaksi yang dihasilkan pun semakin meningkat.
BACA JUGA:Luar Biasa! Kejati Sumsel Sabet 2 Penghargaan Sekaligus Dari DJPB Provinsi Sumsel, Apa Kategorinya
BACA JUGA:Wah! Sebanyak 3 Pejabat BNNP Hadiri Forum Konsultasi Publik Kanwil DJPB Sumsel, Siapa Mereka?
Sejalan dengan kemajuan hal tersebut, Pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan serta mengimplementasikan pembayaran belanja melalui sistem marketplace pemerintah yang saat ini dapat diakses pada platform Digipaysatu.
Hal ini telah diatur melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja.
Kemudian Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
Digipay ini merupakan salah satu strategi pemerintah yang tepat untuk mengurangi ketergantungan para Bendahara Pengeluaran satuan kerja akan ketersediaan uang kas.
BACA JUGA:Wah! Ada Sosok Kepala BNNK Lubuklinggau di Kantor KPPN, Kegiatan Apa Ya?
BACA JUGA:Raih Nilai Sempurna, Polres Lahat Terima Reward dari KPPN, Ini Kategorinya
Belanja pemerintah dengan prinsip “payment cashless” diharapkan mampu terus meningkat sehingga mengurangi risiko idle cash.
Dengan adanya Digipay, pengelola keuangan satuan kerja bisa melakukan pembelian barang/jasa hanya dengan melalui satu platform sebagaimana setiap personal berbelanja secara online melalui platform belanja non pemerintah seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya.