Di Depan Mahasiswa FAHUM UIN Raden Fatah, Dosen Ilmu Budaya UGM Sentil Kebebasan Berpendapat di Era Digital

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Minggu , 13 Oct 2024 - 15:53

Dosen Ilmu Budaya UGM Muhammad Zamzam Fauzanafi (dua dari kanan) menjadi dosen tamu di Fakultas Adab dan Humanioran UIN Raden Fatah Palembang.--fahum uin rf for koranpalpres.com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Masyarakat kekinian yang akrab dengan kehidupan yang serba digital menghadapi dilema, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.

Demikian disampaikan Dosen Jurusan Antropologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Muhammad Zamzam Fauzanafi, S.Ant., M.A, saat menjadi dosen tamu di Fakultas Adab dan Humaniora (FAHUM) UIN Raden Fatah Palembang, Jumat, 11 Oktober 2024.

Dr. Zamzam sendiri merupakan akademisi yang aktif meneliti dan mengkaji berbagai isu sosial dan budaya, terutama yang berkaitan dengan perkembangan digital dan kebebasan berekspresi ini

Menurut Dr. Zamzam, terdapat pertentangan yang signifikan antara kebebasan berpendapat dan pembatasan yang diberlakukan melalui berbagai aturan.

Dalam pemaparannya, Dr. Zamzam menggarisbawahi pentingnya memahami konsep "freedom of expression" atau hak warga untuk mengekspresikan pendapat mereka.

Hanya saja dia mencatat bahwa di Indonesia terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ternyata tidak selalu mendukung kebebasan ini.

"UU ITE memang bisa digunakan untuk mengatur perilaku yang beradab di dunia maya, tetapi juga sering disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis," singgungnya.

Dalam kuliah umum bersama Dr Zamzam ini tampak hadir di antaranya Wakil Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, Dr Amilda Mhum dan jajaran.

Kemudian ratusan mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.

Dr. Zamzam juga mengkritik cara UU ITE diterapkan, di mana seringkali kritik dianggap sebagai penghinaan.

di depan mahasiswa fahum uin raden fatah, dosen ilmu budaya ugm sentil kebebasan berpendapat di era digital                            palembang, koranpalpres.com - masyarakat kekinian yang akrab dengan kehidupan yang serba digital menghadapi dilema, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.
demikian disampaikan dosen jurusan antropologi di fakultas ilmu budaya universitas gadjah mada (ugm), dr. muhammad zamzam fauzanafi, s.ant., m.a, saat menjadi dosen tamu di fakultas adab dan humaniora (fahum) uin raden fatah palembang, jumat, 11 oktober 2024.
dr. zamzam sendiri merupakan akademisi yang aktif meneliti dan mengkaji berbagai isu sosial dan budaya, terutama yang berkaitan dengan perkembangan digital dan kebebasan berekspresi ini
menurut dr. zamzam, terdapat pertentangan yang signifikan antara kebebasan berpendapat dan pembatasan yang diberlakukan melalui berbagai aturan.
baca juga:ga cuma unggul akademik! lulusan fahum uin raden fatah dibekali keterampilan yang relevan dunia kerja
baca juga:pelatihan kesenian melayu fahum uin raden fatah, budayawan sumsel ini bawakan syair besemah pagaralam
dalam pemaparannya, dr. zamzam menggarisbawahi pentingnya memahami konsep "freedom of expression" atau hak warga untuk mengekspresikan pendapat mereka. 
hanya saja dia mencatat bahwa di indonesia terdapat undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite) yang ternyata tidak selalu mendukung kebebasan ini. 
"uu ite memang bisa digunakan untuk mengatur perilaku yang beradab di dunia maya, tetapi juga sering disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis," singgungnya. 
dalam kuliah umum bersama dr zamzam ini tampak hadir di antaranya wakil dekan i fakultas adab dan humaniora uin raden fatah palembang, dr amilda mhum dan jajaran.
baca juga:selamat datang mahasiswa baru 2024! dekan fahum uin raden fatah ingatkan kuliah hanya 4 tahun
baca juga: pakar dari 3 negara ini jadi keynote speaker fahum uin raden fatah, bahas apa ya?
kemudian ratusan mahasiswa s1 dan s2 fakultas adab dan humaniora uin raden fatah palembang.
dr. zamzam juga mengkritik cara uu ite diterapkan, di mana seringkali kritik dianggap sebagai penghinaan. 
"saat ini, antara kritik dan penghujatan sering kali bercampur baur dimana orang yang mencoba menyampaikan kritik bisa dianggap menghina, dan uu ini justru lebih banyak digunakan untuk menekan kritik daripada mengatur perilaku yang baik di internet," singgungnya lagi.
dr. zamzam juga menyoroti kesulitan dalam menggunakan piranti hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib. 
baca juga:green campus! mahasiswa baru fakultas adab dan humaniora uin raden fatah palembang tanam ratusan bibit pohon
baca juga:siap-siap skripsian! 201 mahasiswa fakultas adab dan humaniora uin raden fatah magang di 43 institusi
dia mengusulkan bahwa solusinya bukan terletak pada hukum, melainkan pada pengembangan literasi digital. 
“yang paling bisa dilakukan, itupun tidak akan menyeluruh, apa yang disebut sebagai literasi digital, itu harus diajarkan sejak kecil dari sejak tk, sd," cetusnya. 
menurut dia, literasi digital bukan hanya bertindak secara beradab dan mengikuti norma dalam beraktivitas di dalam digital.
melainkan juga ikut memahami konsekuensi apa yang mengancam dia sendiri, misalnya soal privasi, pengambilan data.
baca juga:8 ide bisnis menjanjikan di tengah era digital, tak ribet, untung mantap!
baca juga:keterampilan abad 21: mempersiapkan generasi masa depan dalam era digital pada peserta didik
dia menilai pendekatan yang ada saat ini, seperti program yang dijalankan kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) belum sepenuhnya efektif. 
“sudah dibuat modul namun tidak pernah dipakai untuk di pangajaran dan yang terjadi adalah literasi digital kominfo sekarang dijadikan seperti seminar, yang ngomong ahli digital dan para pejabat ikut ngomong,” cetus dia.
selanjutnya, dr. zamzam menyoroti festival literasi digital di yogyakarta dan indonesia umumnya, yang menurut dia lebih berfokus pada pertunjukan musik ketimbang edukasi. 
"festival ini seharusnya menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi digital, tetapi kenyataannya diisi lebih banyak oleh pertunjukan band," ujarnya.
baca juga:pilkada serentak, kata mahasiswa s3 uin raden fatah jadi ajang pergulatan sang pemimpin dan sang pemimpi
baca juga:bukan akting biasa, aksi nyata teater arafah uin raden fatah dedikasikan 3 manfaat pembuatan eco-enzyme
lebih jauh dr. zamzam berharap agar semua pihak lebih serius dalam menangani dilema kebebasan berpendapat di dunia digital, serta memperkuat edukasi literasi digital untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka di era informasi ini.
dia menekankan bahwa seharusnya literasi digital dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan.
"buku dan modul untuk mengajarkan literasi digital sebenarnya sudah tersedia dan dapat diunduh secara gratis, hanya saja kesempatan ini belum dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem pendidikan kita," tukasnya.
sementara wakil dekan 1 fakultas adab dan humaniora uin raden fatah palembang dr amilda mhum mengapresiasi kegiatan tersebut.
baca juga:4 pesan rektor uin raden fatah di wisuda ke-90, peran alumni sebagai problem solver di tengah isu sosial
baca juga:ternyata mahasiswa uin raden fatah turut apresiasi pembentukan direktorat ppa-ppo, ini faktanya
dia mengajak mahasiswa s1 dan s2 fakultas adab dan humaniora uin raden fatah palembang untuk bersama-sama belajar satu materi penting ini.
amilda juga berharap lahir skripsi yang mengulas terkait literasi digital.
dia mengajak kalangan mahasiswa untuk melihat bagaimana kemasan kebudayaan digital  tersebut.
“kita ada dosen tamu, dan saya pilih orang muda yang punya pandangan tentang sesuatu yang kita pelajari dalam perspektif yang lebih modern, lebih maju, lebih terkini, saya memenuhi keinginan kalian untuk belajar tahu tentang kebudayaan dan digital,” pungkasnya.