Kasus Korupsi Dana Korpri Banyuasin oleh Oknum ASN Tak Ada Tolerir, Ini Kata Sekda Terkait Bantuan Hukum

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 22:04

asus korupsi dana korpri yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) menjadi tersangka mendapat keprihatinan bagi Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim-Foto:freepik-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Kasus korupsi dana korpri yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) menjadi tersangka mendapat keprihatinan bagi Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim.

Diketahui kasus yang melibatkan dana senilai Rp342 juta dan tidak dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari Desember 2022 hingga September 2023.

Dia menegaskan bahwa Pemkab Banyuasin tidak mentoleransi segala bentuk penyelewengan anggaran, termasuk dana Korpri.

Erwin menyerahkan proses hukum kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

"Kita sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini," ujar Erwin, Sabtu 16 Maret 2024.

Melalui kejadian ini, Erwin berharap kepada seluruh ASN untuk terus bekerja sesuai aturan, pegang prinsip akuntabilitas.

"Selalu mengikuti rambu rambu yang telah ditentukan," jelasnya.

Tidak kalah penting yaitu kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Banyuasin harus melaksanakan pola hidup sederhana.

"Itu harus dilaksanakan," terangnya.

Erwin menambahkan kalau sampai saat ini Pemkab Banyuasin belum menerima surat tembusan penetapan dan penahanan terhadap dua tersangka oleh kejaksaan negeri Banyuasin.

"Kita akan tunggu dan memintakan surat tembusannya," bebernya.

Pastinya setelah ada hal tersebut pihaknya akan mencermati bersama opd terkait, sesuai aturan kepegawaian.

kasus korupsi dana korpri banyuasin oleh oknum asn tak ada tolerir, ini kata sekda terkait bantuan hukum                            palembang, koranpalpres.com - kasus korupsi dana korpri yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (asn) menjadi tersangka mendapat keprihatinan bagi sekretaris daerah banyuasin, erwin ibrahim.
diketahui kasus yang melibatkan dana senilai rp342 juta dan tidak dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (spj) dari desember 2022 hingga september 2023.
dia menegaskan bahwa pemkab banyuasin tidak mentoleransi segala bentuk penyelewengan anggaran, termasuk dana korpri.
erwin menyerahkan proses hukum kepada kejaksaan negeri (kejari) banyuasin untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
baca juga:rugikan negara rp162 miliar, 5 terdakwa korupsi akuisisi pt sbs dituntut berbeda, kok bisa?
"kita sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini," ujar erwin, sabtu 16 maret 2024.
melalui kejadian ini, erwin berharap kepada seluruh asn untuk terus bekerja sesuai aturan, pegang prinsip akuntabilitas.
"selalu mengikuti rambu rambu yang telah ditentukan," jelasnya.
tidak kalah penting yaitu kepada seluruh pegawai di lingkungan pemkab banyuasin harus melaksanakan pola hidup sederhana. 
baca juga:korupsi batik perangkat desa rp883 juta, kejari palembang tetapkan 1 tersangka lagi
"itu harus dilaksanakan," terangnya. 
erwin menambahkan kalau sampai saat ini pemkab banyuasin belum menerima surat tembusan penetapan dan penahanan terhadap dua tersangka oleh kejaksaan negeri banyuasin. 
"kita akan tunggu dan memintakan surat tembusannya," bebernya.
pastinya setelah ada hal tersebut pihaknya akan mencermati bersama opd terkait, sesuai aturan kepegawaian.
baca juga:gila-gilaan! pjs kades kurungan nyawa iii ditetapkan tersangka korupsi dana desa ratusan juta
"baru kemudian kita akan lakukan kebijakan," ungkapnya.
apakah akan ada bantuan hukum terhadap kedua tersangka, erwin menegaskan kalau pihaknya masih melihat terlebih dahulu secara aturan.
"kita lihat dulu secara aturan (apakah bisa atau tidak)," tegasnya. 
diketahui, kejaksaan negeri banyuasin menetapkan dua tersangka dalam kasus penggunaan dana kasus penyalahgunaan/penyimpangan dalam pengelolaan atau pelaksanaan dana korpri serta tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban desember 2022 - september 2023 yang merugikan negara sekitar rp 340 juta. 
baca juga:wah parah! oknum asn inspektorat di palembang mengatasnamakan kejaksaan jadi makelar kasus korupsi
kedua tersangka yaitu bambang mantan sekretaris korpri dan mirdayani mantan bendahara korpri, saat ini telah di bawa ke rutan pakjo palembang dan lapas perempuan palembang. 
berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, kemudian pengumpulan data laporan pertanggung jawaban serta saksi.
diketahui terdapat beberapa dugaan penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan para tersangka, seperti penyimpangan pemberian santunan, pembelian barang fiktif, hingga penggunaan dana diluar pertanggung jawaban.
informasinya tersangka bambang dan mirdayani melakukan pinjaman dana korpri dan mengeluarkan dana korpri diluar aturan korpri seperti pada desember 2022 sebesar rp49.500.000, januari 2023 pinjaman dana korpri sebesar rp60.000.000 dan pinjaman sebesar rp 120 juta mei 2023.
baca juga:segera diadili! 3 tersangka korupsi pajak berpindah tangan dari penyidik kejati sumsel ke penuntut umum kejari
kemudian desember 2022 keluar dana korpri yang peruntukan dana diluar aturan korpri yang dicairkan sebesar rp5.000.000 untuk bantuan reog ponorogo.
januari 2023 dana keluar peruntukan dana di luar aturan korpri untuk biaya rumah sakit istri asisten, bantuan keluarga besar di blitar serta bantuan wayang kulit masing masing sebesar rp 10 juta. 
terakhir april 2023 dana keluar peruntukan dana diluar aturan korpri untuk operasi kanker istri pj. sekda (ketua korpri) rp10.000.000.
kedua tersangka dijerat dengan sangkaan kesatu primer pasal 2 ayat (1) atau subsider pasal 3 atau kedua pasal 8 jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp jo pasal 64 ayat (1 ) kuhp. *