Dengan adanya rakor ini, diharapkan akan lahir keputusan dan langkah-langkah konkret yang dapat menjadi landasan bagi upaya pengendalian inflasi di daerah serta percepatan pembentukan perda yang progresif untuk menyokong kesejahteraan penyandang disabilitas di Daerah masing-masing.
BACA JUGA:DPD PAN OKU Timur Buka Pendaftaran Bacalon Bupati di Pilkada 2024, Catat Tanggalnya
BACA JUGA:Lawan Berat Menunggu Timnas Indonesia U-23 di Babak Perempat Final, Antara Jepang atau Korsel
Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan, inflasi di tingkat nasional pada Januari 2024 secara Year on Year (YoY) sebesar 2,57 persen.
Dirinya meminta pemerintah daerah (Pemda) yang angka inflasinya di atas nasional untuk mendalami permasalahan, sehingga langkah pengendaliannya bisa maksimal.
Hal itu ditekankan Tomsi saat mempimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Penyelenggaraan Layanan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/2/2024).
“Begitu juga dengan kabupaten dan kota, ini jumlahnya kan cukup banyak, sehingga yang posisi di tengah ini, kabupaten/kota lainnya tidak tertulis di sini, namun dapat ditanyakan kepada BPS daerah masing-masing, terutama mereka yang masih di atas angka rata-rata nasional, begitu juga dengan kota,” katanya.
BACA JUGA:Majukan Muba, Pj Bupati Sandi Fahlevi Diperkuat Sekda Apriyadi
BACA JUGA:LKPJ Pj Wako Resmi Disahkan DPRD, Penandatanganan Bersama Pemkot - DPRD
Dalam kesempatan itu, Tomsi juga memaparkan perkembangan terbaru berkaitan dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH).*