PAGARALAM, KORANPALPRES.COM - Pj.Wali Kota Pagaralam H. Lusapta Yudha Kurnia, melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi tentang Penyederhanaan Reformasi Birokrasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Rombongan Pj Wako pada kesempatan tersebut diwakili dan diterima langsung oleh Plt.Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagja, S.Sos., MAP.
Bertempat di ruang kerja Plt.Deputi SDM Aparatur, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Jakarta, Kamis (02/05/2024).
Turut mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi tersebut Inspektur, Kepala BKPSDM, Kepala DPMPTSPTK, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
BACA JUGA:Reformasi Perpajakan Berdampak Positif ke Sektor Pariwisata
BACA JUGA:OKU Timur Siapkan 109 Guru Penggerak Baru, untuk Apa? Ternyata Ini Tugasnya
Dalam melaksanakan reformasi birokrasi berdampak mendapat dukungan penuh dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Menteri Anas mengatakan bahwa Pemerintah Daerah memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan dari reformasi birokrasi.
“Pemda sebagai bagian dari mesin birokrasi berperan penting dalam menghubungkan Indonesia dengan dunia melalui diplomasi yang efektif dan birokrasi yang responsif. Kemenlu juga memiliki peran dalam penerapan reformasi birokrasi tematik,” ungkap Plt.Deputi SDM Aparatur, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
Aba Subagia melanjutkan salah satu peran penting Pemda dalam implementasi reformasi birokrasi dapat memperluas jaringan investasi dengan berbagai instansi dan lembaga negara, termasuk dengan pemeintah daerah lain.
Hal ini juga dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama sebagai upaya dalam melakukan program-program penanggulangan kemiskinan.
BACA JUGA:HUT Ke-52 Korpri, Menteri PANRB Dorong Digitalisasi dalam Birokrasi
BACA JUGA:Hadiri Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II, Pj Wako Minta Peserta Menyimak dengan Baik
BACA JUGA:Pj Wako Ikuti Vidcon Pengendalian Inflasi, Inflasi Tertinggi pada Momen Idulfitri 1445 H
“Digitalisasi pemerintahan menjadi atensi bersama. Dengan penerapan digitalisasi yang tepat, maka sasaran pelayanan akan lebih tepat. Penerapan digitalisasi ini juga dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia sehingga mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai belahan dunia,” imbuhnya.