“Kedua indeks ini merupakan ukuran untuk melihat ada atau tidaknya kesenjangan gender dalam Pembangunan,” ucapnya.
Untuk itulah, ia mengucapkan terima kasih peserta yang mengikuti Rakor, semoga dapat mengikuti dengan baik.
BACA JUGA:Sumur Ilegal Terbakar di Musi Banyuasin, Kapolda Sumsel Harapkan Ini Kepada Pemerintah Daerah
BACA JUGA:TEGAS! Ini Permintaan Kapolda Sumsel Kepada SKK Migas Terhadap Sumur Ilegal di Musi Banyuasin
Sementara itu Plt Kepala Dinas PPPA Kabupaten Musi Banyuasin, Emilia Aprianita, S.STP, M.Si menjelaskan, pengarusutamaan gender adalah strategi lintas sektoral yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama.
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus terus mengupayakan agar strategi ini dapat dilaksanakan secara holistik dan berkelanjutan.
Ia berharap, Rakor ini mampu meningkatkan pemahaman para pengambil keputusan tentang strategi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara antara perempuan dan laki-laki.
“Kita harapkan kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman akan pentingnya memasukkan analisis gender ke dalam perencanaan pembangunan yang sudah ada,” harap Emilia.
BACA JUGA:Konsep Gender : Perbedaan antara pria dan wanita dalam pandangan masyarakat
BACA JUGA:Menuju Kesetaraan Gender: Menghadapi Standar Ganda dalam Hubungan Laki-laki dan Perempuan
Dengan demikian, pembangunan akan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki, serta menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif.
“Akhirnya, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Kabupaten Musi Banyuasin, baik laki-laki maupun Perempuan,” tutupnya